Medan ,BN – Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menilai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Medan tahun 2018 yang berlangsung selama 3 hari di Hotel Emerald Garden, telah berhasil merumuskan berbagai alternatif program dari masing-masing bidang pembangunan yang diprioritaskan, termasuk kumpulan usulan kegiatan untuk tahun 2018.
Selama forum ini berlangsung, Wali Kota melihat seluruh peserta punya spirit, komitmen serta semangat yang begitu tinggi dalam membahas berbagai masalah maupun isu strategis pembangunan kota, baik yang berskala lokal, regional maupun nasional untuk memperoleh persepsi, kesepakatan serta komitmen yang tinggi terhadap berbabagai program prioritas pembangunan, mulai tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota.
“Semua ini dilakukan para peserta Musrenbang dalam upaya untuk dapat mewujudkan rencana pembangunan kota yang semakin terpadu, aspiratif, akuntabel dan handal,” kata Wali Kota ketika menutup Musrenbang, Jumat (24/3).
Menurut Eldin, berbagai isu dan alternatif kebijakan strategis yang dibahas dalam forum ini selanjutnya akan menjadi masukan penting dalam pemutakhiran arah dan kebijakan umum, serta struktur dan formulasi APBD Kota Medan tahun 2018.
Wali Kota percaya, proses perencanaan yang sistematis ini akan mampu mendorong percepatan dan perluasan laju pembangunan kota pada masa mendatang, guna mewujudkan Medan menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius.
“Komitmen moral dalam proses perencanaan pembangunan kota ini, kita harapkan mampu menjaga harapan seluruh warga untuk terus membangun kota yang kita cintai ini lebih baik lagi pada masa mendatang berdasarkan potensi yang kita miliki,” harapnya.
Atas dasar itu, Eldin atas nama Pemko Medan mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta atas partisipasinya mengikuti seluruh agenda Musrenbang, termasuk semua pihak yang telah membantu suksesnya pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2018 tersebut.
“Saya menilai bantuan dan dukungan yang telah diberikan ini tentunya didasarkan kepada pemahanan yang kuat tentang perlunya peran aktif seluruh pelaku pembangunan kota dalm membangun kota yang semakin berdaya saing,” paparnya.
Di samping merumuskan berbagai alternatif program dari masing-masing bidang pembangunan yang diprioritaskan, Musrenbang kali ini juga memaparkan pagu indikatif belanja langsung SKPD di lingkungan Pemko Medan tahun 2018. Total pagu indikatif biaya langsung tersebut mencapai sekitar Rp.3.608.200.000.000.
Adapun perincian selengkapnya sebagai berikut, Dinas Pendidikan Rp.138.600.000.000, Dinas Kesehatan Rp.471.200.000.000, Dinas Pekerjaan Umum Rp.1.040.900.000.000, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Rp.415.300.000.000, Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran Rp.18.400.000.000.
Kemudian Bappeda Rp.10.000.000.000, Dinas Perhubungan Rp.62.200.000.000, Dinas Lingkungan Hidup Rp.10.800.000.000, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp.244.200.000.000, Dinas Kependudukan dan Catatan sipuil Rp.14.600.000.000, Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Rp.10.800.000.000, Badan penanggulangan bencana Daerah Rp.6.800.000.
Selanjutnya Dinas Sosial Rp. Rp.7.100.000.000, Dinas Ketenagakerjaan Rp.8.000.000.000, Dinas Pemberdayaan Perempuan Peliandungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Rp.11.900.000.000, Dinas Koperasi dan UKM Rp.6.900.000.000, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Rp.6.300.000.000, Dinas Kebudayaan Rp.9.100.000.000, Dinas Pariwisata Rp.30.900.000.000.
Lalu Dinas Pemuda dan Olahraga Rp.18.600.000.000, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp.6.300.000.000, Satuan Polisi Pamong Praja Rp.46.700.000.000, Badan Penentilian dan Pengembangan Rp.4.600.000.000, Sekretariat DPRD Medan Rp.111.800.000.000, Bagian pembangunan dan koordinasi VI Rp.5.150.000.000, Bagian Perekonomian dan koordinasi V Rp.1.100.000.000.
Menyusul Bagian Hubungan kerjasama Antar Kota Daerah Lembaga dan Koordinasi VII Rp.3.300.000.000, Bagian Keagamaan dan koordinasi IV Rp.20.400.000.000, Bagian Pemerintahan dan Koordinasi II Rp.13.400.000.000, Bagian Hubungan Masyarakat dan koordinasi III Rp.13.300.000.000, Bagian Sosial Pendidikan dan Koordinasi I Rp. 47.900.000.000, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan koordinasi VIII Rp.2.800.000.000 serta Bagian Umum Rp.372.700.000.000.
Diiikuti Bagian perlengkapan Layanan Pengadaan Rp.56.300.000.000, Bagian Hukum Rp.3.200.000.000, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Rp.6.350.000.000, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Rp.15.300.000.000, Badan Pengelola Pajak dan Rteribusi Daerah Rp.43.000.000.000, Inspektorat Rp.18.500.000.000 dan Badan Kepegawaian Daerah dan pengembangan Sumber Daya Manusia Rp.19.500.000.000.
Sementara itu total pagu indiaktif untuk 21 kecamatan sebesar Rp.129.600.000.000, Dinas Ketahanan Pangan Rp.21.400.000.000, Dinas Komunikasi dan Informatika Rp.45.300.000.000, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp.10.500.000.000, Dinas Pertanian dan Perikanan Rp.16.300.000.000, Dinas Perdagangan Rp.23.200.000.000 dan Dinas Perindustrian Rp.5.700.000.000. (ndo)
