MEDAN I bongkarnews.com- Nasib mencari nafkah dengan ojek online (ojol) semakin pahit. Sebagaimana disebutkan salah seorang driver ojol, dengan sistem prioritas kerap membuat rekan sesama ojol, dari pagi hingga malam orderan tak masuk ke aplikasi mereka karena bukan termasuk prioritas.
Hal itu muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 2 DPRD Medan dengan driver ojol Gojek dan Grab yang tergabung dalam Forum Merah Putih, di ruang badan musyawarah DPRD, Selasa 8 September 2020.
RDP ini lanjutan dari aksi unjuk rasa dilakukan driver ojol Selasa (4/8) di gedung dewan. Pada RDP selain driver ojol, turut dihadiri perwakilan Gojek dan Grab. Dalam RDP tersebut personal ojol mengungkapkan kondisi mereka yang terasa pahit.
Kini kehidupan ojol semakin sulit ditambah aturan-aturan yang terasa merugikan driver ojol. Mereka pun meminta agar aturan yang merugigan supaya dicabut. “Hapus sistem berkat, berikan insentif seperti awal, penyesuaian tarif grab food. Berikan pemerataan orderan,” kata salah seorang driver ojol.
“Dengan sistem prioritas dari jam 6 pagi sampai malam nggak masuk-masuk orderan. Kalau masuk aja satu, sudah suatu anugerah, mau ke Sepiongot pun kami antar, yang penting bisa kasih makan anak istri,” tambah yang lain.
Di RDP juga dipertanyakan sistem asuransi yang diterapkan oleh perusahaan. Sebab , belum lama ini rekan mereka kecelakaan namun tidak ada pertanggungjawaban dari perusahaan.
Tak terhindarkan RDP dipimpin anggota DPRD Medan Afif Abdillah diwarnai perdebatan.
Perwakilan dari Grab Zaki Nasution mengatakan pihaknya tidak sembarangan memutus mitra. Pemutusan dilakukan setelah melewati tahapan.
Terkait diterapkan biaya tambahan, kata Zaki, untuk peningkatan produk layanan serta asuransi. “Sebagai referensi dulu asuransi kita Rp 65 juta untuk kematian. Sekarang sudah ditingkatkan menjadi Rp 130 juta dan Rp 13 juta untuk biaya perawatan di rumahsakit dulu hanya Rp 6,5 juta.”
Mengenai insentif, tambahnya, sebenarnya bukan menjadi kewajiban untuk dipenuhi. Kami dari pihak grab telah berupaya dalam situasi ekonomi yang sedang lesu karena dampak Covid 19 ini.
Afif kemudian memutuskan untuk melakukan RPD lanjutan dengan menghadirkan dinas-dinas Kota Medan yang terkait. Sebab, ungkap Afif, jika belum ada aturan yang detail maka hal ini sulit ditangani.
Ia pun meminta agar suspend (hukuman) atau putus mitra terhadap driver yang melakukan aksi, jangan sampai terjadi lagi. Sebab katanya, merupakan hal yang wajar rayat menyampaikan aspirasinya ke dewan perwakilan rakyat (DPRD Medan).
“Jadi pada RDP lanjutan bersama dinas-dinas terkait, pihak Gojek dan Grab membawa aturan-aturan yang ada, agar kesimpulannya mendapat jalan keluar yang jelas dan bermanfaat bagi driver ojol dan perusahaan,” tutur Afif Abdillah, menutup RDP.(ft)
