JR Saragih Tak Kuasa, Melawan Titah

SUDAH jatuh tertimpa tangga. Niat melawan atas kasus yang menjeratnya, toh berbuah petaka. Kisah pilu itu akhirnya berujung suatu kebijakan yakni pencopotan sebagai ketua partai. Dialah sang bupati dua periode Jopinus Ramli Saragih.

 

MEDAN, BN-
JR Saragih, begitulah nama trendi Bupati Simalungun ini. Menjabat 10 tahun, purnawirawan TNI ini harus berkubang duka. Bahkan belum genap menduduki posisi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumut satu periode, JR Saragih dengan terpaksa meninggalkan jabatannya.

Terhitung, pria tegas berwawasan tersebut hanya merasa kursi panas sang ketua selama dua tahun, sejak dirinya diangkat pada 2016 lalu.

Belum lepas dari ingatan bagaimana berjibakunya seorang JR Saragih melawan KPU Sumut dengan hasil yang memuaskan, dan lolos dari lubang jarum. Namun sepekan kemudian semuanya berkata lain. Temuan Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) Poldasu menghentak Sumatera Utara.

Ya, JR Saragih disebutkan telah melakukan tindak kriminal beurpa pemalsuan legalisir ijazah saat bertarung di Pilgubsu tahun ini. Temuan itu langsung ditindaklanjuti hingga tak seorang pun bisa melawan.

Tak pelak, tepat Senin pekan lalu, JR Saragih yang telah ditetapkan sebagai tersangka mendatangi Poldasu untuk dimintai keterangan. Belum lepas napas di ujung nadir, dua hari berselang cerita kembali mengembang.

Isu tersebar bahwa JR Saragih dicopot dari jabatan. Seiring isu bergulir, apa yang diimpikan layaknya sebuah bencana datang menghampirinya. Pembenaran atas pencopotan jabatan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut tak lagi mampu ditepis.

Kuasa pemegang jabatan, Susilo Bambang Yudhoyono sesumbar menandatangani surat pencopotan dirinya. Posisi JR Saragih diambil alih oleh Herri Zulkarnain Hutajulu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Sumut.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Hinca Panjaitan telah meneken surat keputusan Plt tersebut, Jumat (23/3) malam, di The Trans Luxury Hotel Bandung, di sela-sela acara Tourthe Jabar.

Penandatanganan SK Plt tersebut juga dihadiri Ani Yudhoyono, dan disaksikan langsung Herri Zulkarnain dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut Meilijar Latif.

SBY mengamanahkan kepada Plt Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sumut agar dapat memimpin Partai Demokrat Sumut dengan baik dan memberdayakan seluruh kader.

“Selain itu juga merangkul seluruh komponen masyarakat di Sumut agar citra Partai Demokrat menjadi lebih baik dan makin dicintai masyarakat. Yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki,” kata SBY.

SBY juga meminta DPD Partai Demokrat Sumut dapat membuat program-program yang baik, program yang pro rakyat, program yang bisa menyentuh semua lapisan masyarakat sehingga Partai Demokrat makin dicintai oleh masyarakat Sumut.

“Saya berpesan dan titip salam kepada seluruh kader Partai Demokrat di Sumut, partai Demokrat pernah jadi pemenang di Provinsi Sumut. Jadi seluruh kader mari saling bahu-membahu untuk dapat kembali merebut hati rakyat sehingga kejayaan Partai Demokrat di Sumut adapat diraih kembali sebagaimana pada tahun 2009, sehingga target Partai Demokrat bisa dicapai yaitu menang 30% pada pemilu 2019,” imbuh SBY.

Untuk itu, Partai Demokrat juga mengajak Generasi Muda Sumut atau Generasi Milenial untuk ikut serta berjuang dan berkontribusi membangun bangsa dan negara melalui jalur Politik.

“Saya tekankan, keputusan Partai Demokrat terkait Pilgub 2018 di Sumut, Partai Demokrat akan melakukan survei untuk melihat bagaimana aspirasi masyarakat dan hasil survei akan dibahas kembali dalam Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat sebelum diambil keputusan. Kemudian direncanakan AHY sebagai Ketua Kogasma Partai Demokrat akan hadir ke Sumut untuk bersama Kader Partai Demokrat berjuang memenangkan pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrat,” tegasnya.

