Kinerja ASN Pemkab Dairi Dituntut Semakin Baik dengan Reformasi Birokrasi

  • Whatsapp
Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Drs. Leonardus Sihotang

DAIRI | bongkarnews.com – Program Reformasi Birokrasi menjadi salah satu program unggulan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Dairi dibawah kepemimpinan Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu. Bahkan program ini langsung diluncurkan sejak awal memimpin pemerintahan di wilayah Kabupaten Dairi, agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat terlaksana secara optimal.

Program Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Bupati Eddy Berutu terutama menyangkut aspek sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Dairi.

Bacaan Lainnya

Yakni, upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

Terkait hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Drs. Leonardus Sihotang, (23/4/2021) di ruang kerjanya, menyampaikan tentu program reformasi birokrasi yang digulirkan oleh Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh ASN yang mengabdi di lingkup pemerintahan Kabupaten Dairi, yang saat ini memiliki tuntutan kerja dan tanggung jawab yang semakin ekstra dan kompleks terlebih di tengah penanganan Pandemi Covid-19 yang melibatkan pegawai pemerintahan yang secara bersamaan harus melaksanakan tugas pelayanan publik yang maksimal di tengah masyarakat.

“Dalam dua tahun ini, saya melihat peningkatan kinerja dari para ASN yang bekerja di lingkup Pemkab Dairi sudah semakin baik, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentu belum semua maksimal sebagaimana yang kita harapkan, namun pembenahan terus kita lakukan agar ASN di Dairi semakin memiliki SDM yang tangguh. Artinya kinerja ASN Pemkab Dairi dituntut semakin baik dengan program Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang kita lakukan”, ujar Leonardus Sihotang.

Menurut Sekda, dalam dua tahun berjalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, pihaknya terus berkomitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Paradigma perubahan pola pikir dan pola kerja untuk mengusung program reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Salah satu contoh yang ditunjukkan yakni kenaikan pangkat dan promosi jabatan tanpa mahar atau uang menjadi komitmen yang dipegang teguh oleh pimpinan yang berdasarkan kepantasan (merit system) dan kinerja dengan menerapkan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka yang terus dikembangkan.

Termasuk juga dalam proses administrasi kepegawaian yang mungkin selama ini menjadi momok bagi ASN sendiri dengan istilah “uang pelicin” dikikis habis untuk memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada ASN.

“Sehingga tidak benar jika ada isu-isu yang menyebut adanya Bupati dan Sekda bayangan yang bergentayangan menjanjikan jabatan-jabatan tertentu untuk ASN, karena semua berdasarkan kepantasan dan penilaian atas kerja dan kinerja yang ditunjukkan oleh masing-masing ASN. Sehingga jika ada yang dengan berani mengatasnamakan Bupati dan Sekda yang mengiming-imingi jabatan kepada ASN, saya sarankan supaya tidak cepat percaya. Bisa saja itu untuk kepentingan pribadinya”, tegas Leonardus.

Di kesempatan itu, Leonardus Sihotang juga berpesan kepada semua ASN yang bertugas di Pemkab Dairi agar mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan ritme kerja yang semakin ekstra di lingkup Pemkab Dairi, karena ini demi kebaikan kedepannya. Menurutnya, ada konsekuensi yang harus diterima ASN dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab nya masing-masing.

Pria lulusan STPDN angkatan pertama ini juga menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi itu tentu diperlukan perubahan pola pikir dan pola kerja birokrasi untuk memberi.

(BD.007)

Pos terkait