KOMNAS HAM RI : Sudah Saatnya Karantina Wilayah Dilakukan

Jakarta I bongkarnews. com – Perkembangan penyebaran dan dampak COVID-19 sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan. Sampai tanggal 26 Maret 2020, berdasarkan data dari Gugus Tugas Nasional Covid 19, sudah
ada 893 kasus terkonfirmasi positif, 780 dalam perawatan, 35 sembuh dan 78 meninggal dunia. Area persebarannya juga sudah hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KOMNAS HAM RI, Ahmad Taufan Damanik melalui pres release, Sabtu (28/3).

Bacaan Lainnya

“Saat ini sudah ada 27 Propinsi di Indonesia yang merawat pasien COVID-19. Data tersebut melonjak sangat tajam sejak diumumkan pertama kali tanggal 2 Maret 2020 yang hanya mencatat 2 orang terkonfirmasi positif di DKI Jakarta”, sebut Ahmad Taufan .

Dimana, dampak yang dirasakan masyarakat bukan hanya kesehatan publik yang terganggu, juga termasuk tenaga kesehatan dan alat-alat kesehatan serta juga perekonomian, pendidikan, ketenagakerjaan dan juga struktur sosial masyarakat.

Disebutkan juga untuk mencegah penyebaran COVID-19, diperlukan langkah-langkah yang nyata, terukur, dan
berdampak langsung dari negara. Langkah tersebut tidak melanggar prinsip dan standar hak asasi manusia.

“Komnas HAM berdasarkan mandat dan kewenangan yang ada serta beberapa instrumen hak asasi manusia memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:
1. Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui undang-undang No 11 tahun 2005 yang mempertegas tanggung jawab negara
sebagai pengemban kewajiban (duty bearer) untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal hak.
2. Prinsip- prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia yang mengenal pembatasan hak asasi manusia terkait dengan kesehatan masyarakat.
3. UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 angka 10 dan 11 telah mengatur tentang langkah – langkah pencegahan penyebaran penyakit”, ungkapnya.

Dalam hal ini Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Selanjutnya pembatasan sosial berskala
Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi

” Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”, tegasnya lagi.

Melalui rilis media ini, lanjutnya Komnas HAM meminta kepada Presiden dan jajarannya termasuk pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata berupa : karantina wilayah terbatas untuk daerah – daerah yang sudah dikategorikan daerah merah (red zone) sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 , memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), nutrisi dan tempat tinggal sementara (apabila diperlukan) bagi petugas medis.

Selanjutnya memastikan tidak ada PHK maupun pengurangan hak buruh lainnya, memastikan kualitas pendidikan dan jangkauan layanan pendidikan yang memungkinkan peserta didik bisa belajar dari rumah.

Kemudian distribusi bahan makanan pokok yang memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya , memastikan dilindungi dan dipenuhinya hak-hak dasar warga lansia, perempuan hamil, anak-anak dan disabilitas dalam kondisi khusus ini.

Begitu juga memastikan selama dalam karantina wilayah tertentu, kebutuhan dasar warga dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina terpenuhi.

Dan yang terakhir meminimalisir potensi konflik sosial yang timbul akibat karantina wilayah serta mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan tidak terjadi diskriminasi sosial kepada para pasien, keluarga pasien dan juga tenaga kesehatan.(r/ndo)

Pos terkait