Masyarakat Adat Suku Irarutu dan Sumuri Minta Penyelesaian Batas Tanah Adat Tidak Dilaksanakan di Provinsi Tapi di Aroba - Bongkarnews

Sitename

Description your site...

Masyarakat Adat Suku Irarutu dan Sumuri Minta Penyelesaian Batas Tanah Adat Tidak Dilaksanakan di Provinsi Tapi di Aroba

Masyarakat Adat Suku Irarutu dan Sumuri Minta Penyelesaian Batas Tanah Adat Tidak Dilaksanakan di Provinsi Tapi di Aroba




BINTUNI | Bongkarnews.com – Masyarakat adat Suku Irarutu dan Sumuri minta penyelesaian tapal batas dengan Lembaga Adat Mbaham Matta tidak dilakukan di Provinsi Papua Barat tapi di atas tanah adat Aroba dalam waktu tiga puluh hari terhitung dari tanggal 25 Agustus 2018.

Hal ini ditegaskan Sebastian Sefire mewakili Masyarakat adat suku Sumuri dan Irarutu saat membacakan pernyataan sikap dihadapan Bupati Teluk Bintuni, Kapolres, Kejari Bintuni dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Papua Barat agar segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Papua Barat.

Sepuluh pernyataan sikap tersebut diantaranya,

1.Pertemuan tanggal 25 Agustus di Distrik Bomberai, ”gagal” karena pertemuan tersebut dimonopoli oleh pemerintah Kabupaten FakFak (Bupati), kami menganggap tempat pertemuan tidak layak, karena dalam pertemuan ini kami perwakilan masyarakat Sumuri dan Irarutu dibatasi.

2.Kami masyarakat adat suku Sumuri dan Irarutu meminta penyelesaian tidak dilaksanakan di Provinsi tapi di atas tanah adat (Distrik Aroba) dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal 25 Agustus 2018.

3,kami masyarakat Irarutu dan Sumuri menegaskan kepada pemerintah Teluk Bintuni, apabila penyelesaian lewat dari waktu yang ditentukan maka kami masyarakat adat suku Irarutu dan Sumuri akan melakukan aksi besar-besaran di wilayah sengketa.

4.Kami masyarakat adat suku Irarutu dan Sumuri meminta jaminan keamanan dari Kapolres Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak untuk masyarakat adat suku Aroba, Fafurwar dan Sumuri.

5.Agenda pertemuan hanya khusus penyelesaian wilayah tapal batas tanah adat, bukan tapal batas pemerintahan.

6.Kami masyarakat adat Suku Irarutu dan Sumur minta pertemuan di Aroba nanti, merupakan pertemuan terakhir dan menghasilkan keputusan tentang pengakuan tapal batas tanah adat antara suku Irarutu, Sumuri dan Mbahama Matta.

7.Kami masyarakat adat Suku Irarutu dan Sumuri,minta dalam pengesahan tanah adat suku Irarutu dan Sumuri dan Mbahama Matta, nantinya akan menghadirkan semua masyarakat adat suku Sumuri dan Irarutu yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni.

8.kami masyarakat adat suku Irarutu dan Sumuri minta dalam proses nanti di Distrik Aroba yang harus sebagai pendengar adalah Ketua MRP Papua Barat, Lembaga adat dari Kabupaten tetangga (Raja Namatota dan Raja Kaimana/Komisi serta Dewan adat wilayah III).

9.kami masyarakat adat suku Irarutu dan Sumuri menegaskan bahwa, pada proses penyelesaian, Bupati Fakfak dan Bupati Teluk Bintuni hanya hadir sebagai pendengar.

10.Kami masyarakat adat suku Irarutu dan Sumuri minta agar dalam pertemuan terakhir dan jika belum ada pengakuan antara suku Irarutu, Sumuri dan Mbham Matta, maka solusi terakhir yang diambil adalah proses sumpah adat di wilayah sengketa.

Demikian 10 poin yang sampaikan.

Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Roby Rumbekwam SH MH mengatakan.

”saya bangga kepada saudara saudara saya orang Papua,karena walaupun kita hitam kulit dan keriting rambut,tapi hati kita luar biasa. Dimana saat datang membawa alat tajam, tapi Kapolres menetralisir emosi saudara saudaraku sehingga alat tajam tidak dibawah ke tempat pertemuan di distrik Bomberai. Untuk itu, apa yang sudah disampaikan ini, saat tiba di Manokwari akan saya melaporkan persoalan ini kepada Gubernur Papua Barat,” demikian dikatakannya.

Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw MT mengatakan, pertemuan penyelesaian tapal batas tanah adat antara suku Sumuri, Irarutu dan Mbham Matta hari Sabtu, (25/8) baru menyelesaikan satu masalah, yaitu persoalan pernyataan perang, sehingga belum mem-bicarakan batas tanah adat.

“Artinya memang kita (Sumuri dan Irarutu) sudah me-maafkan tapi harus ada symbol symbol adat yang dibuat. Contoh, kalau sudah ditaruh piring adat, masa mau ribut lagi, yang jelas harus ada damai di hati dulu baru kita bicarakan persoalan batas tanah adat”ujar Bupati.

Menurut Bupati, keluarga Mbham Matta dari Fakfak akan kita undang ke Aroba, mau datang 200/500 orang juga kami akan melayani dengan baik. Dengan begitu, symbol adat harus diangkat, kalau mereka bawah piring sebagai permohonan maaf, maka kita juga siapkan piring untuk berikan ke mereka.

Selesai membacakan pernyataan sikap, Ketua LMA menyerahkan ke Bupati, selanjutnya Bupati menyerahkan ke Staf Ahli untuk diteruskan ke Gubernur (Humas & Protokoler)

example banner