Ketua DPRD Metro Minta Kajian Master Plan Eks Lahan Pertokoan Jalan Sudirman

METRO | Bongkarnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mengekspos kajian rencana utama (Master plan) eks lahan pertokoan jalan Jend Sudirman di pusat kota. Pasalnya informasi yang beredar pemerintah akan memihak ke tigakan lahan tersebut, meskipun diketahui telah melanggar GSB (Garis Sebadan Bangunan) sesuai UU No.28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.

Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda menegaskan bahwa pemugaran pertokoan jalan Jend Sudirman, karena jalan Nasional dan memikirkan lahan parkir.

Kita bukan ingin menghambat pembangunan, tapi kami menyarankan menandatangani kontrak setelah seluruh persyaratan memenuhi, seperti Andalalin, semua kajian sosial, lahan parkir dan lain – lain, kajian harus ada, ungkapnya usai Hearing dengan OPD digedung DPRD Kota Metro Senin, (15/07/2019).

Terkait garis Sebadan bangunan, politikus dari partai PDI Perjuangan ini kembali meyakini bahwa ini semua harus ada kajiannya yang jelas, sebelum pihak legislatif menyetujui.

Kan saya bukan tukang ukur, tidak mengerti kajiannya bila tidak melanggar GSB, misal nya lahan parkir nya dibawah tanah, jadi kita minta kajiannya, sehingga kami menghapuskan aset DPRD Punya dasar, disarankan setelah dihapus untuk apa jelasnya.

Lebih lanjut, kata Anna Morinda, boleh tidak Pemkot metro tetap melaksanakan itu?, boleh saja, Tidak ada masalah, boleh aja, tetapi dalam hal ini, berarti DPRD ada yang dilampaui dalam hal penghapusan asetnya, artinya tidak melalui persetujuan DPRD Imbuhnya.

Terkait tanpa persetujuan DPRD, Anna Morinda menambahkan Pemkot metro memiliki aturan hukum sendiri.

Ya tidak ada masalah, itu kan pilihan, tugas dan kewenangan DPRD adalah menyampaikan hal – hal terkait tupoksi kami, apakah mau diikuti, atau tidak itu silahkan, Kalau ada masalah urusan sama hukum’mereka (Pemkot metro) bukan kita tuturnya.

Sementara itu kepala BPKAD kota metro Supriadi melalui bidang Aset BPKAD kota metro Ismed menyatakan, Pemerintah Kota tidak perlu meminta persetujuan kepada DPRD terkait eks lahan pertokoan jln Jend Sudirman.

Jadi meminta persetujuan itu, Kalau aset tanah tersebut dijual, inikan tidak dijual, hanya dimanfaatkan pihak ketigakan, tidak ada aturan yang mengatur kan meminta persetujuan DPRD Ucapnya.

Ismed menambahkan, penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) ada tiga, Dijual, dihibahkan dan dimusnahkan, baru’melalui persetujuan DPRD, itu pun yang menjual juga kantor lelang negara Pungkasnya.(Rizky)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *