Hindari Terjadinya Penerima Bansos Ganda, Pemko Tebing Tinggi Verifikasi dan Validasi Data KPM PKH

Tebing Tinggi I bongkarnews.com- Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Sosial bekerjasama dengan Kelurahan dan Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (kemensos) RI melakukan verifikasi dan validasi data bagi penerima Bantuan Sosial (bansos) PKH di Kota Tebing Tinggi.

Kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon selular, Sabtu (10/07/2021), Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kota Tebing Tinggi Drs. Khairil Anwar, M.Si mengatakan verifikasi dan validasi data dilakukan untuk menghindari terjadinya bantuan ganda. Selain itu, saat ini data penerima Bansos PKH harus terdaftar masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yaitu masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial Kemensos harus terdaftar pada DTKS.

Bacaan Lainnya

“Saat ini Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi bersama Kelurahan dan Tim pendamping Kemensos sedang melakukan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Hal ini dilakukan karena Kemensos telah menetapkan bahwa penerima bansos PKH harus terdaftar di DTKS Kemensos. Jika KPM tidak terdaftar di DTKS, maka tidak dapat menerima bansos PKH, ini juga bertujuan untuk menghindari adanya penerima bantuan ganda” ujar Kadis Sosial.

Kadisos mengatakan hasil verifikasi dan validasi di entry pada aplikasi epkh yang kemudian di kirim ke Kementerian Sosial untuk dimasukkan ke DTKS.

“Yang memasukkan ke DTKS ini dari Kemensos, kita hanya memberikan hasil validasi dan verifikasi data penerima bansos PKH di Kota Tebing Tinggi ke Kemensos bersama juga Tim Pendamping PKH Kota Tebingtinggi. Oleh sebab itu jika ada masyarakat yang sebelumnya telah menerima bansos tetapi saat ini tidak menerima lagi, kemungkinan pada saat Kemensos melakukan verifikasi ditemukan kesalahan administrasi kependudukan atau tidak lulus varifikasi, misalnya saat mengecek NIK ternyata belum update sehingga ada perbedaan data, sehingga Kemensos tidak memasukkan ke DTKS yang menyebabkan tidak lagi menerima bantuan PKH ataupun juga dengan KK tunggal” jelas Kadis Sosial.

Diungkapkan Kadis, DTKS sendiri saat ini menggunakan aplikasi SIKS-NG, dimana data yg di SIKS-NG bersifat dinamis yang mewajibkan data harus valid Nomor Induk Kependudukan (NIK)nya.

“Kami terus berupaya melakukan verifikasi yang sebaik baiknya
agar masyarakat Kota Tebing Tinggi yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dapat terdaftar di DTKS ini, sehingga dapat menerima bansos PKH ini tepat sasaran. Kami juga sangat mengapresiasi masyarakat yang rela tidak menerima bantuan PKH lagi karena ekonominya sudah mulai membaik, itu yang patut dicontoh,” tandas Kadis Khairil Anwar.

Sebelumnya, Pendamping Sosial PKH bersama dengan Kelurahan melaksanakan kegiatan Graduasi KPM PKH di Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, Kamis (08/07/2021)

Dalam kegiatan graduasi ini, ada beberapa penerima bansos PKH yang bersedia tidak menerima bantuan lagi, karena ekonominya mulai membaik.

Graduasi KPM PKH merupakan berakhirnya kepesertaan dari penerima bantuan atau bisa disebut tidak menerima bantuan lagi. Graduasi terbagi 2 bagian, Graduasi Alamiah dan Graduasi Sejahtera Mandiri.

Graduasi Alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan seperti tidak memiliki pengurus kepesertaan atau tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan. Sedangkan, Graduasi Sejahtera mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan sejahtera serta dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. (Rst)

Pos terkait