Herri Zulkarnain menyatakan, bersama sekretaris DPD, pengurus dan kader lainnya akan menggerakkan mesin Partai dengan lebih lincah dan energik dengan membangun sinergi dengan seluruh kader Partai Demokrat Sumut.

“Kami berharap seluruh kader di Sumut untuk dapat bersama-sama berjuang dan melaksanakan semua program baik Keputusan Kongres, Keputusan DPP, Keputusan DPD, Keputusan DPC dan Keputusan DPAC dengan baik dan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menjelaskan, dalam kode etik partai, seorang kader yang berstatus tersangka dapat diberhentikan. “Jadi begini, itu memang di dalam kode etik kami ya, itu kalau ada kader yang berstatus sebagai tersangka itu memang standarnya begitu, diberhentikan,” ujar Amir, Kamis (22/3).

JR Saragih dicopot dari jabatan Ketua DPD Demokrat Sumut setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara atas dugaan pemalsuan legalisasi ijazah SMA dan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sopan Andrianto.

Menurut Amir, kode etik tersebut berlaku untuk seluruh kader Partai Demokrat tanpa terkecuali.

“Jadi tidak secara khusus itu kepada Saudara JR Saragih. Ini kan Gakkumdu Sumatera Utara itu kan sudah menetapkan dia sebagai tersangka dan ancamannya itu cukup tinggi, di atas 5 tahun,” kata Amir.

Keputusan pencopotan JR Saragih disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Hotel Wings Kualanamu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (21/3).

“Jadi mulai hari ini, DPP Demokrat mengambil alih kepemimpinan Demokrat di Sumut. DPP menugaskan Heri Zulkarnain sebagai Plt menggantikan Pak JR hingga masalah hukumnya selesai,” ucap Hinca.

Saat menyampaikan keputusan itu, Hinca didampingi oleh JR Saragih di sebelah kiri dan Heri Zulkarnain, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan, di sebelah kanannya. Sejumlah pengurus DPP juga mendampingi Hinca.

Hinca mengatakan, DPP memberikan kesempatan yang seluas-luasnya baik secara pribadi dan Ketua DPD untuk menuntaskan persoalan hukumnya. Kebijakan ini, lanjut dia, diambil untuk menjalankan roda organisasi partai, khususnya menjelang Pemilu Legislatif.

Hinca mengatakan DPP memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada JUR Saragis, baik secara pribadi dan Ketua DPD, untuk menuntaskan persoalan hukumnya.

Sementara itu, Plt Ketua DPD Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain, kepada wartawan usai DPP mengumumkan penunjukkan dirinya itu, mengatakan akan langsung bekerja untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai agenda politik, seperti Pilkada Serentak 2018.

“Saya ditugaskan untuk langsung bekerja agar roda organisasi Partai Demokrat tidak terganggu,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan itu.

Sebelum masuk dalam rentetan persoalan, JR Saragih dijagokan Deokrat di Pilgub Sumut. Track record JR Saragih sebagai Bupati Simalungun dianggap jadi modal kuat untuk maju di Pilgub.

Tapi pencalonan JR Saragih langsung terganjal setelah KPU menerbitkan SK penetapan calon pada Pilgub Sumut tanggal 12 Februari 2018. KPU Sumut menyatakan JR Saragih tidak lolos syarat administrasi karena persoalan legalisir ijazah.

Keputusan KPU ini dilawan JR Saragih dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu Sumut. Pada putusan, Sabtu, 3 Maret, Bawaslu mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan.

Bawaslu memerintahkan JR Saragih melegalisir ulang salinan ijazah sebagai syarat kelengkapan berkas administrasi pencalonan. Tapi hingga batas waktu 7 hari kerja, JR Saragih tidak memenuhi syarat administrasi.

Karena itu KPU Sumut tetap menyatakan JR Saragih-Ance Selian tidak memenuhi syarat mengikuti Pilgub. JR Saragih tidak menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir ulang sebagai syarat kelengkapan berkas administrasi pencalonan sebagaimana putusan Bawaslu.

JR Saragih disebut KPU hanya menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) dengan alasan ijazah yang dimiliki hilang.

Dukungan Demokrat sempat diberikan saat JR Saragih maju ke Bawaslu Sumut. Namun setelah JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka, Demokrat memutuskan mengambil tindakan tegas dengan pemecatan. (BN/NDO)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *