Christian Warinusy Minta Aparat Tidak Memainkan Momentum 1 Desember 2018

  • Whatsapp

MANOKWARI | Bongkarnews – Christian Warinusy Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mengingatkan Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo (Jokowi) kepada awak media ini, agar memerintahkan aparat keamanan Polri dan TNI di Tanah Papua agar tidak “memainkan” momentum 1 Desember 2018 nanti sebagai ajang untuk kembali melanggar hak sipil dan hak politik rakyat Papua yang telah diakui di dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 amandemen kedua, Jumat (30/11/2018).

Hal dimaksud adalah dengan kebiasaaan “busuk” pengibaran bendera bintang pagi atau bintang fajar (The Morning Star) di tempat-tempat tertentu yang tidak jelas pelakunya kata Warinusy.

Bacaan Lainnya

Selama ini LP3BH mencatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini dari tahun 2017 – 2017 selalu saja ada bendera bintang fajar (sebutan lain bendera bintang kejora) yang berkibar di tiang menara radio, televisi, pemancar telkom, tiang bendera kantor lurah, diatas pohon, di halaman sekolah atau kampus perguruan tinggi bahkan di atas gunung atau bukit-bukit.

Di Manokwari sendiri, peristiwa tersebut sempat terjadi saat Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai Presiden sedang berkunjung dan menginap di Swiss-bel Hotel tahun 2012 lalu, terjadi peristiwa pengibaran bendera bintang kejora.

Tapi saya Heran setelah bendera tersebut ditemukan dan diamankan oleh aparat keamanan, tapi tidak pernah pelakunya atau dalangnya tertangkap.

Saya ingin menegaskan bahwa di dalam amanat pasal 2 ayat (2) Undamg Undang 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah diatur mengenai Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

Hal ini juga berlaku bagi orang Papua di Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang Undang No.35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang.

Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya tanggal 31 Januari 2018 terhadap Permohonan Uji Materil (Judicial Revieuw) dari Institut untuk Reformasi Sistem Hukum Pidana/Institut for Criminal Reform System (ICJR) serta Hans Wilson Wader, dan kawan-kawan dari Papua dan Papua Barat. Di dalam pertimbangan pada putusan-putusan MK tersebut dinyatakan bahwa Orang Papua tidak boleh dipidana lantaran punya bendera sendiri. Sebab bendera tersebut tidak boleh dimaknai sebagai persiapan makar.

Menurut MK, dimilikinya bendera oleh orang Papua belum bisa dikategorikan sebagai awal mula atau perencanaan terhadap upaya makar. Sehingga penyidik harus membuktikan dahulu adanya permulaan perbuatan terhadap apa yang dilakukan.

Bahkan disebutkan oleh MK dalam amar putusannya itu bahwa makar sebaiknya tidak sampai mengganggu kebebasan politik. Dengan demikian dalam kapasitas sebagai salah satu Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD) di Tanah Papua, saya ingin menyampaikan bahwa adalah sangat tidak etis sam sekali jika ada upaya politik Pemerintah Indonesia dengan mengerahkan banyak personil keamanan Polri maupun TNI di atas Tanah Papua.

Adalah sangat tidak etis dan bersifat diskriminatif semata jika ada upaya aparat keamanan menghalang-halangi orang Papua dalam mengekspresikan pandangan dan pikirannya melalui acara ibadah dan diskusi publik atau diskusi terfokus yang jelas-jelas dijamin dan dihormati di dalam konstitusi negara dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM maupun UU No.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Mengenai Hak-hak Sipil dan Politik menjadi Undang Undang Republik Indonesia.

Saya ingin mengingatkan bahwa dalam kurun waktu 10 terakhir, Indonesia berada dalam posisi sebagai negara yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM khususnya di Tanah Papua berdasarkan Penilaian Periodik Universal atau Universal Periodic.(ISC\HS)

Pos terkait