Diduga Cacat Hukum dan Ilegal, Pusdiklat Maitreya Disidak Dewan.

example banner

Bupati Tegaskan Izin Pusdiklat Tetap Berlaku

 

BANYUASIN l bongkarnews.com – Diduga Cacat Hukum Anggota DPRD Banyuasin Sidak Bangunan Pusdiklat Maitreya yang berlokasi di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel (Selasa 28/08) menurut Emi Sumitra Anggota Dewan Dari Fraksi PKB menilai jika bangunan Pusdiklat Maitreya ini diduga Ilegal dan Cacat Hukum

“ini jelas salah secara teritorial wilayah berdasarkan informasi dari Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Senen Har,  saat Rapat Komisi I wilayah ini masuk Kota Palembang namun yang jadi soal izinya di Banyuasin dan ini jelas cacat hukum. Sesuai aturanya pembangunan tempat ibadah harus berpedoman dengan surat keputusan tiga Mentri (SKB) dan yang paling penting pembangunan tempat ibadah harus mendapat izin dan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat dan sampai saat ini administrasinya itu belum ada dan akan kita cek” ujar Emi

Sementara Ketua FKUB Banyuasin Rasyid kepada awak media (28/08) mengatakan ” saya baru tau hari ini masalah pembangunan tempat ibadah ini dan belum ada rekomendasi yang kami keluarkan untuk tempat ibadah ini” ujarnya

Sementara Wakil Ketua DPRD Banyuasin Sukardi kepada awak media  mengatakan

“jika kedatangan nya ke sini adalah untuk mengclearkan masalah dan mengademkan masalah dan menjaga kerukunan umat beragama dan semua harus mengikuti prosedur yang berlaku” tegasnya, lebih lanjut Sukardi mengatakan

“disini kita melihat pembangunan pusdiklat yang rencananya  terbesar di Asia Tenggara harus ikuti prosedur karena kita saja tidak tahu dan informasi dari FKUB dan Kementrian Agama Banyuasin juga belum tahu pembangunan Pusdiklat Maitreya ini” jelas sukardi

Sebelumnya Kepala Desa Talang Bulu Sukatno mengatakan. “disini saya sudah melakukan musyawarah bersama masyarakat terutama dengan warga RT 05 dan BPD walaupun cukup alot tapi tidak ada masalah terkait tempat ibadah ataupun pusdiklat maitreya yang luasnya 30 Hektar” ujarnya

Dalam sidak gabungan tersebut Komisi I DPRD Banyuasin mengikut sertakan Camat Talang Kelapa, Ketua FKUB, Perwakilan Kemenag serta Kades Talang Bulu, sementara dari informasi yang di dapat luas wilayah Pusdiklat Maitreya ini mencapai 60 Hektar dan sudah mendapat izin Pemkab Banyuasin dan sudah di resmikan oleh Bupati Banyuasin S A Supriono.

Terkait rancunya masalah perizinan Pusdiklat Maitreya Bupati Banyuasin Melalui Kadis Kominfo Erwin Ibrahim ST MM MBA Mengatakan, “Pak Senen Har betul Sebelumnya Desa Talang Buluh itu tidak diakui Palembang sebagai wilayah nya dan menganggap Jakabaring selatan sebagai wilayahnya, Sehingga selama ini, Desa Talang Buluh dan Jaka baring Selatan dibawah administrasi Kabupaten Banyuasin. Tetapi sebelum 2 bulan terakhir, seluruh administrasi kepemerintahan tetap diakui sebagai wilayah Kabupaten Banyuasin, sehingga seluruh proses perizinan dan surat menyurat tetap berlaku dari Pemkab Banyuasin Sampai akhirnya final, sekitar 2 bulan lalu, diputuskan pada rapat di kementerian dalam negeri bahwa Jaka baring Selatan masuk Banyuasin, dan Talang Buluh masuk Palembang. Sedangkan perizinan Pusdiklat itu diterbitkan oleh Pemkab Banyuasin pada Desember 2017 Jadi tidak ada masalah. Dan tetap berlaku Itupun sampai sekarang, masyarakat Talang Buluh masih menuntut Kemendagri, untuk tetap masuk Banyuasin” ujar Erwin kepada bongkarnews.com pagi ini Rabu (29/08) di ruang kerjanya. (MD)

EPAPER BONGKARNEWS

Redaktur (ofice)

Berani Mengungkap, Lugas Membahas