Lhokseumawe | BN – Rekomendasi Pemekaran Daerah Otonomon Baru (DOB) Aceh Malaka yang kini tinggal menunggu hasil rekomendasi dari Pemerintah Aceh Utara menyangkut beberapa poin untuk menindaklanjuti tahapan pemekaran Aceh Malaka, kini masih di endapkan oleh pemkab setempat dengan alasan yang tidak logis, Demikian hal tersebut diungkapkan panitia DOB Aceh Malaka melalui press Relese kepada sejumlah media, di sebuah tempat di Kota Lhokseumawe, Selasa 08 Agustus 2017.
Ketua Gerakan Pemuda – Pemekaran Aceh Malaka (GP- PAM) Muslim Syamsuddin, ST, MAP mengatakan, proses tahapan pemekaran tersebut semua berkas untuk memenuhi syarat pemekaran Aceh Malaka sudah diserahkan kepada Pemerintah Aceh Utara, bahkan naskah akademik sudah dilengkapi, kini tinggal menunggu hasil rekomendasi bupati,
“Berkas itu sudah kami serahkan kepada Pemerintah Aceh Utara kurang lebih tiga bulan, namun hingga kini belum ada keputusan maupun hasil,” jelasnya.
Tambahnya, apabila pemerintah masih tetap mengendapkan rekomendasi tersebut, Pihaknya akan melakukan aksi damai bersama masyarakat untuk menuntut Bupati Aceh Utara, karena hal tersebut juga merupakan janji politik bupati saat kampanye untuk memekarkan Aceh Malaka bila ia terpilih.
“Kami masih menunggu hingga akhir Agustus ini, bila tidak ada tindak lanjut, maka kami akan lakukan aksi untuk menduduki kantor bupati dan kantor DPRK Aceh Utara,” tegas Muslem.
Hal yang sama juga disampaikan oleh organisasi sayap persiapan DOB Aceh Malaka lainnya, seperti Ikatan Mahasiswa Aceh Malaka (IMAM), Asosiasi Pegawai Aceh Malaka (APAM), Forum Pelajar Aceh Malaka (F-PAM), Ikatan Santri, Asosiasi Geuchik Aceh Malaka (AGAM) dan Ikatan Santri Aceh Malaka (ISPAM).
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Anggota DPRK Aceh Utara, Tgk Junaidi, Marzuki Abdullah mantan Sekda Aceh Utara, Prof A. Hadi Arifin mantan Rektor Universitas Malikussaleh, dan tokoh masyarakat lainnya.{SA}
