PAKPAK BHARAT | Bongkarnews.com – Massa yang tergabung dalam Koalisi Forum Masyarakat Peduli Pembangunan (FMPP), Gerakat Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), Gerakan Masyarakat Membaca (GEMA-BACA), Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu (AMSB), melakukan aksi damai di depan kantor Kejatisu (04/10/2018).
Mereka meminta agar pihak penegak hukum yakni Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) jangan menjadi pajangan saja diam tidak mau bekerja jemput bola bila ada laporan dugaan korupsi dalam suatu kegiatan di Sumut.
Kejatisu salah satu lembaga tertinggi di Sumut diharapkan dapat menjadi garda terdepan baik melakukan pengawasan sampai ke penindakan hukumnya sehingga tidak terjadi seperti yang dilakukan Dinas Bina Marga Provsu pada pengerjaan proyek Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan SP Jambu (Pakpak Bharat) Huta Jungak –Sigalingging di Kab Pakpak Bharat dengan Nilai pagu Rp.6.340.000.000; tahun anggaran 2017 . kode proyek 620/KPA/KTR/DBMBK/UPT-SDK/466/2017. pelaksana proyek PT S K R, Supervisi : CV.NITA, diduga proyek abal-abal karena dalam pengerjaannya tidak mengacu aturan Spesifikasi umum 2010 (revisi 2-3) yang menjadi kitab Bina Marga di seluruh Indonesia.
Dimana acuan dalam spesifikasi umum 2010 (revisi 2,3) yang menjadi kitab Bina Marga seluruh Indonesia, divisi 6 perkerasan aspal seksi 6.1 lapisan resap peningkatan dan lapisan perekat 6.1.1 umum : kondisi cuaca yang diijinkan untuk bekerja resap peningkatan harus disemprotkan hanya pada permukaan yang benar-benar kering. Penyemprotan lapis resap pengikat atau lapis perekat tidak boleh dilakukan waktu angin kencang hujan atau akan turun hujan.
“Namun hasil kros cek tim kami di lapangan pada saat pengerjaan proyek Dinas Bina Marga Provsu tahun 2017, masih penjelasan sitorus, pada saat penghamparan hotmik dilaksanakan pada saat turun hujan, diduga memiktifkan kegiatan pembersihan permukaan jalan dan penyiraman perekat Tack Coats, tentunya hal ini sudah melakukan perlawanan hukum atau korupsi sehingga kita meminta Kejatisu segera menangkap dan menjarakan Kadis Bina Marga Provsu”, Tegas sitorus.
Dimana acuan dalam spesifikasi umum 2010 (revisi 2,3) yang menjadi kitab Bina Marga seluruh Indonesia, divisi 6 perkerasan aspal seksi 6.1 lapisan resap peningkatan dan lapisan perekat 6.1.1 umum : kondisi cuaca yang diijinkan untuk bekerja resap peningkatan harus disemprotkan hanya pada permukaan yang benar-benar kering. Penyemprotan lapis resap pengikat atau lapis perekat tidak boleh dilakukan waktu angin kencang hujan atau akan turun hujan.
Hal senada juga di sampaikan Hambali Limbong Korda Garansi Sumut terkai kasus ini tidak akan tertup gabungan Koalisi berbagai Lembaga lain diluar daripada empat Lembaga ini akan ikut merta melakukan pengawalan agar proses penanganan hukumnya yang kami duga pelaksanaan proyek yang dimaksud kuat telah melakukan perlawanan hukum berjama’ah, “kita dengan lembaga lain di luar empat lembaga ini sudah melakukan koordinasi apabila melalui aksi yang kita lakukan hari ini, kita juga akan membuat pengaduan resmi ke pihak Kejatisu sesuai hasil audensi kita dengan pihak Kejatisu melalui Sumangger Siagian Kasi Penerangan Huku Kejaksaan Sumatera Utara, pada saat menerima perwakilan orasi dialog di ruang kerjanya.
Kejatisu yang menerima perwakilan aksi untuk audensi setelah beberapa saat para gabungan kualisi melakukan aksinya di gerbang kantor Kejatisu melakukan pendekatan melalui Sumangger Siagian selaku mengemban jabatan di intansi kejaksaan tinggi Sumut Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Sumatera Utara, menerima perwakilan aksi di ruang kerjanya.
Para perwakilan Kualisi dalam dialog tersebut Sumangger Siagian langasung mempertanyakan data baik berupa vidio juga yang lainnya pada saat kegiatan Bina Marga Provsu berlangsung tahun 2017 di Sp. jambu Kuta Jungak menuju sigalingging dimana kegiatan penghotmikan dihampar pada daat turun hujan, juga dalam recording vidio tersebut terlihat gumpalan aspal di dalam mesin Finicer sehingga para perkeja menaiki alat finicer dengan menggunakan sadal jepit saja untuk mengeluarkan gumpalan aspal diduga suhu kurang daripada 145c.
Dan bukan itu saja”, lanjut limbong, ” kita juga memegang teguh apa yang di sampaikan atau janji Sumangger Siagian Kasi Penerangan Huku Kejaksaan Sumatera Utara, dianya (siagian) segera akan menintak lanjuti secara proses hukum dengan tegas dan terang benerang apabila pihak Kualisi menyampaikan laporan resmi berupa pengaduan terkait proyek Bina Marga Provsu tersebut”. Pungkasnya
Sembari limbong menjelaskan mereka juga akan menyurati pihak BPK RI agar turun lapangan untuk melakukan audit kerugian Negara dalam proyek Dinas Bina Marga tersebut.
Beberapa menit para perwakilan kualusi mahasisea tersebut menonton bareng menyaksikan pelaksanaan proyek Dinas Bina Marga Provsu tersebu, Sumangger Siagian Kasi Penerangan Huku Kejaksaan Sumatera Utara, langsung memberi tanggapannya,
” sesuai data yang di miliki teman-teman mahasiswa ini juga gabungan Kualisi, saya menganjurkan rekan-rekan secepat mungkin membuat laporan resmi kepada kami, tentunya atas nama Kejatisu tidak akan main-main melaku penindakan sesuai dengan kita undang-undang segera dan 100% kita laku penindakannya”, tegas Siagian.
Terkait adanya salah satu kordinator Kualisi mahasiswa mempertanyakan terkait kejelasan hasil kesasi kasus solar cell Kabupaten Pakpak Bharat Sumut yang masih tingkat kasasi, Sumangger menjelaskan setelah melakukan koordinasi dengan Kasi Pidsus Kejari Dairi (wijaya) via telponnya,
” terkait dengan proses kesasi kasus solar cell Pakpak Bharat, sampai saat ini belum ada kami terima hasil keputusan dari MA”, jawan Siagian.
Ditanya nomor berapa surat kesasi yang di buat pihak Kejatisu, “wah nomor surat itu, secara rinci tidak tau. Namin kalau saudara mau tau silahkan saja ke MA karena disana informasi sudah online”, pungkas Sumangger siagian. (OBAH SOLIN/ PILDO JUNIPER SINAMO.)
Foto : Perwakilan massa dan koordinator aksi diterima dalam audensi di ruang kerja Kajatisu Sumangger Siagian, untuk menyampaikan aspirasi.
