PADANG SIDIMPUAN | BONGKARNEWS –
Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Padangsidimpuan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Padangsidimpuan pada Senin (30/6/2025). Massa IMM menyampaikan catatan kritis atas kinerja 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, serta menuntut evaluasi dan pencopotan sejumlah Kepala OPD yang dianggap lalai dan terlibat pelanggaran.
Massa IMM menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain:
1. Mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan agar lebih serius membuat kebijakan pro-kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidimpuan.
2. Meminta Wali Kota Padangsidimpuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Padangsidimpuan secara serius.
3. Meminta Wali Kota Padangsidimpuan untuk memperhatikan kualitas pendidikan demi mewujudkan Kota Padangsidimpuan sebagai Kota Pendidikan.
4. Mendesak Wali Kota Padangsidimpuan mengambil tindakan nyata dan memberikan solusi konkrit dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti:
– Kelangkaan gas
– Gagal panen
– Kelangkaan BBM subsidi
– Penanganan kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
5. Meminta Wali Kota Padangsidimpuan memberikan penjelasan terkait alokasi penanganan banjir dan/atau Alokasi Biaya Tak Terduga (BTT).
6. Meminta Wali Kota Padangsidimpuan melakukan audit menyeluruh terhadap semua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi aset daerah, penertiban pajak dan retribusi usaha, serta pembentukan satuan tugas khusus untuk optimalisasi PAD.
7. Mengutuk praktik kolusi dan nepotisme dalam tubuh Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan.
8. Meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat mengenai adanya banrol atau lelang jabatan.
9. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Padangsidimpuan akan terus mengawal kinerja serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan.
Ketua Umum PC IMM, Tobat Wahyudi Nasution, menyatakan, “Semoga pernyataan sikap ini dapat menjadi masukan konstruktif demi kemajuan Kota Padangsidimpuan.”
PC IMM juga merekomendasikan kepada Wali Kota Padangsidimpuan untuk melakukan pencopotan kepada beberapa Kepala OPD, antara lain:
1. Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD)
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Kepala Dinas Kesehatan
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
” Saya terima rekomendasi ini secara lisan untuk saya sampaikan kepada pimpinan. Yang dapat saya gambarkan beliau beliau ini kan baru seratusan hari kerja,ini langkah awal. Beliau beliau ini melaksanakan apbd ini, diketok dan dibahas oleh pimpinan sebelumnya, jadi sifatnya melaksanakan kebijakan kebijakan yang dibahas dan ditentukan bersama dengan DPRD tahun sebelumnya.” ujar Roni Gunawan Rambe sekilas menerangkan sekaligus menandatangani berkas pernyataan sikap PC IMM.
Setdakota Roni Gunawan Rambe juga membantah isu lelang jabatan yang berkembang di masyarakat, ia menegaskan belum ada tahapan pelaksanaannya.
Aksi unjuk rasa berakhir dengan tertib, massa IMM membersihkan sampah bekas orasi, dan Kasatpol PP menawarkan pengantaran massa ke titik kumpul menggunakan mobil dinas.(Jul Hadi Lubis/H.S.Pulungan)
