LSM STRATEGI Minta Dinas Sosial Tebing Tinggi Verifikasi Penerima Bansos BST

TEBINGTINGGI | bongkarnews.com –
Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi diminta untuk memverifikasi ulang nama penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar 600 ribu selama 3 bulan yang telah disalurkan kepada warga pada beberapa waktu yang lalu.

Pasalnya, dari 8260 warga penerima Bansos/ BST yang dinyatakan sebagai warga yang terdampak Covid-19, banyak warga yang masih memiliki pendapatan tetap seperti pensiunan PNS dan pensiunan TNI/POLRI menerima Bansos tersebut, begitu pula masih terdapatnya warga yang sudah pindah dan meninggal dunia masih terdata sebagai penerima. Sementara banyak warga miskin yang selama ini terdata di Pemko Tebing Tinggi sebagai penerima sembako Madani, tidak menerima Bansos BST tersebut

Bacaan Lainnya

Demikian dikemukakan Ketua LSM STRATEGI Kota Tebing Tinggi, Ridwan Siahaan, kepada bongkarnews.com, di Kopi Kopang Jalan Sutomo kota setempat, Selasa (19/5).

Diungkapkan Ridwan, dalam surat Menteri Sosial RI tanggal 30 April 2020, jelas dikatakan bahwa penerima BST berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikirimkan ke Kemensos RI oleh Dinas Sosial setempat. Namun dari DTKS yang dikirimkan tersebut, masih banyak warga miskin dan terdampak tidak diikut sertakan pada DTKS, sehingga mengakibatkan polemik bagi warga akibat adanya tebang pilih dalam pendataan.

Dalam penetapan DTKS yang diawali dari data yang dikumpulkan Kepala Kelurahan melalui Kepala Lingkungan (Kepling), diduga para pendata tidak profesional dan tidak transparan kepada warga, sehingga banyak warga yang tidak terdata terutama warga miskin pada DTKS tersebut.

Selain itu, dalam surat Kemensos tersebut di jelaskan bahwa kriteria penerima Bansos BST merupakan diluar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Penerima Bantuan Tunai (BPNT), tetapi pada kenyataannya di lapangan, masih banyak penerima PKH dan BPNT yang menerima Bansos tersebut.
“Siapa yang bertanggungjawab atas DTKS yang tidak mematuhi instruksi Kemensos tersebut ??”, kesalnya.

Menurut Ridwan, dalam surat KPK RI No 1 Tahun 2020 juga dijelaskan bahwa bila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, dimana penduduk yang seharusnya berhak menerima namun datanya tidak ada dalam DTKS, maka bantuan tetap diberikan.

Selain itu disebutkan bahwa data penerima baru bantuan tersebut harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejhteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kemensos RI untuk diusulkan masuk kedalam DTKS dan dilakukan perbaikan data DTKS, bila penerima tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, tandasnya.

Untuk itu, kepada Dinas Sosial kota Tebing Tinggi untuk segera mendata ulang penerima Bansos berikutnya agar untuk kedepannya tidak terjadi timbul masalah di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang tidak memenuhi syarat untuk segera diverifikasi, cetusnya.

Memang pada dasarnya, hampir semua warga terdampak atas Covid-19 ini, tetapi Bansos ini diprioritaskan bagi warga yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi Covid-19. Apalagi bagi warga miskin yang sebelum terjadi bencana Covid-19 ini, Bansos BST ini sangat mereka butuhkan, imbuh Ketua LSM STRATEGI. (Rst)

Keterangan Fhoto :
Ketua LSM STRATEGI Kota Tebing Tinggi
Ridwan Siahaan

Pos terkait