RDP Komisi IV DPRD Medan Terkait SPBU di Jalan Sudirman

  • Whatsapp

MEDAN I bongkarnews.com- Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Medan terkait keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Sudirman Medan di Ruang Banggar Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (15/06/2021). Keberadaan SPBU dituding melanggar izin dan berada di zona larangan alias wilayah ruang terbuka hijau (RTH).

Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi IV Burhanuddin Sitepu didampingi Ketua Komisi IV Paul Mei Simanjuntak, Wakil Ketua Dico E Suranta Meliala, Antonius Devolis Tumanggor, Dedy Aksyari Nasution, Edwin Sugesti Nasution dan Syaiful Ramadhan dihadiri pihak OPD Pemko Medan terkait pengaduan LSM berlangsung alot.

Bacaan Lainnya

Dalam pengaduan LSM, Lubis selaku perwakilan meminta agar operasional SPBU dihentikan serta bangunan dibongkar karena tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) serta terletak di lokasi larangan zona peruntukan RTH.

Menanggapi tuntutan LSM, anggota DPRD Medan Edwin Sugesti Nasution menyampaikan agar Pemko Medan transparan dan memastikan lokasi SPBU zona RTH apa tidak.

“SPBU Sudirman sudah lama berdiri, dan kapan dijadikan zona RTH. Kalau memang ditetapkan menjadi RTH Pemko Medan harus bertanggungjawab ganti rugi lahan karena merubah status lahan. Jangan dizolimi warga dengan menerbitkan aturan,” sebut Edwin Sugesti.

Sama halnya dengan pendapat yang hampir sama disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak. Menurutnya, terkait perizinan Pemko Medan melalui dinas terkait tidak boleh melakukan pembiaran yang akhirnya pengusaha menjadi resah.

“Penetapan zona RTH tentu mengecewakan pihak pengusaha. Kita harus mendukung iklim investasi di Kota Medan. Pemko Medan harus membayar ganti rugi bila benar ada perubahan status  lahan. Kasihan pengusahan terzolimi dengan terbitnya aturan,” beber Paul Simanjuntak.

Menyahuti tuntutan LSM dan pertanyaan DPRD Kota Medan, perwakilan Dinas PKPPR Kota Medan Cahyadi menyampaikan, keberadaan SPBU Jalan Sudirman sudah berdiri sekitar Tahun 1980. Dan pada Tahun 2015 terbit Perda No 2/2015 memplot lokasi SPBU sebagai daerah RTH.

Menurut Cahyadi, benar SPBU belum memiliki izin yang direnovasi sekitar dua Tahun lalu. Namun pemilik SPBU sudah mengurus izin renovasi. Namun hingga saat ini izin belum diterbitkan dikarenakan berbagai pertimbangan.

Memang kata Cahyadi, adapun alasan belum menerbitkan atau penolakan izin bangunan SPBU dikarenakan menunggu revisi RDTR apa masih layak apa tidak. Karena peruntukan area sudah ditetapkan RTH, sementara renovasi tidak menambah luas dan bangunan tidak mencolok/ekstrim. Sedangkan pengajuan izin ke dua yang dimohonkan pemilik ditolak karena peruntukan supermarket.

Karena belum dapat menyimpulkan rapat,  pimpianan rapat menjadwalkan RDP lanjutan yakni dua minggu ke depan yang direncanakan pada 28 Juni 2021. Dalam RDP mendatang direncanakan RDP gabungan Komisi III dan IV DPRD Medan yang menghadirkan pihak Pertamina, Bappeda Kota Medan Dinas PKPPR Kota Medan, Dinas PMTSP Kota Medan, Satpol PP Kota Medan, Bagian Hukum Setda Kota Medan, Kelurahan dan Kecamatan.(ndo)

Pos terkait