Lhokseumawe – Tokoh Aktivis Aceh, Faisal Ridha, laksanakan konsolidasi politik dengan sejumlah pemuda di kota Lhokseumawe. Acara yang di gelar di Denay Resto Kaffe, juga turut dihadiri oleh sejumlah mantan aktivis dan juga pimpinan lembaga kemahasiswaan di Lhokseumawe dan Aceh Utara, Jum,at (16/3).
Ketua organisasi Gerbang Tani Aceh, dalam konsolidasi politik membahas tentang program-program untuk peningkatan kualitas pertanian di Aceh, sebagai mana kita ketahui Pemko Lhokseumawe dan Aceh Utara juga memiliki lahan pertanian yang sangat luas, dan sangat besar potensi untuk di kembangkan.
Tokoh Aktivis dan juga salah seorang dari penggerak Referendum di Aceh Tahun 1999 itu, juga menyebutkan, Aceh memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan memiliki hasil pertanian yang berlimpah, sudah sepantasnya Aceh dijadikan daerah swasembada pangan Nasional.
“Aceh memiliki areal pertanian tidak kurang dari 307.417,2 hektar, luas lahan sawah yang memiliki saluran irigasi hanya. 191.721,5 hektar, dan luas lahan persawahan yang belum memiliki sarana irigasi mencapai 115.695,7, sehingga hasil panen gabah setiap tahun belum memenuhi angka maksimal, karena hasil panen petani di Aceh hanya mencapai 4,9 ton perhektar,” kata Faisal Ridha.
Lanjut Faisal di lihat dari luas lahan sawah maka Aceh dapat menjadi salah satu lumbung swasembada beras nasional. Bayangkan, jika kemampuan produksi mampu mencapai 7 ton perhektar setiap musim panen maka Aceh punya stok gabah kering giling (GKG) sebanyak 4,3 juta ton dalam setiap tahun.
“Namun berdasarkan data BPS produksi padi di Aceh rata2 baru mencapai 4,9 ton dalam setiap hektar, dan luas tanam baru mencapai 420.770 hektar atau setara dengan 2,1 juta ton pertahun, jika dikonversi ke beras dengan angka konversi 62,74% atau setara dengan 1,31juta ton beras pertahun,” ungkap Politisi Muda bakal Calon anggota DPR-RI dapil 2 Aceh dari Partai PKB.
Faisal menambahkan, kebutuhan konsumsi hanya mencapai 570 ribu ton pertahun, dengan asumsi 114 kg kebutuhan konsumsi perjiwa pertahun. Artinya kita sudah surplus beras sebanyak 730 ribu ton pertahun. Pertanyaannya adalah mengapa beras tetap mahal dan petani masih miskin sementara hasil produksi petani melampaui kebutuhan konsumsi?. Apakah tata niaga pangan yang harus dirombak atau ada hal2 lain yg perlu dikoreksi oleh pemerintah.
Menurut Faisal, permasalahan ini harus dijawab oleh pemerintah, baik yang sedang memimpin maupun yang terpilih sebagai pemimpin di Pilkada serentak yang akan di gelar pada tahun 2019 yang akan datang.(Rel)
