Pengelolaan biaya sewa gedung yang digunakan sebagai kantor Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah Kota Padangsidimpuan menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan adanya kejanggalan dalam pembiayaan sewa gedung tersebut, sementara gedung yang dimaksud diketahui merupakan aset milik Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Dugaan tersebut turut menyeret perhatian kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan PBJ. Namun demikian, dugaan adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Pertanyaan utama yang muncul adalah, apa dasar hukum Pemko Padangsidimpuan membayarkan biaya sewa gedung yang digunakan sebagai kantor PBJ apabila gedung tersebut merupakan aset milik Pemko Padangsidimpuan sendiri?.
Apabila benar gedung tersebut tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD), maka mekanisme pemanfaatan, penggunaan, maupun pembiayaan atas gedung tersebut semestinya memiliki dasar administrasi dan hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini penting karena pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, efisien, ekonomis, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, publik patut mendapatkan penjelasan mengenai status kepemilikan gedung, nilai sewa yang dibayarkan, pihak penerima pembayaran, dasar kontrak atau perjanjian sewa, serta sumber anggaran yang digunakan untuk membayar biaya tersebut.
Selain itu, perlu diketahui apakah biaya sewa tersebut telah tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemko Padangsidimpuan serta apakah terdapat hasil verifikasi atau pemeriksaan dari Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kabag PBJ Pemko Padangsidimpuan perlu memberikan klarifikasi terbuka mengenai persoalan tersebut agar tidak menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran atau konflik kepentingan dalam pengelolaan aset daerah.
Jika memang seluruh proses pembayaran telah sesuai ketentuan, maka dokumen dan dasar hukumnya seharusnya dapat dijelaskan kepada publik secara transparan sesuai aturan keterbukaan informasi publik.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pembayaran atau penggunaan anggaran, maka aparat pengawasan internal pemerintah maupun lembaga berwenang perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak terjadi kerugian keuangan daerah.(JH.Lubis/H.S.Pulungan)
