MEDAN | Bongkarnews.com – Proses Penerimaan Peserta Dididik Baru (PPDB) sistem zonasi untuk masuk Sekolah Menengah Atas (SLTA) di Medan dituding banyak kecurangan. Bahkan, surat keterangan tanda miskin (SKTM) sebagai syarat untuk mempermudah diterima diduga banyak dimanipulasi. Hal itu dikatakan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Medan Mulia Asri Rambe kepada wartawan, Jumat (13/7).
Diakuinya, ketentuan yang dijalankan Dinas Pendidikan dengan alasan Pergubsu dinilai banyak memanipulasi data.
“Kita mendapat temuan, banyak data dan persyaratan siswa yang dimanipulasi untuk memuluskan masuk ke sekolah favorit. Masih banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oknum tertentu,” ungkap politisi yang akrab disapa Bayek itu.
Dia meminta, pihak berkompeten seperti kepolisian dan Ombudsman agar melakukan penelusuran. Bagi yang kedapatan melakukan kecurangan supaya ditindak tegas. “Kita berharap dan mendukung penerimaan yang bersih,” sebutnya.
Ketua DPD AMPI Kota Medan itu mengaku sangat mengapresiasi dilakukannya sistem zona karena akan terlaksana pemerataan. Namun, Bayek berharap sistem tersebut jangan lah ada lagi yang menodai dengan manipulasi data. Pihak berkompoten diharapkan melakukan tindakan yang tegas sehingga terwujud nilai keadilan.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Kadisdik Provsu) DR Drs Arsyad Lubis yang dikonfirmasi wartawan di Kantornya Jalan Cik Ditiro Medan, Jumat (13/7/2018) mengatakan bahwa calon siswa yang menggunakan jalur tersebut hanya 20 persen. “Jumlah itu sangat sedikit. Kedepan jalur SKTM itu akan dievaluasi pada pelaksanaan PPDB Online Sumut tahun depan”, uajrnya.
Lebih jauh disebutkan secara keseluruhan pelaksanaan PPDB Online Sumut 2018 berjalan dengan baik dan lancar.(ft)
