Bermain Dengan Dana Desa “Penjarakan”

BANYUASIN l bongkarnews.com – Banyaknya permasalahan Dana Desa di Kabupaten Banyuasin yang hingga saat ini menjadi tanda tanya besar dibenak masyarakat, walaupun pihak Inspektorat telah melimpahkan berkas Dua Desa di Kecamatan Muara Padang, Banyuasin, Sumsel tetapi itu belum seberapa dengan anggaran yang diduga banyak bocor di jalanan, hal ini terlihat dalam sistem pembuatan RAB yang ada di program proyek Dana Desa ini bahkan indikasi kerugian negara sangat jelas.

Seperti contoh kecil pembangunan Jembatan dengan ukuran 6 x 2 Meter didanai Rp 38 Jutaan, Tedmon 1000 liter dengan biaya Rp 1, 7 jutaan padahal semua orang tahu jika Tedmon seperti ini hanya Rp 1, 2 jutaan, belum Bangunan lain seperti Poskesdes Dengan Ukuran 4 x 6 dengan Biaya Rp 120 an Juta, Bok Koper apa lagi Cor beton yang belum lama selesai sudah banyak hancur.

Untuk program non fisik seperti  program-program pelatihan, sosialisasi atau pun apa bentuk nya terkesan hanya menghabiskan anggaran, mengingat seorang nara sumber dalam acara yang digelar seharusnya menjadi pembicara 1 jam untuk setiap desa, tapi kadang kala hanya menyampaikan materi 10 atau 15 menit saja tetapi di bayar 1 jam, bahkan yang lebih parah lagi acara-acara ini tiga atau empat desa digabungkan menjadi satu, sehingga bicara 10 Menit dapat honor 4 jam.

Akibat semua ini tentu saja semua pihak mendukung upaya pihak Inpsektorat dan aparat penegak hukum lainya agar lebih tegas dalam menindak lanjuti laporan masyarakat serta pemberitaan media, tujuanya adalah agar terjadi efek jera di kemudian hari.

Tokoh Pemuda Banyuasin Saryanto yang Juga Calon Anggota Legislatif Banyuasin kepada media ini minggu (09/09) angkat bicara terkait kondisi banyak nya dana desa yang bermasalah di kabupaten banyuasin sehingga perlu nya keseriusan dari pihak terkait dan penegak hukum untuk menindak lanjuti nya bahkan di penjarakan bila terbukti.

ini sangat Sangat disayangkan kalau ada oknum tertentu berani bermain dengan dana desa, hal ini sangat memprihatinkan, dan meminta aparat penegak hukum agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yg ada, jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program dana desa, baik proyek fisik atau pun pemberdayaan apa lagi banyak di lapangan ditemukan fisik bangunan tidak sebanding dengan jumlah dana yang dianggarkan hingga menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat” kata Saryanto, lebih lanjut ia mengatakanya

terkait kasus dana desa yang merugikan negara sebaiknya pihak penegak hukum jangan segan segan untuk memprosesnya dan memenjarakan mereka jika ada Penyimpangan” tegas Saryanto.

Sementara Sekretaris Inspektorat Banyuasin Kepada Media ini Via WA, Sabtu, (08/09) meminta para kepala desa agar mengunakan anggaran dana desa dengan benar transparan dan akuntabel.

“sebaiknya jangan main-main dengan dana desa gunakan lah dana desa itu secara benar, transparan dan akuntabel” ujar subhan (MD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *