Pokja ULP Pakpak Bharat Diduga Tidak Netral Dalam Proses Lelang Tender Proyek

PAKPAK BHARAT | Bongkarnews.com – Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) memiliki tugas utama dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa. Selain ada tugas bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan kajian terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA). Tugas utama pokja ULP ini dimulai dari proses perencanaan pemilihan penyedia sampai dengan proses pemilihan dan hasil akhir berupa penetapan pemenang dari pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan untuk selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diberikan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan tandatangan kontrak antara penyedia dengan PPK.

Dalam tahapan perencanaan pemilihan penyedia, pokja ulp harus menentukan metoda pemilihan apa yang akan digunakan, apakah pelelangan / seleksi umum / sederhana / terbatas, pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau kontes/sayembara. Kemudian harus menentukan metode kualifikasinya apakah dengan pra kualifikasi atau paska kualifikasi, selanjutnya menentukan metode pemasukan penawaran, apakah satu sampul, dua sampul atau dua tahap. Menentukan metode evaluasi yang akan digunakan, untuk kontruksi barang/jasa lainnya menggunakan sistem gugur, sistem nilai atau biaya selama umur ekonomis, sedangkan untuk jasa konsultansi menggunkan sistem kualitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran atau biaya terendah.

Selain penentuan metode metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia, Pokja ULP harus membuat dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi yang di dalamnya terdapat juga HPS, spesifikasi dan draft kontrak dari PPK. Setelah semuanya lengkap maka selanjutnya pokja ULP membuat jadual dari semua tahapan pemilihan penyedia yang akan dilakukan, mulai dari pengumuman, pendaftaran, penjelasan, pemasukan penawaran/kualifikasi, evaluasi dan pengumuman pemenang sampai sanggah menyanggah.

Setelah semua perencanaan dipersiapkan, maka pokja ULP akan melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui eprocurement, dengan mamasukan data data dari paket yang akan dilaksanakan, kemudian memasukan jadual ke isian di sistem LPSE, memasukan persyaratan kualifikasi dan meng up load dokumen pengadaan. Setelah semua komponen di masukan ke dalam portal LPSE, selanjutnya proses pemilihan penyedia dapat dimulai dengan di kliknya pengumuman oleh yang ditunjuk sebagai “ketua”.

Namun pokja ULP Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara terkesan diduga punya kekuasaan penuh terhadap penentuan oknum yang menjadi pemenang dalam proses tender atau lelang paket proyek di Daerah ini. Pasalnya hasil pantauan beberapa media di lapangan bahwa ada salah satu pegawai honor di jajaran pemerintah Kabupaten Pakpak rangkap profesi (tenaga honor/pemborong-red)

Hasil konpirmasi media ini diduga pegawai honor sekaligus pemborong ke tempat kerjanya disalah satu intasi pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat baru-baru ini, mempertanyakan apakah oknum honor benar punya borongan tahun 2018 ini ?, namun oknum honor menjawab dengan pelan, “ia bang saya ada dapat borongan”. Singkatnya. Namun kami coba bertanya lebih lanjut bagaimana caranya kok si oknum honor bisa dapat borongan yang sifatnya pagu borongan tersebut diatas paket Penunjukan Langsung ( PL), “ yang jelas tanya ULP saya taunya itu saja bang, saya hanya menerima pemberian borongan itu ” jawab si honor. Dimana oknum honor sedikit terlihat canggung menoleh kedepan mengingat recording vidio mengarah kemukanya.

Menelusuri kebenaran informasi ini, media ini menjoba melakukan konpirmasi ke pihak Ketua ULP berinisial TT dengan mendatangi ke kantor ULP (20/08/2018) yang berada di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Sindeka, oknum ketua ULP “sejak tadi pagi ketua ULP belum masuk kantor bang” , jawab beberapa pegawai ULP yang di tanya media ini tentang keberadaan ketua ULP. (Pildo Juniper Sinamo)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *