Warga Minta Penegak Hukum Usut Kapal Mewah KM Pulo Deudap

Sabang l BN–Kapal Motor (KM) Pulo Deudap yang tergolong mewah milik pemrintah Aceh yang yang dibeli dengan harga Rp.22 miliyar lebih, pada thn 2004 silam harus dilakukan penyelidikan pasalnya, kapal cepat dan mewah yang diproduksi  PT.Sanur Marindo Tegal Jawa Tengah itu, dinilai dalam perbaikan yang telah menelan biaya Rp.10 miliyar lebih tersebut hanya untuk mencari keuntungan pihak tertentu.
 
Kapal KM Pulo Deudap milik pemerintah Aceh dibawah pengawasan dinas Perhubungan provinsi Aceh, usai diperbaiki oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS),akibat rusak pada mesin penggerak dengan anggaran sekitar Rp.10 miliyar beberapa tahun lalu belum juga diberoperasikan. Kini kapal mewah tesebut terapung-apung dengan tubuh terikat didermaga CT-1 BPKS.
 
Sejumlah masyarakat Sabang meminta kepada pihak penegak hukum agar, melakukan penyelidikan terhadap kapal mewah milik negara itu. Sebab, sejak kapal cepat harapan rakyat Aceh tersebut siap diperbaiki, setelah sebelumnya sempat menjadi besi tua kini, kapal buatan PT.Sanur Marindo Tegal Jawa Tengah ini, kembali bernasib sama yaitu terapun-apung tanpa rawatan.
 
“Kapal cepat KM Pulo Deudap ini milik pemerintah, saya kira penegak hukum harus melakukan penyelidikan kiranya, ada apa sehingga setelah diperbaiki dengan anggaran yang begitu besar namun, kapal tetap saja tidak berjalan dan dibiarkan terikat tanpa perawatan di dermaga CT-1 BPKS”., kata Anto warga Sabang kepada BongkarNews Selasa (07/03) di Sabang.
 
Menurutnya, kapal KM Pulo Deudap merupakan kapal cepat yang tergolong mewah diantara kapal-kapal cepat lainnya tetapi, sangat disayangkan kapal terkesan dibiarkan rusak kembali dengan tidak dioperasikan dan perawatan. Sehingga sejak kapal itu dibawa dari Tegal ke Sabang, tidak dioperasikan kini kondisi kapal memperhatinkan.
 
“Tidak diketahui apa pasal kapal yang sudah diperbaiki dengan anggaran begitu besar, kini dibiarkan begitu saja tanpa perawatan. Bahkan, kondisi kapal sangat memperhatinkan dimana bagian bawah kapal dipenuhi tiram, dikhawatirkan jika terus dibiarkan kapal akan rusak dan bocor”., ungkapnya.
 
Hal yang sam juga disampaikan Burhanuddin, menurut dia penegak hukum sudah bisa masuk untuk menyelidiki dimana persoalan terjadi, sehingga kapal yang dibeli dengan uang rakyat itu tidak dapat digunakan. Sampai saat ini pejabat BPKS yang bertanggung jawab atas perbaikan kapal dimaksud, terkesan lepas tangan.
 
“Saya pikir penegak hukum sudah dapat menyelidiki dimana persoalan terjadi, sehingga kapal mewah yang dibeli dengan uang rakyat pada tahun 2004 silam, kini tidak dapat digunakan. Ironisnya lagi, pejabat BPKS yang bertanggung jawab atas perbaikan kapal KM Pulo Deudap terkesan lepas tangan”., ujarnya.
 
Dia menambahkan, proyek pembangunan yang dilaksanakan BPKS bukan hanya, perbaikan kapal cepat KM Pulo Deudap yang gagal tetapi, ada sejumlah proyek lainnya yang dinilai tidak beres. Seperti pembangunan jempatan dermaga kapal ferry di Balohan.
 
Kemudian pembangunan tugu Kilo Meter Nol (KM-0) Indonesia, yang juga proses pembangunannya tidak tepat waktu, pembangunan pipalisasi air bersih dikawasan wisata Lhok Weng termasuk pembangunan dermaga marina internasional di kawsan wisata Lhokweng., sebutntya.
 
Sementara itu, beberapa kali dikonfiormasi kepada kepala BPKS Ir Fauzi Husein, jawabannya adalah pihak pejabat yang ditunjuksudah didesak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pun begitu sepertinya, apa yang diharapkan kepala BPKS tersebut bagi pejabat terkait menganggap angin lalu.
 
Yang disayangkan, pimpinan lembaga pengelola kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (Free Port) Sabang itu, ibarat berjalan didepan mafia pembawa duri yang kerap menusuk dari belakang.(jalal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *