Proyek Gerbang Aceh Jaya Ditangan Polda Aceh, Kadis PU: Tak Tahu Saya

CALANGI BN- Paket Proyek Pembangunan Gerbang Kabupaten Aceh Jaya yang lokasi pekerjaan di Kaki Gunung Geurutee Perbatasan Aceh Jaya dengan perbatasan Aceh Besar diduga bermasalah. Proyek dengan jumlah anggaran Rp. 1.452.567.000 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang sumber dana Otsus 2016 itu dilaksanakan oleh CV Roda Jaya Mandiri.

Padahal jika dilihat dari tahun anggaran seharusnya proyek tersebut telah selesai dilaksanakan pembangunannya pada akhir desember 2016, namun sampai Senin 13 Maret 2016 dilokasi pembangunan masih terlihat aktifitas pekerjaan. Sebuah sumber menyebutkan, proyek itu ada masalah terkait penarikan uang yang menuai urusan dengan Polda Aceh.

Muat Lebih

“Belum siap pekerjaanya, kemarin ada masalah di Polda, terkait penarikan uang, inti persoalan saya tidak tau secara detail”, ujar sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya Marzuki, SH yang dikonfirmasi dan dimintai keterangannya Selasa 14 Maret 2016 via telepon selularnya mengaku proyek itu telah dilakukan pemutusan kontrak oleh pihak dinas. Terkait masih dilakukan pekerjaan dilapangan setelah pemutusan kontrak itu diluar tanggung jawab pihaknya.

“Sudah diputuskan kontraknya, cuma kontaktor kita tidak bisa kita ingatkan lagi, kan mengerti kontraktor kita, bilangnya kalaupun masuk penjara pekerjaan itu tetap kami selasaikan, kaidahnya kepercayaanlah”, pungkas Marzuki

Disinggung benar atau tidaknya proyek tersebut bermasalah dan menuai urusan di Polda Aceh, Marzuki mengaku tidak mengerti, karena proyek tersebut anggaran tahun 2016 sementara dirinya menjabat Kadis PU Aceh Jaya pada tahun 2017.

“Itu tidak tau saya, karena itu persoalan 2016, tidak mengerti kita, yang kita pikirkan 2017 kedepan apa yang harus kita kerjakan”, tutup Marzuki.

Pantauan wartawan dilokasi perkerjaan tidak ada palang informasi proyek yang terpasang, sehingga nama pekerjaan, pelaksana, pengawasan, jumlah anggaran, sumber dana dan tahun anggaran tidak bisa diketahui oleh publik secara pasti.

Padahal jika mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diwajibkan untuk memasang papan nama proyek.

Serta Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang pemasangan papan palang proyek wajib, namun sayangnya kedua peraturan pemerintah ini, disini terkesan dimandulkan alias tidak diindahkan serta dianggap seakan tidak berlaku. [Nas]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *