PANGKALANKERINCI, BN-
Puluhan massa yang tergabung kepada Aliansi Peduli Masyarakat Kabupaten Pelalawan (APMKP) menggelar unjuk rasa didepan kantor bupati Pelalawan, Kamis (24/11/16).
Unjuk rasa ini mendesak pemerintah daerah dalam hal ini bupati Pelalawan untuk mencopot kepala dinas Pendidikan kabupaten Pelalawan Syafrudin. Latar belakang aksi mendesak untuk mencopot Kadisdik ini, berawal dari pernyataan yang bersangkutan pada pidato apel pagi Senin lalu, dinilai melukai hati masyarakat kabupaten Pelalawan.
Demikian pernyataan sejumlah pengunjuk rasa yang disambut oleh sekretaris daerah kabupaten Pelalawan Tengku Mukhlis.
Di hadapan Sekda pengunjuk rasa mengatakan pernyataan Kadisdik menyebut-nyebut bahwasanya pembangungan Pelalawan dibangun 80 persen bersumber dari kabupaten induk Kabupaten Kampar dan hanya 20 persen bersumber dari kabupaten Pelalawan.
“Jelas-jelas pernyataan Kadisdik ini sangat melukai hati masyarakat kabupaten Pelalawan. Pasalnya kabupaten Pelalawan sudah berusia 17 tahun,” tegas pengunjuk rasa dengan menggunakan pengeras suara.
Mereka menuding pernyataan resmi yang disampaikan kadisdik sangat tidak berdasar. Untuk itu mereka mendesak Kadisdik agar mengklarifikasi pernyataan dia, selain itu pula dimintak kadisdik untuk menyampaikan permintaan maaf.
Dalam sambutannya, Sekdakab didepan pengunjuk rasa mengakui bahwa pernyataan Kadisdik ini disampaikan saat apel Senin pagi. Bahkan pada acara coffe morning pak bupati sudah menegur keras Kadisdikan atas pernyataan yang keliru ini.
“Pak bupati sudah menegur yang bersangkutan terhadap pernyataan yang bersangkutan,” tegas Sekda.
Berselang beberapa saat kemudian, Kadisdik Safrudin datang menemui pengunjuk rasa untuk memberikan keterangan. Diruang rapat kantor bupati Safrudin, meluruskan pernyataaan dia pada apel pagi kapasitasnya sebagai Kadisdik.
Ia pun, meluruskan bahwa pernyataan 80 persen itu bukanlah pembangunan Pelalawan secara keseluruhan bersumber dari kabupaten Kampar. Akan tetapi yang ia sebut adalah temuan sekolah 80 persen itu berasal dari kabupaten Kampar sulit untuk dikembangkan.(feb/RI)