Relokasi Pasar Timah Cacat Hukum

MEDAN  | Bongkarnews.com -Anggota Komisi C DPRD Medan Hasyim SE meminta Pemko Medan untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Komisi C terkait relokasi Pasar Timah. Rekomendasi yang dikeluarkan Komisi C DPRD Medan itu, setelah adanya rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan Pemko dan pihak pengembang.,

“Anehnya, pertemuan itu tidak mengundang pedagang dan saya sendiri selaku anggota Komisi C,” ujar Hasyim kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (01/8/2018) saat menerima pengaduan kuasa hukum pedagang Pasar Timah M Asril Siregar SH. Hasyim mengaku tidak ada menerima undangan untuk menghadiri RDP tersebut.

Ketua DPC PDIP Medan itu menyebutkan upaya relokasi Pasar Timah adalah cacat hukum, karena proses kasasi di MA masih berjalan. “Dari awal, saya sudah katakan hormati proses hukum. Selagi belum ada putusan hukum tetap. Apalagi tadi kuasa hukum pedagang bilang tanggal 6 Juli kemarin baru keluar surat dari PTUN yang menyatakan berkas lengkap dan dikirimkan ke MA. Jadi, dari mana jalannya sudah ada putusan hukum tetap seperti yang dikatakan pengembang itu,” ujarnya lagi.

“Begitu juga IMB-nya yang tidak ada, Amdal belum ada dan Amdal Lalin juga belum ada. Itu cacat hukum. Yang pakai lahan PT KAI juga tak ada IMB-nya, jangan ada upaya relokasi selagi belum ada ketetapan hukumnya, hormati prosesnya dulu,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS saat dikonfirmasi wartawan secara terpisah melalui selularnya mengatakan, pihaknya tidak ada mengeluarkan rekomendasi terkait Pasar Timah. Kalau undangan terhadap semua anggota Komisi C DPRD Medan, semua sudah diundang, silahkan tanya kepada staf komisi, ujar Politisi Hanura itu.(ft)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *