Status Lahan Wisma Kartini Simpang Siur

example banner

MEDAN  | Bongkarnews.com- Komisi A DPRD Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Sumut, Senin (10/9/2018). Diketahui pasca terbakar, pembangunan Wisma Kartini terkendala status lahan.Kemudian komisi A pun menjadwalkan pemanggilan pengurus Yayasan Gedung Wanita Kartini dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna menyelesaikan status lahan wisma Kartini Medan.

“Kita akan memanggil kembali pengurus Yayasan Gedung Wanita Kartini dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga dapat kita simpulkan status lahan tersebut,” ujar Ketua Komisi A DPRD Medan, Andi Lumban Gaol didampingi anggota Komisi Robby Barus SE dan Zulkarnaen Yusuf, juga hadir pengurus BKO Sumut.

Untuk diketahui, status lahan Wisma Kartini saat ini diperebutkan pasca terbakar Tahun 2013 silam. Saat ini hendak dilakukan pembenahan kembali untuk diaktifkan sebagai tempat berkumpulnya organisasi wanita di Sumatera Utara timbul masalah.

” Pertemuan ini merupakan pertemuan kedua kalinya kita lakukan, tapi tetap saja pihak Yayasan Wisma Kartini tidak hadir. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga sangat kita sayangkan hadir, tapi tidak membawa berkas sama sekali sehingga sebelum dimulai pertemuan kita minta kembali ke kantor,” terang Andi.

Andi mengatakan pihaknya akan tetap komitmen memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Sumut yang mempertahankan lahan Wisma Kartini agar tetap dijadikan sebagai tempat berhimpunnya organisasi wanita di Sumut.

Sementara itu, Nurmala Sari mewakili Bagian Aset Pemko Medan menyatakan bahwa wisma Kartini bukan bagian dari aset Pemko Medan karena tidak pernah masuk dalam data aset walau pun dirintis oleh walikota terdahulu. (ft)

 

 

EPAPER BONGKARNEWS