Medan,BN-Bukan mendongkrak kinerjanya menjadi lebih baik, Pemko Medan semakin memperburuk citranya dimata masyarakat dengan pemberitaan hangat di media massa lokal Sumatera Utara terkait menghadiri Global Harbor Cities Forum 2016 di Taiwan.
Maraknya pemberitaan terkait foto-foto perjalanan dinas pejabat Pemko Medan yang terpublikasi lewat akun Facebook Muhammad Andi Syahputra, Kepala Bagian (Kabag) umum Pemko Medan merupakan hal biasa namun yang menjadi polemik dikarenakan penggunaan pesawat carteran atau jet pribadi,
Polemik yang terjadi berkaitan dengan penggunaan transportasi super mahal tersebut membuat tanda tanya besar apakah ini menggunakan anggaran daerah atau ada yang menyediakan secara gratis.
Seandainya ini benar berapa uang rakyat yang digunakan oleh pemko Medan hanya untuk kesenangan segelintir pejabat. Dan jikalau ini disediakan secara gratis, ini akan menjadi gratifikasi yang diterima pejabat Pemko Medan
Bagaimanapun juga, sudah sangat lama masyarakat Medan memimpikan transparansi dan Pemko Medan seharusnya dapat mengklasrifikasi dengan resmi, cepat dan berani agar tidak terjadinya opini negatif meluas serta kecurigaan yang mendalam pada masyarakat.
Seperti halnya permintaan warga kota Medan agar DPRD Medan untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jet Gate bukti warga butuh tranparansi anggaran. Sementara di tahun 2015, Pusat Studi Kota Medan (PuSKoM) merilis survey tingginya ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja Walikota Medan.
Hal ini tentu saja ditanggapi serius sejumlah anggota DPRD Medan. Seperti diketahui, warga Medan melayangkan surat permohonan agar DPRD Medan segera menelusuri dan membentuk Pansus Jet Gate, tertanggal 26 September 2016 dengan nomor surat 157/B/GMSF/K-S/IX2016 yang ditujukan langsung kepada Ketua DPRD Medan dan Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Medan.
Kali ini salah satu elemen masyarakat melalui suratnya mendesak sekaligus meminta DPRD Kota Medan membentuk Pansus ‘Jet Gate’, kali ini, Selasa (4/10) desakan yang sama kembali datang dari elemen masyarakat lainnya ke DPRD Kota Medan.
Bahkan, elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu) dan juga Gerakan Rakyat Daerah Sumatera Utara (Garda Sumut) itu mengumpulkan koin untuk membeli jet Pemko Medan.
Kepada Ketua Komisi A DPRD Kota Medan, Robby Barus SE, Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu) dan Garda Sumut dalam pernyataan sikapnya meminta KPK segera menangkap Kabag Umum Setdakota Medan sebagai pintu masuk penyelidikan gratifikasi skandal Jet Gate diduga melibatkan Walikota Medan, Kadishub dan Asisten Pemerintahan Setdakota Medan.
Kemudian meminta KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait gratifikasi Jet Gate hingga tuntas. Dan juga meminta KPK segera mengusut anggaran Dewan Kota Medan, meminta DPRD Kota Medan bersikap tegas sebagai wakil rakyat dalam kasus tersebut tersebut serta mengajak masyarakat Kota Medan mengumpulkan sumbangan koin pembelian Jet Pemko Medan.
Atas sikap yang disampaikan, Robby Barus, menyatakan akan meneruskan aspirasi yang disampaikan. “Kita akan sampaikan ke pimpinan aspirasi adik-adik. Apakah akan dibuat Pansus seperti yang adik-adik minta, tergantung sikap politik masing-masing fraksi di DPRD,” katanya. (red)
Dari informasi yang beredar surat permintaan pembentukan Pansus ‘Jet Gate’ sudah dilayangkan ke DPRD Medan dan sudah diterima sejumlah Fraksi dan Pimpinan DPRD Medan.
“Ini suratnya sudah kami terima, prihalnya soal permintaan pembentukan Pansus Jet Gate pejabat Pemko Medan itu,” jelas salah seorang Staf DPRD Medan kepada wartawan.
