Medan,BN – Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi mempunyai harapan khsusu agar Konfrensi Kerja Nasional IV Persatuan Guru Republik Indonesia membahas isu guru honor. Dalam acara Konfrensi yang dibuka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi itu, Sabtu (28/1) Gubsu menitip pesan agar persoalan penggajian guru honor di sekolah negeri SLTA yang tidak tertampung pendanaannya dapat dicarikan solusi.
“Kami sangat berharap isu guru honor menjadi bagian penting untuk didiskusikan dalam forum Konfrensi Kerja Nasional ini, sekaligus memberi masukan kepada pemerintah yang kelak menjadi kebijakan yang berpihak membawa solusi di dunia pendidikan nasional,” kata Gubernur.
Pembukaan Konfrensi Kerja Nasional – IV PGRI digelar di hotel Adimulya, Medan diikuti lebih dari 1000 anggota PGRI dari 34 provinsi se Indonesia. Hadir Plt Ketua Umum PB PGRI DR Unifa Rosyidi, M.P, Ketua PGRI Sumut Drs Abdurahman, Kepala Dinas Pendidikan Sumut DR Arsyad Lubis dan lainnya.
Seperti diketahui, Pemerintah sudah mengamanahkan pengelolaan pendidikan di berbagai tingkatan sesuai UU 23 tahun 2014, sehingga pemerintah provinsi memiliki kewenangan mengelola jenjang pendidikan menengah.
Dalam pelaksanaanya, pengalihan kewenangan masih miliki beberapa masslaah. Dkatakan Gubsu, ternyata gaji guru PNS yag dpindahkanke provinsi dananya masih kurang. “DAU kab/ kota tidak berkurang padahal tagunngjawab bergeser ke provinsi. Saya dapat info untuk Jawa Tengah, gaji PNS di sana kurangnya mencapai Rp 800milyar, hanya cukup unt uk 6 bulan, sedangkan di Sumut kurang Rp 300m. Kami sudah sampaikan langsung ke Menkeu, inshaallah tambah dalam P-APBN,” katanya.
Di sisi lain, Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2016 tentang Pegalihan Personil Jabatan Funngsional dan Tenaga Kependidikan dari Kab/kota ke Provinsi ditegaskan bahwa yang dialihkan adalah PNS daerah, tidak termasuk guru non PNS/ guru honor.
“Isu yang mengemuka saat ini, yakni pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS atau tenaga honor di sekolah negeri, persoalan ini bukan hanya dihadapi Provinsi Sumatera Utara saja,” kata Erry.
Namun demikian Pemerintah Provinsi sedang berupaya mencari solusi alternatif penyelesaiannya untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan kondusif. “Kita sudah melakukan koordinasi dan pendekatan baik ke pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah serta masyaraat,terutama mendiskusikan aspek pemenuhan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik non PNS di sekolah negeri,” jelasnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi meminta PGRI agar lebih fokus pada peningkatan kualitas guru. “Diminta atau tidak diminta PGRI harus berada diatas kepentingan guru di indonesia, harus menempatkan diri sebagai orgnanisasi yang paling tua dan dituakan,” katanya.
Dia berharap, berharap kemitraan dan kerjasama PGRI dan Kemendikbud terus dikuatkan. Menuurutnya, saat ini yang menjadi target utama adalah memberi kpercayaan kepada guru. “Saya sangat tersinggung kalau ada pernyataan pejabat yang nadanya itu tdak percaya guru. Memang kalau tidak percaya guru selesailah sudah pendidikan kita . Memang Mendikbud bias mengajar sendiri murid?” ujarnya.
Menurutnya,Kemendikbud sudah sejalan dengan PGRI terutama kebijakan Ujian berstandar nasionl yang spiritnya mengemblikan kepercayaan pada guru. “Guru harus merancang, melaksanakan dan mengevaluasi. Dialah yang punya kualitas menentukan anak sudah waktunya tamat atau belum,” katanya. (ndo)
