Program PTSL di Labuhan Ratu, Warga Mengaku Dibebankan Rp 650.000,-

example banner

LAMPUNG TIMUR | Bongkarnews.com – Program pemerintah pusat luncuran melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung diduga menuai kontrofersi, Pasalnya dalam pungutan yang telah diatur dalam Keputusan Bersama 3 (tiga) mentri diatur untuk biaya dalam kepengurusan program ini telah ditetapkan dalam keputusan tersebut sebesar Rp 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kategori IV meliputi Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Proovinsi Sumatera selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kalimantan Selatan diduga disalah gunakan.

Melanjutkan pemberitaan (14/6) diduga Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan LabuhanRatu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, memungut biaya pengurusan program PTSL ini dari masyarakat Desa Labuhan Ratu VII diduga telah melampaui batas sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Bersama 3 (tiga) Mentri Nomor : 25/SKB/V/2017 yaitu sebesar Rp. 650. 000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Saat dikonfirmasi ulang (23/6) Eko Wahyudi selaku Ketua Pokmas Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, membenarkan adanya pungutan sebesar Rp. 650. 000,- dalam pengurusan untuk 1 (satu) bidang tanah. Namun Eko juga menjelaskan bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa Labuhan Ratu VII Sumarno dalam penandatanganan berkas-berkas.

“Benar, dalam pengurusan ini untuk 1 (satu) bidang tanah sebesar Rp. 650. 000,- kegunaannya untuk 1 materai, patok, Administrasi, birokrasi, akomodasi, transfortasi, dan sudah 400 bidang yang sudah terdaftar pada kami, dari jumlah target 1500 bidang”. Tegas Eko.

Lanjutnya, silahkan dikonfirmasi ke Kepala Desa karena semua kegiatan ini diketahui kepala desa. Ditempat terpisah saat dikonfirmasi Kepala Desa Labuhan Ratu VII mengatakan.

“Saya telah konfirmasikan kepada Ketua Pokmas, bahwa Desa Labuhan Ratu VII dari BPN mendapatkan 1500 bidang, dan untuk biayanya wilayah kita sebesar Rp. 200. 000,- untuk patok dan 1 (satu) materai dan semua kewenangannya diserahkan kepada Pokmas, dan saya mewakili desa hanya memberikan legalitas untuk kerja Pokmas dan penandatanganan berkas untuk lebih lanjutnya silahkan konfirmasi Ketua Pokmas”. Ujar Sumarno Kepala Desa.

Lanjut Kepala Desa Labuhan Ratu VII, pada saat rumusan penetapan harga untuk pengurusan program ini, setelah memaparkan program PTSL kemudian kepala desa keluar dari ruangan rapat, yang dilanjutkan oleh Ketua Pokmas di mana hasil rumusan tersebut didapatkan nilai sebesar Rp. 650. 000,-.

Tuding menuding terjadi saat Ketua Pokmas dan Kepala Desa dikonfirmasi terkait besaran nilai dalam pengurusan PTSL, dimana pada konfirmasi pertama Ketua Pokmas mengatakan dalam program ini tidak ada keterkaitan kepala desa dan kemudian saat dikonfirmasi kedua kalinya setelah pemberitaan terbit (14/6) Ketua Pokmas Desa Labuhan Ratu VII menegaskan bahwa kegiatan ini diketahui oleh kepala desa untuk semua kegiatan yang dilakukan Pokmas.

Sementara itu kepala desa mengatakan bahwa dia tidak mengetahui tentang adanya pungutan untuk biaya pelaksanaan program ini di desa, namun dirinya mengatakan untuk semua kegiatan dilakukan Pokmas.

Sementara itu pengamat hukum Alek Safri Winando SH, MH angkat bicara terkait pemungutan biaya dalam program PTSL ini. Menurutnya sah-sah saja mengingat telah diatur dalam Keputusan Bersama 3 Mentri, dan keputusan bersama ini merupakan payung hukum bagi Pokmas. Namun pungutan yang melebihi dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Bersama 3 Mentri merupakan tindak pidana Pungutan Liar.

“Dalam program ini kan telah diatur dalam Keputusan Bersama 3 Mentri untuk satu bidang sebesar Rp. 200. 000,- mengapa diminta sebesar Rp. 650. 000,-. Apapun alasannya kelebihan pungutan ini tidak dibenarkan karena telah keluar dari koridor aturan yang telah ditetapkan. Jika hal terjadi perbuaatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana”. Ujar Alek

Lanjutnya, jika ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan atau pejabat pemerintah, pejabat politik dan kepala desa maka hal demikian merupakan perbuatan tindak piana korupsi Undang undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 12 e.

Diharapkan kepada Intansi penegak hukum dalam hal ini Kapolda Lampung, Kapolres Lampung Timur, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri Lampung Timur, agar menindak tegas dan memproses secara hukum pelaku pungutan liar (pungli) yang sangat merugikan masyarakat Lampung Timur.

Program ini, dan dalam pemungutan sejumlah biaya dari masyarakat diketahui kepala desa dan untuk penandatangan berkas-berkas dilakukan. (HD)

EPAPER BONGKARNEWS

Redaktur (ofice)

Berani Mengungkap, Lugas Membahas