BINJAI, BN
Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme menyeruak di Dinas PUPR Binjai. Aksi mark up volume atau material berjamaah dituding melingkup di protek tahun anggaran 2017. Seperti halnya diungkap sejumlah elemen masyarakat di Binjai kepada BN, kemarin. Ada pun klasifikasi proyek yang diduga amburadul dan berkwalitas rendah tersebut termasuk yang sudah selesai dan sedang dikerjakan seperti proyek drainase, beronjong di sepanjang Sei Bingai, termasuk di sekitar jembatan Kebun Lada dan di Kelurahan Cengkehturi.
Begitu juga halnya kondisi jalan dengan aspal lapen yang sudah selesai dikerjakan di Jalan Mentimun Lingk VII Kelurahan Paya Robah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, kondisinya saat ini sudah berantakan menanti hancur lebur. Apalagi sudah sempat remuk dilindasi truk.
Ironisnya, di lokasi proyek tersebut tidak ada plank proyek, sehingga tidak diketahui Instansi mana yang mengerjakannya. Sementara seorang pejabat Distarukim Binjai ketika dikonfirmasi wartawan, mengelak bahwa proyek ini bukan mereka yang mengerjakannya.
Dugaan amburadul dan rendahnya kwalitas proyek di lingkungan Dinas PUPR Binjai, termasuk yang dikerjakan melalui Bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya, disinyalir berkaitan dengan adanya dugaan praktek KKN, sehingga bakal ‘mengkambinghitamkan’ kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.
Padahal bukan lagi menjadi rahasia umum adanya setoran fee proyek puluhan persen dari pagu yang dikerjakan. “Namun sayang, hal tersebut lolos dari pantauan atau OTT Tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ),” kata sumber. (Tim )