Subulussalam I bongkarnews. com – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kota Subulussalam sesuai tupoksinya berencana akan menambah kawasan pemukiman transmigrasi yang sudah ada di tiga kecamatan namun lahan pemukiman transmigrasi sulit didapat untuk pembukaan pemukiman baru.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Transmigrasi , Yusmaniar.SP saat ditemui di ruang kerjanya , Selasa (3/3) dimana peluang penambahan lokasi untuk wilayah areal tramigrasi sekarang sudah tidak dapat lagi untuk di jadikan tempat pemekaran wilayah pemukiman transmigrasi baru di tahun 2020 ini.
Hal ini lanjutnya disebabkan banyak lahan HGU perkebunan sawit yang kemungkinan besra merupakan hutan produksi dan hutan lindung.
“Penentuan lahan tramigrasi harus dari menteri kehutanan, maka untuk perluasan lahan pemukiman transmigrasi sulit untuk dilakukan pembukaan baru. Maka sekarang pihaknya hanya sekedar mencari perluasan transmigrasi yang sudah lebih dulu dibuka sebelum dirinya”, kata Yusmaniar di ruang kerjanya .Dan mengenai lahan lama tentu petugas transmigrasi sewaktu itu kabidnya , Fikri yang tentu saja mengetahui tentang lahan transmigrasi, lanjutnya.
Sementara itu ,Sekertaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Sinta Damayanti.SP.yang merupakan istri Fikri saat itu sebagai Kabid transmigrasi yang sudah pensiun menjelaskan tentang Kawasan Pemukiman Transmigrasi di kota Subulussalam.
“ Sampai saat ini rencana pembukaan pemukiman tarnsmigrasi sudah tidak ada lagi lahan nya.kecuali dulu beberapa tahun lalu.kepala desa Namo Buaya.pernah menawarkan lahan untuk di buka jadi pemukiman transmigrasi sekitar 700 ha itupun belum kita telusuri bagaimana tentang keberadaan lahan tersebut.
Jadi, menurutnya mengenai lahan yang di tawarkan kepala desa Namo Biaya itu harus terlebih dahulu mempunyai Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP).dari hasil RSKP ini bisa nanti diajukan ke kementrian transmigrasi
“ Itupun nanti Kementrian menurunkan konsultan ke daerah.untuk meninjau lahan tersebut bukan tramigrasi daerah menetapkan itu tetap keputusan dari kementrian”, ujarnya.
Sementara ini Dinaskertrans masih menyusun RSKP dan menyesuaikan dengan mewujudkan rencana tata ruang RKP. yang mendukung terciptanya transmigrasi secara aman dan produktif dan berkelanjutan
“ Program Dinastramigrasi sekarang melakukan pengawasan terhadap tiga kecamatan yakni kecamatan Longkip, kecamatan Runding dan Sultan Daulat”, ujar Damayanti.Di samping itu program tahun ini pembangunan peningkatan jalan lingkar transmigrasi di desa Simolap menjadi jalan aspal ,lanjutnya mengakhiri.(Saur jati Padang).
