Sitename

Description your site...

Tak Mustahil Jika KIP Bireuen Mengaku Dana Hibah Pemilukada 2017 Ludes Tak Tersisa

4787 KALI DIBACA
Tak Mustahil Jika KIP Bireuen Mengaku Dana Hibah Pemilukada 2017 Ludes Tak Tersisa
Pemerintah Kabupaten Bireuen menghibah Rp 36 miliar untuk pelaksanaan Pilkada serentak awal Februari 2017. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Bireuen Ruslan M. Daud dengan Ketua KIP berlangsung di ruang kerja Bupati Bireuen turut disaksikan Sekretaris KIP Bireuen dan mantan Asisten I Setdakab Bireuen Drs Murdani, pada bulan Mai 2016 tahun lalu.

 

BIREUEN | BN – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Hingga Rabu 13 September 2017, belum mengembalikan dana sisa Pemilukada ke kas daerah dari total yang dianggarkan melalui nilai yang tertera dalam Nota pemberian Hibah Daerah (NPHD) 2016 sebesar  Rp 36 milyar (Tiga Puluh Enam Milyar Rupiah).

Pada pertengahan tahun 2016 Pemkab Bireuen Bireuen menganggarkan dana untuk pelaksanaan Pemilukada dengan sistem penggunaan tahun berjalan sebesar Rp 12 Milyar ditambah 24 Milyar. Belum diperoleh keterangan rinci dari pihak Sekretarian KIP Bireuen terkait besaran dana terpakai dan sisa jika  addendum (revisi) NPHD penggunaan dana hibah  dengan total Rp 36 Milyar itu sudah siap dihitung.

Meski Begitu, informasi bisik-bisik dari kalangan pegawai KIP Bireuen menyebutkan dana Hibah Pemkab sebesar Rp 36 Milyar memang tidak habis terpakai seluruhnya. Dan pihak penanggungjawabjawab pelaksana Pemilukada Bireuen 2017 juga sedang melengkapi data valid menyangkut rincian anggaran yang telah dipergunakan.

Adapula kabar anekdot yang katanya diperoleh dari kalangan KIP Bireuen yang menerangkan jika uang hibah yang tersisa untuk menjalankan tanggungjawab pelaksanaan Pemilukada di 609 dari jumlah desa di 17 kecamatan  dalam Kabupaten Bireuen sudah dikembalikan ke kas daerah melalui pejabat BKBD Pemkab Bireuen beberapa waktu lalu.

Dua Informasi Berbalik ini seyogianya tidak perlu terkelola dalam kalangan public diKabupaten Bireuen. Pasalnya dalam pelimpahan jumlah anggaran Pemkab melalui  Sekda Bireuen dengan kelengkapan aturan hukum dalam bentuk  NPHD, hingga item-item yang dipergunakan melalui lembaga pelaksana pemilu bernama Komisi Independen Pemilihan (KIP) tidak aturan yang mengatur aturan sah untuk ditutup-tupi, malah dituntut agar selalu menganut sistem keterbukaan public.

Keterangan dari  kalangan Pegawai Badan Keuangan Daerah (BKD)  Pemkab Bireuen  yang diperoleh BongkarNews Rabu 13 September 2017 menuturkan, tidak ada item lagi yang mesti diselesaikan dengan menggunakan sisa dana hibah yang diperuntukkan untuk keperluan pelaksanaan pemilukada Bireuen yang sudah sekitar 7 bulan lalu tuntas dilaksanakan, Jadi sepatutnya pihak pengelola segera mengembalikan anggaran sisa (kalau ada) ke kas daerah.

Seorang Pegawai bagian sekretariat KIP Bireuen juga pernah berkata secara pribadi jika belum dilakukannya pengembalian sisadana hibah pemilukada oleh KIP Bireuen bukan berarti pihak penanggungjawab pengelola dana bersangkutan berani main-main dengan aturan yang berlaku.

