BIREUEN | BN – Sistem pemerintahan gampong Meuliek Kacamatan Samalanga yang dimotori Kades Mustafa Is sangat amburadul dan memiliki lika-liku yang amat komplek. Akibatnya, beragam kegiatan pembangunan desa berlangsung compang-camping yang berimbas terhadap rasa persaudaraan warga yang kian hari semakin renggang.
Pernyataan tersebut diakui Kapolsek Samalanga Ipda Rifki Muslim, SH setelah mendapat masukan meneganai bangunan Poskesdes Meuliek yang semakin hangat diperbincangkan karena belum bisa difungsikan dari dua pemuda perangkat desa Rizki Marco dan Ketua Dusun Beulangan Darmasyah di Mapolsek setempat Minggu 11 Maret 2018.
Terkait dengan polemic bangunan sumbangan pemerintah daerah berupa Poskesdes, menurut Kapolsek Rifki yang didampingi bawahannya Afwadi, dasar masukan yang digali dari Kades Mustafa mengatakan penyebab utama sikap plin-plan dari siempunya lahan (Darmansyah) yang ingin dijadikan jalan masuk lewat bagian belakang bangunan Poskesdses.
Namun setelah pihak Polsek dalam kapasitasnya sebagai Kamtibmas Desa Meuliek kembali mendapat informasi berbalik dari pemiliknya yang didampingi Rizki Marco. “Nyata Ada item syarat-syarat awal antara perangkat desa dengan pemilik lahan yang enggan dipenuhi, sehingga membuat keluarga besar Darmasyah pun berbalik pikiran,” kata Rifki.
Dasar inisiatif mengumpulkan informasi dari beberapa perangkat Desa Meuliek Samalanga, terutama terkait kasak-kusuk kebijakan pengmbil kebijakan desa yang gagal mencari solusi untuk memfungsikan bangunan pemerintah yang sudah sekitar satu tahun siap bangun, hingga Kapolsek sempat mengklaim jika persoalan yang mewabah warga didesa pinggirang Kota Kecamatan Samalanga itu sudah masuk katagori berkarat dan bisa dikatagorikan pada level komplek.
Keterangan lanjutan yang dihimpun BongkarNews melalui warga setempat menuturkan, kurang transparannya pihak perangkat desa Meuliek antar sesame sudah berlangsung lama, dan mala keadaan ego bagi sejumlah perangkat sudah sempat dikeluhkan kepada Tuha Peuet sampai kepada Kasie Pemerintahan Kantor Camat Samalanga.
“Namun demikian, laporan masyarakat ke kantor pemerintahan kecamatan saat itu membal, apalagi dikaburkan karena ada seorang oknum tuha peuet desa yang juga pegawai kator camat,” begitu pengakuan seorang warga.
Bahkan, sambungnya, kejadian baru-baru ini di Desa Meuliek juga sangat memalukan. Dimana pihak Ketua Tuha Peuet Zulkifli membuat aksi untuk menggantikan (penyegaran) kepala dusun dengan alasan awal karena para kepala dusun yang ada sudah berusia 55 tahun keatas, sehingga perlu diremajakan.
Sistem pemilihan perangkat desa setingkat kepala dusun malah awalnya ingin digelar secara pilsung seibarat gelar pesta pileg atawa capres. Kehendaknya itu dibantalkan seketika setelah Camat Samalanga Jamaluddin BSc melalui Sekcamnya Saifuddin meminta agar hal itu dibatalkan karena dinilai tidak biasanya, evoria atau berlebihan.
Ironisnya lagi gelar pemilihan ketua dusun dengan ala voting biasa secara musyawarah yang berlaku beberapa malam kemudian pun diinformasi ada kejanggalan. Pelaksana utama yakni Ketua Tuha Peuet dikabarkan, secara aktif dan blak-blakan mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu. “Pilih SiRizal, Jangan si Dar,” begitu aku salah seorang dusun Beulangan meniru kata bisikan Zulkifli.
Walau demikian gencarnya menjadi timses salah satu calon kepala dusun, namun keinginan Ketua Tuha peuet tak kesampaian. Darmansyah kepala dusun lama yang seyogyanya tidak masuk katagori peremajaan karena belum berusia 55 tahun lebih sebagai mana disyaratkan, tetap meraih suara terbanyak dan menang kembali sebagai kepala dusun Beulangan Desa Meuliek.
Sementara itu terkait Poskesdes yang semakin heboh diperbincangkan terutama kalangan bertanggungjawab, Kadis Kesehatan tan Bireuen dr Amir Addani M Kes kepada Bongkar News Senin 12 Maret seusau acara Maulid Akbar di Kantor Bupati Bireuen mengatakan, tidak sepatutnya Kades Meuliek lepas tangan mengenai cara memfungsikan bangunan bantuan poemerintah tersebut.
Pasalnya, kata dia sewaktu pihak dinas mempertanyakan lahan bangun sang Kades begitu menggebu-gebu mengatakan lahannya lengkap seluas yang diperlukan. “ Kenapa sekarang sudah plin-plan hanya dengan membesar-besarkan jalur akses menuju bangunan tersebut,” begitu kata dr Addani M Kes dengan nada kecewa.
Kadis Amir juga menyebutkan, rencana bangun jalan akses lewat arah belakang juga dinilai tidak etis. Disebabkan, selain bentuk dan letak banguanan yang Nampak bermasalah, arah dari depan yang diperagakan awalnya itu kan Cuma 6 meter x 3 meter. Sementara yang dari belakang, selain akan terkesan idiot, juga butuh ganti rugi hingga total luas 84 meter,” demikian Kadis Kesehatan Bireuen.(Roesmady)