4 Pasang Calon Bupati Banyuasin Tolak Hasil Pilkada

BANYUASIN l Bongkarnews.com – Dugaan Money Politik dan MoU Politik, di Pemilukada Banyuasin 2018 begitu menyengat, juga Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ditenggarai sudah mencederai Demokrasi, yang sama-sama kita ketahui Demokrasi Pancasila mempunyai 10 (sepuluh) asas pokok dimana salah satunya menyatakan Demokrasi Terpimpin yang artinya Kedaulatan itu sepenuhnya di tangan Rakyat. Adanya dugaan  penggelembungan suara yang dilakukan oleh Paslon No 5 Askolani dan Slamet Soemo Sentono di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) ini menjadikan 4 pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Menolak hasil pilkada dan keluar ruangan saat rapat pleno KPU kemaren (04/07/18).

Demikian di ungkapkan   saksi dari Paslon nomor urut 3 yang diwakili Ismail Fauzih dan Adnan, kepada awak media (05/07/18).

Dugaan Keterlibatan ASN dalam Prosesi Pilkada ini sangat dominan bahkan di duga menjadi pemicu  dari banyaknya masalah pilkada Banyuasin yang di gelar 27 juni lalu.

seperti dugaan Money Politik dan kecurangan yang lain, seperti terlihat pada Desa atau RT/RW dimana, Warga tidak dapat memberikan suaranya karena tidak adanya surat Undanga dari PPS dan KPPS.

Bahkan adanya kejanggalan lain, Di saat waktu untuk memilih masih ada di mana masih banyak warga yang belum memilih tetapi pihak KPPS nya sudah menyatakan waktu pencoblosan sudah berakhir, sementara TPS langsung di  tutup.

Lebih lanjut Ismail mengatakan di temukanya Satu TPS 500 hingga 800 mata pilih sementara setiap TPS hanya di perbolehkan hanya 350 suara, sesuai data penduduk yang tinggal di tempat tsb.

“C1 yang Ber hologram Mikrotes yang seharusnya dari TPS C1 yang berhologram tersebut sudah terisi hasil dan perolehan secara rinci dari setiap Tempat Pemilihan Suara (TPS)” ujarnya

Terkait Walk Out yang dilakukannya, itu di sebabkan Ketua KPU Kabupaten Banyuasin Dahri tidak memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan saksi Paslon nomor 3 Buya-Supartijo yakni Ismail Fauzih yang menyebut bahwa sejumlah TPS di wilayah Banyuasin telah terjadi pengelembungan suara hingga merugikan Paslon 1,2,3 dan 4 di Pemilukada Banyuasin.

Ismail juga memaparkan terkait temuan nya di lapangan seperti di TPS 2 Desa Tanjung Kepayang Kecamatan Banyuasin III Paslon 1 =13, Paslon 2= 60, Paslon 3 =65, Paslon 4=106, Paslon 5=269, suara sah= 513 dan suara tidak sah =10 jumlah DPT=335, cadangan=8, DPT 343 dan suara Ilegal =180.

Selain itu, di TPS 3 Desa Saleh Jaya Kecamatan Air Salek bahwa Paslon 1=168, Paslon 2 =87, Paslon 3 =10, Paslon 4 = 9, Paslon 5 = 168, suara sah= 442, suara tidak sah=22, DPT=316, cadangan=8, DPT=324 dan suara ilegal =140.

“Karena tidak ditanggapi untuk apa kami mengikuti proses rekapitulasi perhitungan suara di KPU, sebab hasilnya tidak benar. Dari data Form C1 KWK disejumlah TPS cukup valid ditanda tangani saksi-saksi, disinyalir ada pengelembungan suara di TPS,”katanya dengan nada kesal

Dan untuk langkah selanjutnya apakah kami akan membawa permaslahan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak pihak nya masih akan berkordinasi dengan calon lain, demikian Ismail

Hingga saat ini Ketua KPU Banyuasin Dahri belum bisa menjelaskan permintaan saksi Paslon nomor 3, dan awak media untuk menanggapi hal ini .

Saat di konfirmasi Ketua KPU Banyuasin Dahri mengaku belum bisa menjawab “Maaf saat ini masih dalam rapat pleno Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel. Jadi, saya belum bisa menanggapi” ujar nya

Walau demikian suasana perhitungan suara di KPU Banyuasin berjalan aman dan kondusif. Setidaknya ada 500 Personel TNI/Polri yang bersiaga mengamankan rapat pleno KPU Banyuasin (Mamad)

Redaktur (ofice)

Berani Mengungkap, Lugas Membahas