BPJS Ketenagakerjaan Tebing Tinggi Sosialisasi Inpres No 2 Tahun 2021

  • Whatsapp

Tebing Tinggi I bongkarnews.com-Rapat kerja sama Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tebing Tinggi bertempat di Aula Resto Pondok Bagelen Jalan Deblod Sundoro Tebingtinggi, Senin (12/04/2021).

Turut hadir dalam kegiatan ini, Walikota Tebing Tuinggi H Umar Zunaidi Hasibuan, Sekdako Muhammad Dimiyathi, Kajari Tebing Tinggi Mustaqpirin, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Panji Wibisana, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tebing Tinggi serta para OPD Pemko setempat.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Panji Wibisana menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah untuk benar-benar bagaimana negara hadir melindungi seluruh pekerja yang ada di Kota Tebing Tinggi. Dalam hal ini, tentunya dapat kami informasikan bahwa ada Intruksi Presiden (Inpres) No.2 Tahun 2021 yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 April 2021 ini.

Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan akan dilakukan optimalisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diseluruh Indonesia dan ditujukan kepada seluruh Instansi, Pemerintahan, Kementerian dan BUMN.

“Dalam rapat ini, Intruksi ini akan kami sampaikan sosialisasinya dan selanjutnya akan ada kewajiban bagi kita semua yang hadir disini untuk melaporkan kepada Presiden secara berkala,” ujar Panji Wibisana.

Usai kegiatan, Walikota Tebing Tinggi kepada wartawan menegaskan, Pemerintah Kota Tebingtinggi sebelumnya telah melaksanakan apa yang diamanatkan didalam Intruksi Presiden No.2 Tahun 2021 terkait pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pengawai atau tenaga kerja non PNS.

“Kami sampaikan bahwa semangat Inpres No.2 Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat, melindungi masyarakat, terutama mereka yang bekerja non PNS tetapi mengabdi kepada negara sebagai honorer,” kata Walikota.

Lanjut Walikota, kepada sektor perusahaan juga sudah digerakkan agar regulasi ini dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga proteksi terhadap pekerja dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

“Untuk sektor pemerintahan, kami juga sampaikan bahwa sejak tahun lalu kita sudah memberikan perhatian kepada seluruh pekerja yang non PNS, BPJS Tenagakerjanya kita bayar, BPJS Kesehatannya kita lindungi, jadi kita tetap melakukan proteksi untuk itu.

Saat ini, kita bergerak kepada para tenaga dilapangan yang sifatnya memberikan konstribusi bagi pemerintah, itu juga akan kita proteksi dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tandas Walikota.

Sebelumnya, dalam rapat ini juga ditandai dengan penyerahan santunan kematian jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris oleh Walikota, Kajari dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut. (Rst)

Pos terkait