Tebing Tinggi I bongkarnews.com-Walikota Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM menerima audiensi dukungan bangun UINSU di Tebingtinggi dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiwa Islam (KAHMI) Kota Tebingtinggi bertempat di Balai Kota Tebingtinggi, Senin (15/2/2021).
Turut hadir dalam kegiatan itu, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bambang Sudaryono dan Kadis Kominfo yang diwakili Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Iswan Suhendi.
Dalam audiensi tersebut, Walikota menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota Tebingtinggi ini adalah bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk golongan.
” Hal ini semuanya untuk meningkatkan kualitas SDM di Kota Tebingtinggi dengan biaya murah Pendidikan Tinggi ada di Kota Tebingtinggi dan mampu menghidupkan ekonomi,” imbuhnya.
Lanjut Walikota, saya jelaskan, pertama, awalnya dulu kita diperkenankan waktu zaman Otonomi Daerah, untuk membuka Pendidikan Tinggi, maka muncullah dengan adanya Akademi Kebidanan. Tetapi tahun 2014, muncullah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang menyatakan pendidikan dibagi menjadi :Pendidikan Dasar, TK sampai SMP diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota, tingkat SMA, SMK, SLB diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Perguruan Tinggi menjadi urusan Pemerintah Pusat.
” Maka muncullah ketentuan 3 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, yang menyatakan Akademi Kebidanan itu dibatasi masa operasinya sampai pada tahun 2020, setelah itu AKBID tidak boleh beroperasi,” ucap Walikota.
Diungkapkan Walikota, kita punya aset dan sayang kalau tidak kita manfaatkan karena kita butuh Pendidikan Tinggi, apalagi kalau bisa Negeri. Maka awalnya kita mendatangi Universitas Sumatera Utara, sebagaimana Pendidikan Tinggi di Sumatera Utara. Silahkan pakai kampus kita, di Tebingtinggi.yang berada diluar Kampus Utama, Rektor dan Wakil Rektor menerima, mereka sambut dan mereka melakukan kajian.
3 bulan sesudah kajian, mereka menyatakan tidak mampu membuka di Tebingtinggi dengan alasan keterbatasan personal dan keterbatasan untuk operasional.
Selanjutnya kita mendatangi Kementerian Kesehatan, kalau bisa dibuatlah Poltekkes di Kota Tebingtinggi. Mereka menyatakan pertama, keterbatasan dana, dalam keadaan kondisi Covid-19 ini tidak usah urus Poltekkes, urus kesehatan saja kami sudah kalang kabut.
Kita berpikir, siapa saja yang negeri, kita koordinasi dengan Universitas Islam Negeri, tapi yang menentukan Kementerian Agama (Kemenag). Kita pergi ke Kemenag, mereka menyatakan oke, tapi mereka minta buat jadi satu sertifikatnya supaya kami bisa membangunnya, maka kita buat letter of intent kepada Kemenag.
Kita minta Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), supaya UIN nanti tidak buka Sekolah Agama karena di Tebing Tinggi sudah banyak. FKM oke dan kami sepakat. Maka itu, dibentuklah tim berapa besar aset yang mau diserahkan, ternyata aset yang mau diserahkan 15 Milyar. Diatas 5 Milyar, berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri harus mendapat persetujuan DPRD. Sebenarnya aset lebih dari 18 Milyar, tapi 3 Milyar mereka tidak terima. Sesudah diekspos, UIN ke DPRD, bukan 1 Fakultas tapi 2 Fakultas, untuk menjadi kampus V UIN. Kalau memungkinkan dikembangkan mereka akan mengembangkan Fakultas lain,” terang Walikota.
Diakhir paparannya, Walikota mengingatkan, mengapa ini harus dihibahkan ?? Karena tidak mungkin dibangun UIN kalau tidak dihibahkan tanahnya, sebab UIN tidak bisa membangun diatas tanah yang bukan milik mereka. Penting pertama, Pendidikan Tinggi Negeri ada di Tebing, kedua bagi masyarakat ekonomi lemah, bisa kuliah disitu dan dapat prioritas melalui jalur undangan.
Yang bangun UIN adalah Pemerintah Pusat dan pengguna anggarannya UIN bukan Pemko Tebingtinggi. Karena itu, kalau saya serahkan sama swasta mungkin menjadi perhatian, ada komersil disitu, ini Negara untuk Negara” jelas Walikota.
“Nanti kalau sudah ada S1 mungkin S2 mereka buka disini. itulah yang saya sampaikan. Kalau dibilang aset, Kota Tebingtinggi APBD dari pusat 85 persen hanya 15 persen yang kita sanggup kelola tiap tahun. Hibah bukan untuk kepentingan swasta, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, untuk kepentingan pendidikan, itu yang saya sampaikan” tandas Walikota.
Pada kesempatan itu, ICMI, DMI dan Kahmi setuju dan mendukung penuh akan hal ini, ditandai dengan penyerahan dokumen pernyataan dukungan bangun UINSU di Tebingtinggi. (Rst)
