Ketua PWI Banyuasin Desak Kajati Dan Polda Sumsel Usut Aliran Dana Desa Banyuasin - Bongkarnews

Sitename

Description your site...

Ketua PWI Banyuasin Desak Kajati Dan Polda Sumsel Usut Aliran Dana Desa Banyuasin

Ketua PWI Banyuasin Desak Kajati Dan Polda Sumsel Usut Aliran Dana Desa Banyuasin

PDA

Liputan: Mamad 

BANYUASIN l bongkarnews.com – Lemahnya pengawasan serta tidak adanya tindakan tegas dari pihak terkait terhadap dugaan penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel, membuat masyarakat penuh tanda tanya.

Modus dan Operandi dari dugaan penyimpangan Dana Desa terlihat, seperti dugaan Mark-Up dari harga barang juga bangunan yang belum lama dibangun sudah hancur, karena di tenggari asal jadi, bahkan banyaknya bangunan yang di bangun tidak sesuai anggaran, sehingga tujuan awal diluncurkanya Dana Desa untuk Kesejahtraan masyarakat terkesan hanya formalitas belaka.

Selain itu Bupati Banyuasin yang memberikan tanggapan dan perintah tegas kepada para Camat di wilayah Kabupaten Banyuasin agar lebih jeli dan teliti, serta turun kelapangan untuk memeriksa kondisi bangunan sebelum memberikan rekom pencairan kepada para penggelola Dana Desa ini sampai hari ini juga menjadi tanda tanya.

Akibat situasi ini membuat, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyuasin Saryanto Kepada Media Ini jumat sore (06/07/18) meminta kepada seluruh media yang bertugas di Banyuasin untuk pro aktip memberitakan indikasi kecurangan Dana Desa yang merupakan Program Unggulan Presiden Jokowi ini. Dan mendesak Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumsel untuk bertindak.

Menurutnya Banyak yang tidak masuk akal dari sistem penganggaran dana ini dimana selain terindikasi menyimpang dalam pembuatan RAB terkesan di gelembungkan seperti RAB pembangunan Poskesdes ukuran 4×6 M dengan dana Rp 112 juta, Posyandu Ukuran 4×6 dengan dana Rp 120 juta, pembangunan Bok Koper Ukuran Lebar 4 Meter Panjang 6 Meter 56 Juta, serta Harga Tedmon 1000 Liter di pasaran 1,2 Juta tetapi di RAB Dana Ini di buat SPJ Rp 1, 7 Juta, padahal jika kita membeli barang tersebut jumlahnya banyak, tentu harga lebih murah.

Lebih lanjut Yanto mengatakan bukan hanya dugaan mark-up harga saja tetapi program Dana Desa ini juga yang di bangunkan infrastuktur seperti jalan, pengerasan, dan penimbunan tanah juga terkesan asal jadi karena banyak yang belum lama di kerjakan bangunan sudah banyak yang hancur, apa lagi yang untuk pengerasan mungkin belum 1 bulan koralnya sudah berhamburan keluar jalan.

” saya meminta rekan-rekan media yang bertugas di Banyuasin untuk pro aktip untuk memberitakan proyek dana desa yang terindikasi menyimpang serta mendesak pihak kejaksaan tinggi dan polda Sumsel untuk menindak lanjuti setiap pemberitaan media ” ujarnya.

Menurut Suryanto dugaan penyimpangan dan bangunan yang asal jadi membuat program Presiden Jokowi ini jauh dari harapan Presiden, dimana Presiden berharap Dana Desa bisa bermanfaat untuk masyarakat dan meningkatkan ekonomi rakyat, tetapi hasilnya lihat lah sendiri, ujar nya bingung

Sekali lagi saya mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel dan Polda Sumsel untuk menindak lanjuti pemberitaan media dan mengusut aliran Dana Desa ini, karena tidak mungkin bangunan Poskesdes ukuran 4×6 menghabiskan dana Rp 112 Juta, Posyandu Ukuran 4×6 Rp 120 Juta ataupun Bok Koper Ukuran 4×6 56 Juta, serta Tedmon 1000 Liter Rp 1,7 Juta walaupun itu harus bayar pajak, coba bayangkan jika 1 Tedmon Kerugian Negara Rp 500 Ribu, kalau 74 berapa, trus kalau 10 Desa yang mengganggarkan Tedmon berapa Ratus Juta kerugian Negara, belum Bangunan kecil yang dana nya pantastis, mungkin setiap tahunya kerugian Negara bisa Milyaran jika di kumpulkan, dan itu tugas Penyidik.

Dan sampai hari ini masyarakat selalu bingung mengingat, sudah tahu bangunan 2017 tidak ada, tetapi rekom 2018 di cairkan, bahkan ada juga yang SPJ nya sampai Bulan Maret kemaren belum ada dana 2018 sudah di cairkan.

Padahal aturannya jelas itu tidak boleh, dan jika aturan saja dilanggar pasti ada apa-apa nya, apa lagi banyak nya meja yang di lalui yang di tenggarai setiap meja ada biaya nya, hal ini lah membuat banyak anggaran Dana Desa menguap, sehingga kualitas bangunan bukan lagi prioritas, tutup Yanto (Foto Utama/atas)