Bimtek Dibalut Plesir Ke Bandung
DANA Desa sangat ‘bertuah’. Bisa meningkatkan pembangunan dan membangkitkan taraf perekonomian masyarakat. Namun kadang mampu menjerumuskan aparat desa ke penjara. Itulah tuahnya Dana Desa yang kini jadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Daftar 215 Kepala Desa (Kades) yang mendekam di balik jeruji besi dipastikan terus bertambah. Siapa menyusul?
Subulussalam, BN
Nah, rata-rata Kades yang kini menjadi pesakitan tersangkut kasus penyelewengan Dana Desa bergulir sejak 2015 lalu. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Walau sebenarnya niat pemerintah menggelontorkan Dana Desa murni untuk pemerataan pembangunan, tapi sayang dalam praktiknya jauh dari harapan.
Berbagai ‘proyek’ dibuat termasuk kunjungan kerja, sosialisasi atau pun Bimbingan Teknis (Bimtek). Dananya dari mana? Ya, lagi-lagi menggunakan Dana Desa yang tahun ini masing-masing mendapatkan lebih kurang Rp1 miliar lebih perdesanya.
Melihat kondisi tersebut, ada temuan miris di Kota Subulussalam. Kabar diperoleh, rombongan Kades atau Kepala Kampong di sana ramai-ramai ke Kota Bandung. Dituding sambil rekreasi alias plesiran, para Kades infonya belajar Bimbingan Teknis ke Kota Kembang tersebut.
Adalah Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam, Edi Sahputra Bako, S Sos angkat bicara. Dia blak-blakan menyebut bahwa keberangkatan aparat desa sekelas Kades perlu dipertanyakan.
Sebab, kata Edi, dari beberapa Bimtek yang dilakukan tidak ada manfaat untuk kampong itu sendiri. “Ini terkesan ada kepentingan pihak tertentu,” tegas Edi, belum lama ini.
Dijelaskannya, dari 82 Kepala Kampong di Kota Subulussalam yang berangkat ke Bandung, 31 di antaranya merupakan penjabat sementara yang tinggal menghitung hari akan berakhir masa jabatannya.
“Ini aneh, seperti ada sesuatu. Siapa dalang di balik semua ini?” tanya Edi penasaran.
Sementara, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong, Kota Subulussalam, Zulfikri saat dihubungi media ini mengatakan, Bimtek seluruh kepala desa di Kota Subulussalam itu merupakan agenda yang anggarannya sudah masuk dalam Anggaran Dana Desa (ADD).
Mengenai keberangkatan pejabat sementara, Zulfikri mengaku hal itu berdasarkan permintaan kepala desa agar Bimtek dilaksanakan bulan ini.
“Kami tidak ada hak untuk menunda menunggu pelantikan kepala kampong definitif. Karena sebelumnya mereka menyurati agar bulan ini digelar,” kata Zulfikri.
Zulfikri mengaku, selain kepala desa, kepala mukim dan camat juga ikut ke Bandung. Bahkan, Zufikri mengatakan sebagian kepala desa membawa keluarga. Untuk biaya, setiap desa dianggarkan sebesar Rp 30 juta.
Tapi besaran angka tersebut bukan sekali Bimtek melainkan Bimtek perangkat desa yang sebelumnya sudah dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. “Semua yang berangkat ke Bandung berjumlah 130 orang,” tandas Zulfikri.
Sebelumnya Kajari Aceh Singkil, Irwansyah SH MH menjelaskan soal Dana Desa. Dikatakan bahwa Dana Desa merupakan proyek swakelola. “Maka kepada seluruh kepala desa wajib memberdayakan warga masyarakat. Persoalan muncul ketika seorang kepala desa pelit atau pilih yang hanya melibatkan keluarga perangkat desa dan orang yang terdekat dengannya saja atau tim sukses dalam Pilkades.Tindakan itu tentunya sangat tidak baik,” pesannya pada Agustus lalu.
Sementara Bupati Subulussalam H Merah Sakti mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen terhadap penegakan hukum. Dengan tujuan agar bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa di kota Subulussalam.
“Jangan sampai ada kepala daerah yang melakukan pelanggaran hingga menerima saksi hukum seperti yang terjadi di daerah lain yang kepala daerahnya berulah. Untuk itu kepala desa yang ikut Pilkades,baru baru ini diharapkan jangan coba-coba mengambil biaya politiknya diambil dari Dana Desa,” tegasnya.
Seperti diketahui, Pemko Kota Subulussalam mendapat kucuran ADD dari pemerintah pusat sebesar Rp87 miliar lebih disalurkan kepada 82 kampung yang berada di lima kecamatan di daerah itu. Masing-masing desa memperoleh Rp1 miliar lebih, 60 persen dari dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, 40 persen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus pemerintah tahun 2017, mengingat jumlah ADD jauh lebih besar dari tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp100 miliar lebih. Anggaran tersebut diharapkan dapat terserap secara maksimal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
Pola penggunaan ADD berbeda dengan tahun lalu. Jika sebelumnya infrastruktur 60 persen dan 40 persen pemberdayaan. Tetapi pada 2017 infrastruktur hanya 40 persen, sementara 60 persen peningkatan ekonomi rakyat. (Sjp)
Total Rp127 Triliun
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penggunaan Dana Desa (DD) harus diawasi dengan baik. Dana desa jumlahnya sangat besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, kata Jokowi, harus dikelola dengan benar dan direncanakan dengan baik.
“Saya selau sampaikan, manajemen dana desa itu betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tapi juga harus ada pengawasan, kontroling, checking yang terus menerus,” kata
Pernyataan Jokowi tersebut berkaitan dengan makin banyaknya kasus korupsi dana desa. Yang terbaru, operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap dugaan penyalahgunaan dana desa di Pamekasan, Jawa Timur, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dua tahun lalu, anggaran Dana Desa mencapai Rp 20 triliun. Angka itu meningkat menjadi Rp 47 triliun pada 2016, dan meningkat lagi menjadi Rp 60 triliun pada 2017. “Artinya total dalam tiga tahun ini sudah Rp 127 triliun,” ujar Jokowi.
Dana besar itu, ujar Jokowi, diharapkan bisa membuat perputaran uang ada di masyarakat bawah atau di tingkat desa. Dengan perputaran dana desa, kesejahteraan rakyat bisa meningkat dan daya beli rakyat di desa semakin naik. (i)