“Setau saya yang tersisa memang ada tetapi secara pribadi saya tidak tau pasti nilainya berapa. Masa pembetulan data laporan pertanggungjawaban juga belum terlewatkan. Yang pasti proses pengembaliannya akan berlangsung secara terbuka dalam waktu dekat ini,” demikian urai Sumber dari kalangan secretariat KIP Bireuen belum lama ini.

Lain halnya dengan informasi layak dipercaya yang berhembus dari SKPK BKD Bireuen Rabu 13 September 2017. “Sebenarnya tidak ada guna ditangguh-tangguhkan pengembalian sisa dana hibah pemilukada Bireuen 2017 itu,  jika memang dananya memang ada yang tersisa atau lebih karena tak terpakai.

Malah karena sistem penggunaan anggaran daerah tersebut tidak ada aturan yang memperbolehkan untuk dipakai secara evoria tanpa pertimbangan, Kepala Badan Keungan Daerah (BKD) Bireuen Drs Tarmidi dikabarkan sudah pernah  melayang surat teguran terhadap Sekretaris KIP baru-baru ini, dengan tujuan supaya  melaksanakan tanggungjawabnya sesuai aturan yang ada.

Jika merujuk kepada kinerja KIP Aceh Utara yang meghabiskan total anggaran 61.8 Milyar dari total Rp 64 Milyar (Enam Puluh Empat Milyar Rupiah) yang tersedia, dan sudah melakukan pengembalian Rp 2,4 Milyar bulan Juli 2017 lalu.

Dari angka-angka Rupiah yang ada itu bisa disimpulkan bahwa KIP Aceh Utara melaksanakan tanggungjawab Pemilukada 2017 dengan dukungan dana  sebesar Rp Rp 72.112.018.669.783 (Rp 72.200.000 /Desanya/Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Jika setuju disetarakan, terdapat selisih angka Rp 13.000.000 (tiga belas juta Rupiah)  yang terpakai untuk satu desa di Aceh Utara.

Karnanya adalah pengakuan masuk akal apabila KIP Kabupaten Bireuen menyatakan kalau uang hibah daerah Rp 36 Milyar untuk Pemilukada 2017 lalu itu, sudah ludes terpakai tanpa sisa sepersenpun. Malahan tak aneh pula dinyatakan nombok besar, karna per desanya kurang dana hingga total Rp ) hasil dari perhitungan selisih angka Rupiah  Rp 13.000.000 setiap desanya dikalikan dengan  609 jumlah total desa di Kabupaten Bireuen = Rp 7.917.000.000,- (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).

Kesimpulan tersebut logis tersimpulkan sesuai dengan gambaran keperluan dana yang yang telah dipaparkan KIP Aceh Utara dalam masa pemilukada tahun yang sama yaitu sebesar RP 37 juta untuk setiap desanya. Jadinya, KIP Bireuen yang mendapat mengelola dana hibah daerah dengan total Rp 36 Milyar, akan jauh nilai perbedaannya jatah yang diflotkan bagi sebuah desa. Angka rincinya adalah Rp 36.000.000.000 (Tiga puluh Enam Milyar) dibagi rata untuk 609 jumlah desa dari 17 kecamatan dalam Kabupaten Bireuen adalah Rp 59.113.300.49261084 (Rp 59.000.200.000/Lima puluh Sembilan juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Terlepas dari perbedaan letak dan topografi serta perkembangan daerah antara Kabupaten Bireuen dengan kabupaten tetangganya Aceh Utara, jika kebutuhan anggarannya untuk keperluan item yang sama yakni untuk kelacaran tahapan pelaksanaan pemilukada, sangat logis jika KIP Bireuen menyatakan dana hibah daerah itu sudah habis terpakai, dan tanpa ada satu nol kecilpun tersisa.

Malahan juga tidak akan dinilai pengakuan mustahil oleh masyarakat daerah, kalau pihak KIP memberi pernyataan pertanggungjawaban kepada public jika Besaran Anggaran Yang dihibah Pemda sebesar Rp 36 Milyar (Tiga puluh Enam Juta Rupiah) itu adalah tidak mencukupi untuk menuntaskan sejumlah tahapan pemilukada lalu. “KIP Bireuen nombok dan terhutang”. (Roesmady)

banner 468x60