Kasus Korupsi DPRD Sumut Tetap Dilanjutkan

Medan,BN

Setelah beberapa lama tidak kedengaran tindak lanjut kasus korupsi anggota mantan DPRD Sumatera Utara dan anggota DPRD Sumut,  sekarang  mulai menjadi perbincangan hangat kembali di kalangan masyarakat .

Kini beberapa mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 maupun anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 yang ditenggarai terlibat kasus pengesahan APBD Sumut TA 2013  mulai resah dan tidak tenang tidur di kasur yang empuk.

Hal ini disebabkan pernyataan keras Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang menegaskan, pihaknya tidak akan menghentikan kasus korupsi anggota DPRD Sumatera Utara merupakan pernyataan yang membuat jantung berdegup kencang.  .

“Kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan atau tidak ada yang menghentikannya. Hanya tinggal waktu untuk menyelidiki lagi,” ujarnya di sela-sela Seminar Kehumasan-KPK dengan tema “Media Massa Dalam Posisi Sebagai Entitas Bisnis dan Fungsi Kontrol Sosial” di Medan, Kamis (7/9).

Lebih jauh dia juga menjelaskan, KPK punya agenda dan strategi tersendiri mengenai orang-oraang yang diperiksa lebih dulu. “Jadi masyarakat Sumut harus sabar. Kasus korupsi DPRD Sumut tetap dilanjutkan sebab kasusnya tidak pernah dihentikan,” katanya.

Menurut catatan, kasus korupsi itu sudah menjebloskan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan sejumlah pimpinan DPRD serta pimpinan fraksi di DPRD Sumut ke penjara.

Dalam hal ini dia  memberkan  contoh kasus E-KTP, ada nama-nama yang diperiksa duluan dan ada yang belakangan baru diperiksa. Seperti diketahui, semua anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Disebutkannya para legislatif itu menerima suap terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban gubernur dan persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2013.

“Anggota DPRD Sumut itu juga diduga menerima uang untuk pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015, serta persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2014 dan penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD pada 2015”, tegasnya.

Selain Gatot, ketua bersama para wakil ketua DPRD Sumut dan sejumlah ketua fraksi DPRD Sumut sudah masuk penjara terkait kasus korupsi itu.

Tangkap Evi Diana

Sementara itu  GMKI Sumut dalam tuntutannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta  menuntaskan kasus suap anggota dan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut 2014-2019.

Tuntutan GMKI Sumut serta merta disahuti  disahuti oleh Bobby Niedal Dalimunthe, Ketua PKC PMII yang menyebutkan dirinya  setuju dengan pernyataan Swangro Lumbanbatu bahwa orang pertama yang harus ditangkap KPK adalah Evi Diana Sitorus, mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.

“Evi Diana sudah mengakui secara terbuka bahwa ia telah mengembalikan uang suap dari Gatot Pujo Nugroho, dan sosok Evi juga merupakan magnet. Dengan diusutnya Evi, maka tentu semua DPRD Sumut yang menerima suap bisa diseret ke pengadilan,” ujar Bobby saat konferensi pers di Medan, Rabu (5/9).

Dirinya juga  menangkis bahwa pernyataan tersebut dikaitkan dengan momentum menjelang Pilgubsu saat ini merupakan pesanan untuk menyoroti kasus korupsi istri petahana.

“Justru momen ini pas untuk mendesak, kalau nanti kita ribut setelah penetapan KPU, persepsi masyarakat kan jadi liar,” pungkasnya.

Beberap waktu yang lalu juga belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di luar gerbang Kantor Gubernur Sumut Jalan Imam Bonjol).

Dalam orasinya AMPP menyampaikan berbagai tuntutan terkait kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang diduga melibatkan banyak Anggota DPRD Sumut.

Massa juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus tersebut dan tidak melakukan tebang pilih dalam menetapkan tersangka..

“Seperti halnya Evi Diana Sitorus yang diduga terlibat walaupun sudah mengembalikan uang, namun oleh KPK tidak juga dijadikan tersangka.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan belasan mantan pimpinan dan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka dalam kasus suap Gatot. Beberapa di antaranya juga telah divonis terbukti menerima suap dari Gatot.

Para mantan dan anggota DPRD Sumut yang telah ditahan KPK adalah Kamaluddin Harahap, Saleh Bangun, Ajib Shah, Sigit Pramono, Chaidir Ritonga, Budiman Nadapdap, Muhammad Afan, Guntur Manurung, Zulkifli Efendi Siregar, Zulkifli Husein, Bustami HS, Parluhutan Siregar.(ndo)

Redaktur (ofice)

Berani Mengungkap, Lugas Membahas