Medan,BN-Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi, diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Drs Hasan Basri MM, membuka secara resmi seminar akhir implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mutu pelayanan kesehatan puskesmas Kota Medan di Hotel Grand Antares Medan, Jumat (28/10).
Seminar ini mengarah pada penelitian terhadapat implementasi JKN yang dilihat dari aspek internal, eksternal, proses dan mutu pelayanan di 3 puskesmas, yaitu Puskesmas Belawan, Glugur Kota dan PB Selayang II Medan.
Hadir sebagai narasumber/tenaga ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat USU Dr Juanita SE M Kes, tenaga ahli pembanding Dr Zulfendri SKM, Kepala SKPD terkait di jajaran Pemko Medan, Kepala Puskesmas se Kota Medan, Tim Jarlitbangkes Kota Medan, serta PKK Pokja IV Kota Medan.
Eldin dalam sambutannya menyampaikan, akan terus melakukan perbaikan terutama dalam hal kelengkapan sarana pelayanan, termasuk pemertaan ketersediaan dokter, tenaga medis dan obat-obatan.
Ia juga mengungkapkan, akan meningkatkan kualitas layanan para petugas di puskesmas, yaitu dengan sepenuh hati melayani pasien dengan pelayanan prima sehingga tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi.
“Saat ini puskesmas di Kota Medan telah berbenah, namun tentu belum semua kondisinya serta merta dalam keadaaan baik. Puskesmas perlu selalu dibenahi untuk meningkatkan aksebilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang tujuan utamanya pelayanan preventif (pencegahan), curative (pengobatan) dan promotiv (peningkatan kesehatan)”, ungkap Eldin.
Dikatakan Eldin, Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas kesehatan tingkat pertama, memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas bertujuan agar masyarakat memiliki perilaku sehat yang meiliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.
Masyarakat juga diharapkan Eldin, agar mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu dan memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, kelaurga dan kelompok.“Kota Medan memiliki 39 puskesmas dengan jumlah peserta JKN 1.097.765 orang. Belum terlaksananya sistem rujuk balik, serta program promosi kesehatan yang belum optimal, berdampak pada kesiapan puskesmas dalam upaya pencapaian Universal Helath Converage (UHC)”, ujarnya.
Sementara itu Hasan Basri mengungkapkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi kebijakan JKN menyebabkan terjadi perbedaan pemahaman, belum lengkapnya peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme pelayanan BPJS dan belum sinkronnya aspek teknis dalam pelayanan dilapangan.
Pada seminar ini, Dr Juanita SE M Kes selaku tenaga ahli/narasumber dalam paparan penelitiannya menjelaskan, bahwa dari aspek sarana prasarana, dengan keluarnya Permenkes No 21/2016, kedepan penggunaan dana kapitasi untuk penggunaan dukungan biaya operasioanl pelayanan kesehatan akan dapat lebih fleksibel.
“Koordinasi puskesmas dengan berbagai pihak seperti dengan Dinas Kesehatan, Pemda, Inspektorat dan BPJS sudah berjalan baik. Namun perlu adanya peningkatan mutu SDM kesehatan agar pelayanan yang diberikan kepada pasien semakin baik lagi kedepannya”.
Sebelumnya Bahrian Effendi Ssos MSi selaku Kabid Sosial dan Budaya Balitbang Kota Medan melaporkan, riset ini merupakan hasil kegiatan tim koordinasi Pokja Jarlitbang Bidang Kesehatan Kota Medan, dan akan diajukan sebagai usulan pogram kerjasama dengan Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Balitbang Kementrian Kesehatan RI Tahun 2016.
“Peserta seminar berjumlah 100 orang, terdiri dari SKPD, tim pokja, staf Balitbang, serta narasumber. Surveyor sebanyak 61 orang, dan Kepala Puskesmas Kota Medan sebanyak 39 orang”, ujarnya. ( ndo )
