Begini Perkembangan Kasus Gugatan Soal Pembayaran Gedung Kesenian di Dinas PUPR Lhokseumawe

  • Whatsapp

LHOKSEUMAWE –  Perkembangan Kasus Terkait gugatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe ke pengadilan Negeri karena belum membayar sisa pekerjaan sebesar 25 persen dari nilai kontrak, yaitu Rp1.679.500.000 kepada CV Muhillis & Co sebagai rekanan yang sudah menyelesaikan Pembangunan Gedung Kesenian Kota Lhokseumawe Tahap II Tahun Anggaran 2019 masih dalam proses jawab menjawab.

Teuku Fakhrial Dani, S.H., M.H., pengacara pada Law Firm “Ampon Dani & Partners”, beralamat di Banda Aceh kuasa hukum Wakil Direktur III CV Muhillis & Co., Rustam (58), mengatakan sejauh ini kasus tersebut masih dalam proses jawab menjawab, pihaknya masih lagi memberikan tanggapan atas jawaban yang mereka tanggapi.

Bacaan Lainnya

“ini sedang dalam proses jawab menjawab, gugatan kita sudah di jawab dan pihak kami kembali memberikan tanggapan atas jawaban yang mereka sampaikan, sehabis itu tanggapan lagi dari pihak mereka, selanjutnya baru menghadirkan Bukti dan saksi, ya seperti proses persidangan lazimnya  lah,  Istilahnya Replik dari para pengugat.” jelas Ampon Dani.

Dijelaskan, berdasarkan fakta persidangan, mereka menyampaikan tangapan yang normativ, artinya mereka membantah gugatan kami, bahwa surat berita acara yang 100 persen di tanda tanda tangan itu sesecara formalitas belum komplit atau belum sempurna karena belum ada nomor agenda.

“Jadi menurut saya secara pribadi, kalo secara hukumnya, tapi itu tidak ada urusan yang penting sudah di tanda tangani oleh para pihak, apalagi PPK sudah tanda tangan, kepala dinas sudah tanda tangan,kontraktor sudah tanda tangan, berarti kan sudah Clear, nomor surat itukan kewajiban pihak pemda, artinya birokrasi mereka yang keliru. Dan pada tanggal 14 ini, jadwal sidang lanjutan tanggapan ke kita.” ujarnya.[]

Pos terkait