KPK Belum Klimaks - Bongkarnews

Sitename

Description your site...

KPK Belum Klimaks

KPK Belum Klimaks

PDA

DAFTAR tunggu menanti ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, sekitar 37 wakil rakyat Sumut bakal menyusul. Dan KPK pun belum klimaks dalam penanganan kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho.

 

MEDAN | Bongkarnews.com – Ingat lagu ‘Kisah Sedih Di Hari Minggu’? Ya, lagu itu dinyanyikan dan ciptaan Koes Plus. Menceritakan Sabtu malam hingga hari Minggu tanpa pasangan, lalu berujung pilu. Nah, lagu Koes Plus tersebut tak jauh beda dengan yang dialami Fadly Nurzal.

Hanya saja, kalau Fadly Nurzal bukan sedih karena tak dapat kekasih, tapi harus menjadi pesakitan tahanan KPK, tepatnya di Jumat Keramat. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dengan legowo datang berseragam rapi kemudian keluar mengenakan baju warna orange.

Pria kelahiran Tanjung Balai ini ‘tercyduk’ kasus suap mantan Gubsu Gatot Pudjo Nugroho, saat dirinya menjadi anggota DPRD Sumut. Malahan kabar teranyar menyebutkan bahwa 37 anggota dan mantan dewan Sumut itu akan ‘dikerangkeng’ bersamaan pekan depan. Benarkan?

“Tadi dilakukan penahanan terhadap tersangka FN di rutan cabang KPK di belakang gedung merah putih kav K-4. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

Selain Fadly, daftar pemeriksaan mestinya juga dilakukan terhadap tiga orang lain. Yakni Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, dan Rooslynda Marpaung. Namun, ketiganya tidak datang.

“Untuk tiga tersangka lain yang tadi tidak datang kami jadwalkan ulang diperiksa Rabu (4/7/2018). KPK mengingatkan agar para tersangka datang memenuhi kewajiban hukum tersebut. Karena tadi ada pihak kuasa hukum yang datang meminta penjadwalan ulang dan kami kabulkan untuk Rabu depan,” kata Febri.

Febri menambahkan, KPK juga akan lanjut memanggil tiga tersangka lain pada Kamis (5/7/2018) mendatang. Meski demikian, Febri mengatakan KPK belum dapat membeberkan identitas mereka.

“Belum bisa dismpaikan sekarang tiga nama yang akan diperiksa Kamis,” kata Febri.

Fadly merupakan satu dari 38 tersangka yang sejak Januari lalu diperiksa KPK. 38 tersangka yang telah ditetapkan KPK atas suap mantan Gubernur Sumut Gator Pujo Nugroho tersebut adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M. Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Dermawan Sembiring.

Kemudian Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.

Di antara para tersangka yang merupakan anggota aktif DPRD Sumut adalah Rinawati Sianturi (Hanura), Muhammad Faisal (Golkar), Arifin Nainggolan (Demokrat), Mustofawiyah (Demokrat), Sopar Siburian (Demokrat), Analisman Zalukhu (PDIP).

Kemudian Tiaisah Ritonga (Demokrat), Helmiati (Golkar), Muslim Simbolon (PAN), Sonny Firdaus (Gerindra). Sementara di antara tersangka yang merupakan anggota aktif DPR RI adalah Rooslynda Marpaung (Demokrat) dan Fadly Nurzal (PPP).

“Kita akan agendakan pemeriksaan kembali minggu depan dan berharap semua yang dipanggil bisa datang,” ucap Febri. Febri menambahkan, Fadly akan ditahan selama 20 hari pertama di rutan KPK. “Tersangka ditahan di Rutan Cabang KPK Jakarta Timur, Kav K4,” sebut Febri.

Sementara itu, Ketika ditanyai wartawan, Fadly mengaku menjalani pemeriksaan awal. Tak banyak yang diucapkan Fadly, begitupun saat ditanya terkait keterlibatan pelaku lainnya.”Nanti saja,” ujar Fadly sambil masuk ke mobil tahanan.

Dalam kasus ini, Gatot diduga telah memberi suap senilai Rp 300-350 juta per orang, terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.Uang berjumlah Rp 5,47 miliar telah dikembalikan oleh para tersangka dan kini telah disita sebagai barang bukti oleh KPK

Atas perbuatan tersebut, mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (BN/NT)