Terkait  Dugaan Pungli di SDN 114 Palembang Ombusdman Sumsel Tunggu Keputusan DPR dan Diknas

Palembang l bongkarnews.com – Adanya isu miring terkait adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) di SDN 114 Kecamatan Sukarame, Palembang, membuat sejumlah guru yang mengajar di sekolah ini mendatangi kantor DPRD Kota Palembang, Senin (20/08) lalu.

Kedatangan guru ini menuntut agar Oknum Kepala Sekolah diCopot dari Jabatanya, permasalahan ini disampaikan langsung ke Komisi IV yang membidangi Pendidikan. Rapat yang berlangsung tertutup yang dihadiri para guru dan pihak dinas pendidikan tersebut membahas masalah dugaan Pungli yang terjadi di SDN 114 Palembang Berdasarkan Surat dari Wali Murid Sekolah ini yang di tujukan kepada Komisi IV DPRD Kota Palembang.

Diketahui beberapa permasalahan yang terjadi, dimana Kepala Sekolah meminta uang kepada wali murid yang anaknya  lulus di sekolah tersebut sebesar Rp 500 Ribu, bahkan uang seragam 150 Ribu namun hingga Satu Bulan lebih Seragam belum juga diterima, dalam kondisi ini kepala sekolah juga tidak segan-segan menelepon pihak wali murid, dari ketiga baju yang diberikan hingga saat ini baru baju olahraga yang diberikan.

Sementara Itu Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang Syafran Saropi Kepada Awak media (21/08) Mengatakan jika pihaknya  berjanji  akan melakukan tindakan terkait kasus ini bahkan merekomendasikan ke Pemkot Palembang jika terbukti.

“Jika ini terbukti kita akan buat rekomendasi ke pemkot palembang” ujarnya.

Terpisah Ketua Ombusdman Sumsel, Muhamad Ardian di hubungi bongkarnews.com malam ini (22/08) mengatakan, Kalau memang benar seperti yang diberitakan media,  maka apa yg dilakukan oleh oknum Kepsek SD tersebut masuk dalam kategori Pungli,  apalagi SD masuk dalam kategori usia wajib belajar, sehingga seharusnya semua gratis,  SD di Sumsel sendiri,  selain menerima dana BOS dari pemerintah pusat,  mereka juga menerima dana BSG dari pemerintah daerah yg merupakan program unggulan provinsi Sumsel. Dalam hal sekolah tersebut kekurangan dana pendidikan,   maka sekolah sesuai dengan Permendikbud tentang Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana,  bunyi dari pasal 10 ayat 2 yaitu Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Sesuai dengan kewenangan yg ada di Ombudsman,  maka terhadap kasus SDN 114 Palembang,  karena sudah ditangani oleh Diknas Kota PLG dan bahkan juga sudah sampai ke DPRD kota Palembang, maka Ombudsman Sumsel menunggu hasil penyelesaian dari kedua lembaga tersebut.

“Sebagai saran buat Diknas Kota Palembang,  agar gencar melakukan sosialisasi permendikbud no 76 tahun 2016 tentang komite sekolah,  disana jelas apa yg boleh dan tidak boleh dilakukan sekolah dan komite sekolah dalam penggalangan dana ke masyarakat” demikian dikatakan Ardian.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Julinto terkait permasalahan ini belum berkomentar, dihubungi via Whatsapp tidak ada jawaban, begitu pula dengan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukarame, Juanda  belum membalas pesan yang di kirim ke Whatsapp beliau, sementara Kepala Sekolah SDN 114 Kecamatan Sukarame, Palembang, Nurmala Dewi Handphonenya selalu tidak aktif. (MD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *