Ombudsman RI Berikan Penghargaan Kepada Bupati Aceh Tamiang 

ACEH TAMIANG |  Bongkarnews.com –Ombudsman Republik Indonesia, lembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memberikan Anugrah Penghargaan kepada H. Mursil, S.H, M.Kn Bupati Aceh Tamiang. Sebagai Anugrah Predikat Kepatuhan Kepada Kementerian /Lembaga Non Kementerian, serta Pemerintah Daerah,  sebagai hasil penilaian terhadap kinerja Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang diterapkan di masing-masing instansi pada Tahun 2019.

Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 9 September 2008. Memberikan Anugrah Penghargaan kepada Pemerintah Aceh Tamiang yang diberikan Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu kepada Mursil, S.H, M.Kn Bupati Aceh Tamiang  berlangsung di Hotel JS Luwansa,  Jakarta, pada Rabu (27/11) lalu. Berdasarkan penilaian yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia, Kabupaten Aceh Tamiang dinyatakan telah memenuhi standar pelayanan terhadap publik atau dengan nilai kepatuhan pelayanan publik 94,21.

Ini merupakan angka kumulatif hasil penilaian pada 7 unit kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan,Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan,

Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kecamatan Karang Baru. Pemberian Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik telah diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia sejak tahun 2013 hingga hari ini. Penyerahan anugerah dihadiri oleh seluruh Kementerian dan Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusantara.

“Alhamdulillah, Anugerah ini bermakna pelayanan kita sudah sesuai SOP yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Mursil usai menerima penghargaan.

Bupati juga menjelaskan, “Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sejak awal memang mengutamakan pelayanan publik, seluruh instansi pemerintahan diingatkan untuk terbuka dan menyikapi seluruh persoalan yang dialami warga”.

Mursil menambahkan, dirinya sering menjemput bola dengan mendengarkan langsung keluhan warga, terutama melalui program-program kunjungan langsung seperti Safari Maghrib dan Safari Shubuh dan diteruskan kepada SKPK terkait untuk disikapi, namun tak jarang pula, ia mengambil keputusan langsung.

“Apapun keluhan ditampung, bisa melalui whatsapp, telepon atau bertemu langsung dengan masyarakat” kata Mursil. Sejak awal, selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, Bupati Mursil mengaku tidak pernah berpikir atau memiliki target atas Anugerah Predikat. Kepatuhan yang barusan diterimanya tersebut. Ia menilai, penghargaan seperti ini menjadi apresiasi dan dapat memacu semangat jajarannya untuk bekerja lebih baik. (AR)

Teks foto : Bupati Aceh Tamiang saat menerima Anugrah Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *