Cari Keberuntungan Di Masa Senja, Eks Koruptor Coba DPD RI

27 nama bakal calon Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut. Dan, dua nama di antaranya sangatlah tak asing di telinga masyarakat khususnya warga Kota Medan. Siapakah mereka?…

 

MEDAN | Bongkarnews.com – Tak lain tak bukan, mereka adalah H Syamsul Arifin, SE dan H Abdillah. Peran keduanya di Medan cukuplah besar. Sama-sama memiliki jabatan penting sebagai kepala daerah. Namun sayang, baik Syamsul Arifin dan Abdillah pernah merasakan kelamnya di balik jeruji besi.

Mereka ditahan di Lapas Sukamiskin. Kasus yang menjerat Syamsul Arifin dan Abdillah yakni korupsi. Syamsul Arifin pernah menjabat Bupati Langkat dua periode tersangkut duit ‘haram’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat masa 2000-2007. Nominalnya tak tanggung-tanggung, Rp 98,7 miliar.

Syamsul Arifin saat itu divonis 6 tahun penjara. Karena potongan gono-gini masa tahanan, alhasil Syamsul Arifin hanya menjalani perihnya menjadi pesakitan kasus korupsi selama 4,5 tahun. Usai itu kemudian Syamsul Arifin bebas bersyarat.

Hobi Syamsul berpolitik tak jua henti. Pada 2017 lalu, bahkan Syamsul Arifin masuk bursa calon Gubernur Sumut yang akan bertarung pada 27 Juni mendatang. Syamsul Arifin alias Datok Sri Lilawangsa mengklaim memperoleh dukungan dari kalangan kelas bawah terutama abang becak yang ada di Kota Medan.

Lagi-lagi seribu kali sayang. Sang Datok terpaksa gigit jari pada pencalonan Pilgub Sumut. Dukungan yang diklaim awalnya punya massa besar, toh di hari penentuan ‘balik gagang’.

Pun begitu H Syamsul Arifin tak patah arang. Nah, jiwa berpolitik Syamsul Arifin kini mengarah ke DPD RI alias Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkantor di Senayan.

Dalam daftar nama yang dirilis KPU Sumut beberapa hari lalu, Syamsul Arifin berada di nomor urut 15 dengan posisi dukungan 7.567 jiwa tersebar di 26 kabupaten/kota se-Sumut.

Hanya saja posisi Syamsul Arifin belumlah aman. Pasalnya, masih ada tahap demi tahap yang harus dilalui dalam verifikasi faktual KPU Sumut. Di usia setidaknya menginjak 66 tahun, H Syamsul Arifin tetap arif dan bijaksana mengemban amanah untuk kemaslahatan umat.

Tak jauh beda nasib yang menimpa mantan Walikota Medan Abdillah. Menjalani masa dua periode memimpin kota ketiga terbesar di Indonesia ini, nyatanya putra Melayu tersebut tersangkut kasus korupsi.

Belum menghabisi masa jabatan tepatnya pada 2008, Abdillah harus berurusan dengan hukum. Kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan APBD Kota Medan, membuat dirinya meringkuk di Lapas Sukamiskin selama empat tahun lamanya.

Abdillah dituding berspekulasi dengan nominal kerugian negara Rp 12 miliar yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun 2005.

Dua mobil tersebut berjenis Mitsubishi Morita ML S430 yang nilainya masing-masing Rp 12 miliar. Abdillah juga sebelumnya digadang-gadang turut dalam pesta demokrasi pemilihan Gubernur Sumut tahun ini.

Tapi rupanya gembar-gembor tersebut tak membuahkan hasil maksimal. Lepas dari pencalonan Pilgubsu, akhirnya Abdillah coba keberuntungan di DPD RI.

Abdillah berada di nomor urut empat dengan jumlah pendukung 8.177 jiwa tersebar di 31 kabupaten/kota se-Sumut. Apakah pencalonan kedua eks napi korupsi ini merupakan langkah untuk bertarung menuju Sumut Satu lima tahun mendatang? Atau sekedar ingin mengabdi kepada masyarakat!

Apa pun ceritanya, yang pasti H Syamsul Arifin dan H Abdillah merupakan putra daerah dari Sumatera Utara yang dikenal dengan kancah perpolitikannya. Terlepas dari lolos atau tidaknya napi eks koruptor ini, pada Kamis kemarin KPU Sumut menutup pendaftaran bakal calon anggota DPD RI yang bersamaan dengan pencoblosan 27 Juni mendatang.

Anggota KPU Sumut, Iskandar Zulkarnain mengatakan, seluruh balon yang telah diterima syarat dukungannya untuk selanjutnya akan mereka teliti administrasi dukungannya. Selain itu, selama dua pekan hingga 10 Mei mendatang, mereka juga akan memverifikasi kegandaan dukungan yang diserahkan.

“Setelah itu akan kita kembalikan lagi pada tanggal 11 Mei. Apabila ada kekurangan bisa diperbaiki mereka,” kata Iskandar.

Ia menjelaskan, pada hari terakhir penyerahan syarat dukungan, ada dua balon DPD yang tidak bisa mereka terima syarat dukungannya karena tidak memenuhi syarat. Keduanya adalah Henky Yusuf Wau dan Krisman Tampubolon.

Henky ditolak karena data soft copy dukungan yang diinputnya ke SIPPP (Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu) sebanyak 2.800 dukungan belum memenuhi syarat 4.000 dukungan.

Sementara Krisman Tampubolon, sama sekali belum menginput soft copy dukungannya ke SIPPP. PKPU mewajibkan balon DPD untuk memasukkan data soft copy dukungannya ke SIPPP dan menyerahkan hard copy nya ke KPU Sumut.

Sebetulnya, sebelumnya ada 30 balon yang telah meminta username ke KPU untuk bisa menginput data pendukung ke SIPPP. Namun, sampai hari terakhir hanya ada 27 nama yang diterima. (BN/NT)
==============================
Berikut 27 Balon DPD RI Dapil Sumut:

1. Dedi Iskandar (anggota DPD-RI) 7.814 dukungan (22 kab/kota)

2. Ali Yakob Matondang (mantan Rektor UIN Sumut) 4.320 (33)

3. Faisal Amri 4424 (23)

4. Abdillah (mantan Walikota Medan) 8.177 (31)

5. Raidik Sigalingging (mantan Humas PLN) 5.182 (29)

6. M. Tolopan Silitonga 5.342 (22)

7. Abdul Hakim Siagian (pengacara) 6.330 (20)

8. Solahuddin Nasution (Ketua Karang Taruna Sumut) 7.092 (30)

9. M. Nursyam 4.935 (18)

10. Sultoni Tri Kusuma 6.190 (24)

11. Willem TP Simarmata (mantan Ephorus HKBP).4.643 (30)

12. Darmayanti Lubis (anggota DPD-RI) 7.034 (18)

13. Parlindungan Purba (anggota DPD-RI) 4.359 (21)

14. Aidan Nazwir 9.120 (22)

15. Syamsul Arifin (mantan Gubsu) 7.567 (26)

16. Nurhasanah (mantan anggota DPRD Sumut Fraksi Demokrat)4.018 (24)

17. Dadang Pasaribu (dosen USU) 5.546 (20)

18. Badi Kenita Sitepu (dosen) 4.140 (26)

19. Muhammad Nuh (mantan anggota DPRD Sumut F-PKS) 4.708 (21)

20. Syamsul Hilal (mantan anggota DPRD Sumut F-PDIP) 4.350 (24)

21. TH Sinambela 4.305 (19)

22. Sutan Erwin Sihombing 4.369 (23)

23. Marnix Hutabarat 4.599 (22)

24. Hendriyanto 4.278 (21)

25. Ikrimah Hamidy (anggota DPRD Sumut Fraksi PKS) 4.017 (22)

26. Razman Arief Nasution (pengacara) 4.093 (18)

27. Hakrin Jefri Tua 4.474 (20).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *