Pabrik Pengolahan Minyak Kotor Diduga Tanpa Memiliki Izin Beroperasi di Tebing Tinggi

  • Whatsapp

Tebing Tinggi I bongkarnews.com-Pabrik pengolahan Minyak Kotor (Miko) yang terdapat pada sebuah “Gudang” yang beralamat di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi (Sumut) diiduga beroperasi tanpa mengantongi izin dari Dinas terkait.

Pantauan awak media di lokasi gudang, Sabtu (22/01/2022), tampak truk sedang melakukan bongkar muatan Miko dalam bentuk tumpukkan Miko beku yang dibungkus dalam karung diperkirakan hingga sejumlah puluhan ton. Selain itu, juga terlihat ada sekitar 6 tangki besar yang diduga digunakan untuk merebus Miko beku yang di pasok dari suplayer (pemasok) yang menjadi rekanan pemilik gudang Pengolahan Miko tersebut.

Bacaan Lainnya

Dibagian lain, juga tampak tumpukkan batang balok kayu di dalam pabrik yang diduga digunakan untuk membakar dan merebus Miko.

Informasi yang dihimpun awak media, aktivitas ini sudah berlangsung beberapa waktu belakangan ini. Kondisi disana menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, kondisi tanah juga diduga terkontaminasi oleh minyak kotor.

Rizky salah satu karyawan yang mengaku bagian produksi saat dikonfimasi menyebutkan terkait izin Produksi Pengolahan mngatakan gudang Pengolahan Miko Ini sudah memiliki izin.

Namun ketika diminta menunjukkan surat izin, Rizky berdalih jika surat izin di pegang oleh Anwar selaku Humas.

“Kami ada suplayer yang masukkan Miko beku kami ini bang. Soal surat izin, ada bang dan kami safety kok bang, Gak gudang abal abal ini bang. Kalau surat izin koordinasi sama bang Anwar saja bang, kebetulan dia Humas kami bang, Soalnya aku hanya bagian produksi bang,” kilahnya.

Diketahui, aktivitas penampungan limbah yang pengolahannya diduga tanpa mengantongi izin ini diduga di kumpulkan dari perusahaan perkebunan sawit dari berbagai daerah dan diolah kembali dan di jual lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hasbie Assidiqqie saat dikonfimasi wartawan via whatspap, Minggu (23/01/2022), menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan kegiatan.

Joka ada surat yang dikeluarkan Dinas bersifat rekomendasi ataupun perstek dan/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) atas izin usaha yang diajukan pelaku usaha melalui Dinas terkait tergantung besaran dan jenis usahanya.

“Informasi dari Kabid gudang Pengolahan Miko ini, ada Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditanda tangani pemilik usaha,” ujarnya.

Namun Kadis ini berjanji akan turun ke lokasi apakah SPPL tersebut dilaksanakan atau apakah ada temuan lain.

“Bahwa terkonfirmasi gudang Pengolahan Miko ada SPPL yang di tandatangani pemilik usaha, Senin mendatang, Tim Penegakan Hukum akan turun untuk melihat apakah SPPL tersebut dilaksanakan atau ada temuan lain,” tambah Kadis.

Ketika disinggung atas nama siapa pemilik usaha dan apakah sudah mendapatkan Surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP)?

“Besok kita chek, nanti kita fotokan” ucap Kadis mengakhiri.

Hingga berita ini diterbitkan, Surat izin Operasi Produksi Pabrik Pengolahan Miko ini belum berhasil di dapatkan.(RST)

Pos terkait