Tak Sampai 20 Persen Anggaran Pendidikan di - Bongkarnews

Sitename

Description your site...

Tak Sampai 20 Persen Anggaran Pendidikan di

Tak Sampai 20 Persen Anggaran Pendidikan di




MUSIBANYUASIN l bongkarnews.com – Seperti diketahui Kabupaten Musibanyuasin adalah contoh program pendidikan di negeri ini terutama program unggulan sekolah gratisnya.

Sehingga seluruh daerah di negeri ini ikut menjalankan program sekolah gratis yang merupakan program unggulan Gubernur Alex Noerdin Saat masih menjabat Bupati Muba, bahkan program ini juga banyak di contoh di negara lain.

Tapi siapa sangka begitu banyak persoalan yang terjadi di dunia pendidikan Muba saat ini, serta adanya rumor terkait beragam pungutan di sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Alokasi anggaran pendidikan yang tidak mencapai 20 persen dari total APBD sesuai Amanah Undang-Undang hal ini membuat Ketua Komisi IV DPRD Muba Iwan Aldes  Angkat Bicara.

“Justru karena Amanah Undang-Undang kita minta setiap mau pengesahan APBD kita minta 20 persen untuk pendidikan,” ujar Iwan Aldes Ketua Komisi IV DPRD Muba kepada awak media di ruanganya (06/08).

sementara alokasi dana yang hanya 15 persen untuk dunia pendidikan di Muba tahun anggaran 2018  ini tentu sudah  mengabaikan Amanah Undang-Undang. Bahkan tahun 2019 anggaran pendidikan di Muba bisa 13-14 persen karena beban hutang Pemkab Muba, sehingga setiap pembahasan anggaran selalu merekomendasikan angka di atas 20 persen sesuai amanah Undang-Undang.

Seperti Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 ini, tetapi hal itu tidak pernah disanggupi oleh pihak Eksekutif karena masih terbebani anggaran pembayaran utang.

“boleh dicek setiap tahunya komisi IV selalu merekomendasikan angka di atas 20 persen, jadi bukan kita lepas kontrol untuk anggaran pendidikan ini” tegas  Iwan.

ketua DPRD Muba Abusari kepada awak media lewat pesan singkat menyarankan sebaiknya konfirmasi ke pihak DPKAD dan Bappeda, terkait anggaran tersebut.

“silakan tanyakan ke DPKAD dan  Bappeda kenapa anggaran pendidikan segitu” jawabnya singkat

Salah satu pos hutang Pemkab Muba, adalah pinjaman dana pihak ketiga untuk mempercepat proses pembangunan  infrastuktur yang besarnya mencapai Rp 450 Milyar.

pinjaman tersebut harus dilunasi sampai masa kepemimpinan Kepala Daerah berakhir dengan bunga 0,75 Persen atau sekitar 38 Milyar pertahun,apa lagi beban pinjaman pokok yang harus di angsur setiap tahunya.

“sementara pinjaman ini harus lunas dimasa kepemimpinan kepala Daerah, mungkin ini yang membuat anggaran setiap dinas dipangkas” ujar sumber yang meminta identitasnya di rahasiakan.

Sementara itu terkait masalah ini Plt Kabag Humas Muba Yetri Saat di konfirmasi Via WA atauTelpon Tidak ada jawaban. (MD)

example banner