Sitename

Description your site...

Warga Pertanyakan Perda Siak Sarang Walet Yang Diduga Mandul

Warga Pertanyakan Perda Siak Sarang Walet  Yang Diduga Mandul

  SIAK(BN)- Gedung sarang burung walet di Kabupaten Siak sangat banyak sekali, mudah untuk dilihat baik di tengah kota siak atau pun di daerah pingir kota. Ketua Asosiasi burung walet Siak, Suhaimi beberapa waktu lalu menyampaikan kepada wartawan bahwa  jumlah keseluruhan rumah walet yang ada di Kabupaten Siak sekitar 1.100 rumah walet.

Sayangnya meski jumlah sebanyak itu rumah sarang burung walet, terbukti tidak mampu berkontribusi sedikitpun terhadap PAD Kabupaten Siak. Rabu (9/8)

Heriyanto selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak ketika dikomfermasi wartawan  membenarkan hal itu.

“Usaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kabupaten Siak tidak memiliki izin satu pun,”jelasnya.

Meskipun demikian, kata Heri, etika baik  mereka (pengusaha walet) memang sudah ada niat  untuk mengurus izinnya, cuman semua itu butuh persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

” Jadi persyaratan ini butuh proses yang harus dipenuhi, dan selama ini belum ada persyaratan mereka yang memenuhi persyaratan untuk dikeluarkanya izin usaha sarang walet mereka. Dan terkait pajak sarang walet itu bukan kewenangan saya untuk menjawabnya, silahkan hubungi dinas terkait,”jelasnya.

Peraturan daerah tentang ijin dan pemungutan pajak sarang burung walet sudah ada sejak tahun 2008, nomor 04/2008, 14/2008 dan Perbub 26/2010, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai nihil.

” Untuk apa perda dibuat jika demikian? Untuk apa dibuat jika tidak ada kontribusi? Perda juga dibuat dari uang rakyat,”ungkap Purwanto  dari RECLASSEERING INDONESIA, Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat. Bantuan Hukum Didalam dan Diluar Pengadilan Propinsi Riau kepada BN, Rabu (9/8).

“Keinginan Pemda Siak sangat jelas, tingkatan PAD dari sektor mana pun yang bisa digali, karena  mengingat kondisi DBH minim seperti ini. Kuncinya pada jumlah SDM dan kemampuan mereka menyiasati. Selain itu, perlu dilakukan upgrade pada perda sarang burung walet agar berdaya guna memaksa bayar pajak dan lainnya dengan baik. Peran pembuat Perda bisa diterapkan untuk menarik retribusi dan pajak dari situ, cepat direvisi jika memang sudah tidak memungkinkan,”imbuh tokoh masyarakat Siak itu.

Ditempat yang berbeda, Hendri Pangaribuan selaku Wakil Ketua DPRD Siak  menjelaskan bahwa pernah di adakan hearing oleh komisi tiga yang membidangi. Hasil pertemuan tersebut masih dipelajari. Dari data tersebut masih banyak yang harus dibenahi dan pihaknya  akan panggil lintas sektoral dalam hal ini.

“Dan saya juga telah berdiskusi bersama ketua DPRD. Yang artinya kita akan mempelajari perda yang ada tentang penangkaran walet tersebut. Mengingat hasil PAD kita dari sektor ini masih minim dan harus kita segerakan, agar kedepan bisa memberikan kuntribusi terhadap PAD kita. Dari Perda yang ada kita temukan, sangat perlu kita benahi dan kita akan lakukan duduk bersama. Agar pasal-pasal tentang penangkaran walet lebih mumpuni lagi, dan menjadi lebih baik lagi,”pungkasnya (sugianto)

banner 468x60