Pemkab Siak Raih Nilai B Untuk SAKIP dari Kementerian PAN Dan RB

Siak. BN

Meskipun arah dan prioritas kebijakan pembangunan daerah saat ini ialah memajukan sektor pariwisata sebagai potensi penggerak ekonomi dimasa depan, namun soal peningkatan mutu dan kualitas birokrasi, Negeri Istana tetap senantiasa berupaya menjadi nomor satu di Bumi Lancang Kuning.

Bacaan Lainnya

Rabu pagi (25/01/17), Pemerintah Kabupaten Siak kembali meraih kategori B untuk penilaian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) oleh Kementerian PAN dan RB. Rapor penyelenggaraan pemda sebagai yang terbaik di Riau tersebut, diterima langsung oleh Bupati Syamsuar dari Menteri PAN RB Azman Abnur.

Selain Syamsuar, tampak sejumlah kepala daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut Diantaranya Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

“Ucapan Terimakasih saya sampaikan kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras meningkatkan mutu akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, kedepan mari kita tingkatkan akselerasi kinerja dan sinergi agar terus lebih baik” kata Syamsuar usai acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota wilayah Sumatera, Banten dan Jawa Barat.

Tahun lalu Kabupaten Siak juga menerima hasil evaluasi kinerja berkategori B di Kota Yogyakarta. Kendati demikian, Bupati dua periode itu tidak berpuas diri. “Semua SKPD kedepan harus mampu melakukan perubahan,bagi yang tak mampu akan kita ganti. Pekerjaan administrasi ini kan tak mesti diulang-ulang terus. Saya fikir ini menyangkut kemauan dan kemampuan mereka” sebut Syam.

“Saya tadi tanya Bappeda kenapa kita belum bisa sampai pada penilaian BB. Ternyata penilaian hanya baru dilakukan terhadap empat SKPD yang menjadi sampel. Kedepan saya ingin semua SKPD harus bagus, sehingga siapapun yang melakukan penilaian terhadap SKPD mana saja kualitas kinerja kita dijamin baik”tambahnya.

Sementara itu Menteri PAN RB Asman Abnur mengatakan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, pelayanan publik ujungnya dirasakan masyarakat. Untuk mendukung itu kata Asman, pola rekrutmen SDM ASN kedepan tidak lagi bersifat massal dan harus terpola dengan jelas. Misalnya mmelalui sekolah kedinasan khusus dan universitas teakreditasi dan dengan IPK cumlaude, selain itu juga tetap akan ada jalur khusus bagi atlet berprestasi serta penyandang disabilitas.

“Orientasi pelayanan publik pada intinya harus beorientasi padas hasil. Karena itu saya tekankan bahwa penilaian kinerja ini harus riil yang tidak boleh terkontaminasi” sebut mantan Anggota DPR RI itu.(INF)

Pos terkait