Sitename

Description your site...

PAD Walet Kabupaten Siak Diduga Nihil, DPRD Lakukan Hearing Dengan Pihak Terkait

1957 KALI DIBACA
PAD Walet Kabupaten Siak Diduga Nihil, DPRD Lakukan Hearing Dengan Pihak Terkait

SIAK | BN  –  Nihilnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak dari sektor burung walet, menjadi perhatian publik, khusus semua komisi DPRD Siak. Komisi DPRD Siak tak mengulur2 waktu dan melakukan Hearing dengan pihak terkait pada hari  Senin sore kemarin dengan  lintas komisi yang terdiri Komisi I, II, III dan IV dengan agenda  membahas perda nomor 04 tahun 2008 tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet dan turunannya.

Hadir dalam Hearing tersebut, 16 anggota dewan dari lintas komisi, Komunitas Ormas antara lain MPKS, LIRA , LMR, dari OPD Siak DPMPTSP, Pol PP, Kabag Hukum, Ketua Asosiasi Penangkaran Sarang Burung Walet beserta anggota.

Dari Beberapa butir persoalan terkait penangkaran sarang burung walet pun muncul ke permukaan, antara lain mengenai tidak adanya izin usaha penangkaran walet, alih fungsi izin mendirikan bangunan, dampak sosial masyarakat, dugaan pungli oleh oknum dinas pendapatan, rumitnya kepengurusan izin bagi pelaku usaha, hingga akan adanya penyesuaian ataupun perubahan Peraturan Daerah (Perda) Siak Nomor 04 tahun 2008 yang mengatur tentang usaha penangkaran sarang burung walet.

Hujan inerupsi terjadi dalam rapat, ketika Suhaimi, Ketua Asosiasi Walet memaparkan penjelasannya. Interupsi pertama oleh Androy anggota DPRD dari Gerindra. Setelah itu, ketika Suhaimi melanjutkan lagi pemaparannya, interupsi datang lagi dari Wan Hamzah Ketua MPKS Siak. Interupsi terjadi karena Suhaimi tidak menjelaskan pokok persoalannya, yaitu mengapa semua penangkaran walet tidak punya ijin, tidak mau mengurus ijin.

“Sebenarnya ijin sudah kami urus. Tetapi terbentur terus, kami dilempar kesana kemari. Hal ini terjadi karena tidak adanya persepsi yang sama, ditambah pemberitaan walet yang simpang siur,”ungkap Suhemi dalam hearing.

Sementara itu,  Kabid PAD, Muzamil ketika dicecar Marudut dari sekitar 500-1000 rumah walet yang ada sudah berapa pajak yang didapatnya,Namun ia menyampakan pungatan pajak walet dimulai pada tahun 2015.

“Pada tahun 2015 lalu, wajib pajak yang dihasilkan langsung disetorkan ke bank. Tahun 2015 didapat sebesar 106 juta,” jelas Muzamil.

Sementara itu, Kabag Hukum Siak Jhon Effendi mengatakan bahwa perda walet substansinya perlu dilakukan perubahan, mengingat ada OPD yang sudah ke Propinsi.

” Substansi birokrasi perubahan perda nanti kalau bisa jangan panjang. Kami akan surati semua OPD terkait untuk segera membuat usulan perubahan perda ini,”jelasnya.

Diakhir Hearing, Marudut sebagai moderator rapat hearing menyampaikan, pertemuan itu akan tetap berkelanjutan dengan menerima masukan-masukan dari pihak pengusaha maupun ormas.

” Kami disini sebagai pengawasan, kami sebagai penengah mengundang kesini bagaimana masalah ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, Terimakasih,” tegas Marudut.

Pertemuan lintas komisi ini digelar atas masukan dari masyarakat dan beberapa ormas di Siak. Selama ini masyarakat serta ormas menilai bahwa pengusaha penangkaran sarang burung walet tidak taat aturan dan merugikan daerah serta masyarakat dan tidak jelasnya isu restribusi dan pajak yang dihasilkan. (Sugianto)

banner 468x60