Sementara itu Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (28/09/2016) di Gedung DPRD Medan mengakui dirinya mendengar adanya permintaan tersebut ke DPRD.
“Kalau yang saya dengar ada, tapi suratnya saya belum terima,” jelas Henry.
Dijelaskannya, kemungkinana surat permohonan masyarakat itu diterima pimpinan lain. “Mungkin sama PH (pelaksana Harian Pimpinan DPRD-red) yang terima, coba nanti saya cek dahulu,” jelasnya.
Seperti diketahui, kasus ini berawal dari postingan foto di media sosial oleh Kabag Umum Kota Medan M Andi Syahputra di akun facebooknya. Di foto tersebut, Andi berpose sedang duduk di dalam pesawat jet yang membawa para pejabat Pemko dan pengusaha ke Taiwan.
Laporan itu telah diterima KPK dari warga Medan. “Laporannya tanggal 21 September 2016 dengan nomor referensi pengaduan tentang dugaan gratifikasi,” kata Humas KPK Yuyuk Andriati, pekan lalu.
Berdasar UU No 20/2001 Pasal 12B, gratifikasi memiliki arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.
Menurut Yuyuk, hukuman penerima gratifikasi yang tidak melapor adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Sikaf tegas juga ditunjukkan anggota DPRD Kota Medan Godfried Efendi Lubis mengatakan, sangat menyesalkan beredarnya foto kemewahan pejabat Pemerintah Kota Medan diduga menerima gratifikasi berupa perjalanan dinas gunakan pesawat carter.
“Kami sangat sesalkan. Apalagi kondisi Kota Medan seperti ini, banyak jalan rusak, dan kalau hujan kebanjiran, tapi pejabatnya asyik naik jet pribadi diduga bersama pengusaha Taipan. Jadi tindakan Dzulmi Eldin (Wali Kota Medan) sudah menyakiti warga Medan,” ujarnya belum lama ini.
Ia menjelaskan, tindakan Eldin bersama rombongan pejabat Pemerintah Kota Medan yang diduga melakukan perjalanan dinas naik jet pribadi telah menyakiti hari masyarakat Kota Medan.
“Saya liat di media sosial memang sepertinya foto Wali Kota Medan, nampak dari belakang botaknya. Jadi kami sesalkan, harusnya jangan ada kejadian demikian. Saya duga mereka ke Taiwan naik jet pribadi,” ujarnya.
Dia menambahkan, seharusnya Wali Kota Medan melakukan kunjungan kerja ke berbagai kawasan yang terendam banjir. Artinya Eldin harus roadshow ataupun keliling memperbaiki permasalahan publik.
“Enggak ada empatinya Eldin kepada masyarakat, kurang empati dia, baru menjabat kayak gagal, tidak ada beresnya bekerja,” katanya.
Ia menuturkan, citra Pemerintah Kota Medan buruk, tidak memperlihatkan pejabat negara yang sederhana sebagaimana ajuran Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, ia berharap pejabat Kota Medan memikirkan solusi dari masalah rakyat.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Medan Fraksi Gerindra, Waginto sangat mengapreasisi langkah warga tersebut.
“Saya mengapresiasi langkah warga tersebut, hanya saja saya belum melihat dan membaca fisik suratnya,” jelas Waginto kepada wartawan di DPRD Medan.
Waginto juga mengatakan, DPRD Medan sebagai perpanjangan tangan masyarakat Kota Medan tentunya memiliki hak untuk mempertanyakan ini kepada Walikota Medan.
“Kita punya hak bertanya kepada Walikota Medan untuk menjelaskan persoalan ini. Kalau pembentukan pansus Jet Gate, kita lihat saja nanti,” jelasnya.
Sementara itu, ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Hasyim SE, meminta Walikota Medan memberikan penjelasan kepada publik soal permasalahan ini.
“Kalau harapan saya, Walikota memberikan penjelasan kepada publik soal permasalahan ini, supaya tidak melebar kemana-mana,” jelasnya. (int/ndo)
