Orator Demo ”Money Politik” Di Bireuen Mantan Jurkam Harus Jadi

BIREUEN | BN – Ribuan massa yang diduga kuat para pendukung paslon Bupati Bireuen kalah pilkada mendatangi Kantor Panwaslih Bireuen, deretan pertokoan  Jalan Simpang Adam Batre, Kecamatan Kota Juang Kamis 23 Februari 2017.

Mereka datang mempertanyakan kepada anggota lembaga Panwaslih perihal keseriusan lembaga pemantau pemilu tersebut menyangkut kandidat pemenang pilkada Bireuen yang dituding unggul karena menggarap pemilih dengan cara membayar uang (money politik), yang dimainkan hampir merata di 17 kecamatan.

Melalui juru orasi yang menggunakan pengeras suara yang diangkut menggunakan mobil angkutan bak terbuka berbadan lebar (trailer) massa menegaskan, jika mereka siap menjadi saksi tindakan timses H Saifannur – H Muzakkar membagi-bagikan uang yang paling kentara adalah dimalam hari pencoblosan, dengan takaran rata-rata Rp 100.000.

Sementara massa yang dimanyoritasi kaum ibu yang menurut informasi dari salah seorang ibu yang sudah berusia senja sebagian besar jumlah mereka yang hadir untuk ikut berunjuk rasa itu berasal dari kecamatan bagian Barat Kabupaten Bireuen.

Jumlah massa yang berkumpul depan kantor Panwaslih  berkisar seribuan lebih terlihat begitu fokus  bertahan dengan sikap duduk bersila diatas badan jalan aspal jalur masuk menuju RSUD dr Fauziah Bireuen.

Personil kepolisian Polres Bireuen yang jumlahnya mencapai 250 personil plus dari satuan TNI Kodim 0111 Bireuen siaga I melakukan pagar betis, dilengkapi dengan peralatan tameng siaga anti huru hara.

Melalui uraian  realise yang dibagi – bagikan pihak pendemo dibawah koordinator bernama Ridwan Abdullah, yang menamakan dirinya “Aliansi Masyarakat Dan Pemuda Bireuen” mereka beraksi ke Kantor Panwaslih bireuen terkait adanya isu money politik (Politik Uang) yang dimainkan timses paslon nomorurut 6 dalam kalangan masyarakat 17 kecamatan di Kabupaten Bireuen jelang Pilkada 15 Februari 2017 lalu.

Karena menurut aturan, tindakan money politik tersebut akan membuat Citra Bireuen mendapatkan coretan negatife dan sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku sampai berujung kepada resiko fatal yaitu pembatalan calon sebagaimanayng termaktub dalam undang-undang (perpu) nomor 1 tahun 2014.

Dari Perpu tersebut kemudian kembali diundangkan menjadi undang-undang nomor 10 tahun 2016 maka kepada Panwaslih selaku badan penyelanggara Pilkada,  pengunjuk rasa mengharap kasus memalukan ini  dapat ditindak lanjuti hingga keranah hukum..

Empat poin inti tuntutan uraian pernyataan sikap dari mereka yang melakukan long march dari Mesjid Agung ke Kantor Panwaslih sekita pukur 12.30 Wib bernama Aliansi Masyarakat Dan Pemuda Bireuen mencakup, mendesak Panwaslih memproses indikasi kecurangan pilkada 2017 karena hal tersebut merupakan tindak pidana pemilihan seperti yang tertuang dalam peraturan bersama Gabkumdu RI.

Panwaslih diminta mendesak KIP Bireuen untuk menunda pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati Bireuen priode 2017 – 2022 sebelum kasus money politik tersebut dituntaskan lewat jalur hukum.

Mendesak KIP Bireuen melakukan Pilkada ulang jika hukum membuktikan adanya permaianan money politik yang diperankan timses nomor urut 6 dalam pilkada yang telah berlangsung 15 Februari 2017 lalu.

Dan juga mendesak lembaga Panwaslih Bireuen membatalkan jika terindifikasi bermain uang dalam menggarap pemilih untuk mencoblos nomor urut miliknya dalam pilkada 2017 lalu.

Setelah sekitar satu jam lebih berlangsungnya orasi tuntutan pendemo lewat microphone yang sengaja dipersiapkan, Ketua Panwaslih Bireuen terlihat muncul keluar dari dalam Kantor Panwaslih  menemui massa pendemo. Didampingi Kapolres Bireuen AKBP Heru Novianto SIK serta Komandan Kodim 0111 Bireuen Letkol Arm Adekson.

Dua orang perwira muspida plus Kabupaten Bireuen terlihat berbaur bersama massa unjuk rasa sambil berkoordinasi ramah tentang  plus minusnya menjalankan aksi yang demikian itu.

Tgk Muhammad Basyir sempat melakukan dialog berhadapan langsung dengan utusan pengunjuk rasa. Terhadap semua desakan agar diberlakukannya aturan hukum pilkada terkait pemberlakuan “money politik” untuk meraup jumlah suara sehingga paslon H Saifannur dan H Muzakkar unggul dalam jumlah suara Tgk Basyir menjawab dirinya berjanji kesemua harapan pendemo akan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Tgk Basyir juga mengklarifikasi tentang tudingan terhadap kinerjanya yang tuding tidak sepadan dengan imbalan uang daerah, perlu saya tegaskan kami pihak panwaslih Bireuen tidak main-main menerima amanah ini.

“Saya tidak terima kalau ada yang mengatakan kami tidak bekerja, Cuma duduk manissaja. Namun terkadang mencuat kasus yang sepengetahuan  public jelas-jelas melenceng aturan, lenyap tak lagi bergema, kejadian demikian seringnya disebabkan ada unsur yang premature tidak terpenhi, sehingga menjadi mustahil mencari keadilan dalam ranah hukum yang berlaku,” Begitu kupas Basyir, dengan mimik wajah memelas, dengan harapan dimengerti sipendengar.

Sesuai dengan uraian motto bijak, “Yang Paling Lama Mati Adalah Harapan,” merasa ungkapan Ketua Panwaslih Bireuen tersebut mengena dalam cernaan pikiran pihak kepercayaan dari ribuan massa, akhirnya tanpa diketahui dengan sandi apa sinyal hingga dimengerti oleh massa yang didominasi kaum hawa tersebut.

Mereka bangkit bergerak membentuk barisan longmach kembali ke halaman Mesjid Agung Jalan Juli tempat dimana mobil angkutan yang membawanya dari desa masing-masing parkir.

Isu tentang rencana kalau pada hari Kamis 23 Februari 2017, akan ada aksi demo menuntut pihak penyelenggara pemilukada supaya dapat mengambil tindakan tegas terhadap paslon H Saifannur – H Muzakkar karena telah memenangkan pesta pilkada degan sistem permainan  money politik sudah merebak sekitar satu minngu sebelum pelaksanaan aksi.

Gaung bakal ada unjukrasa dengan jumlah massa yang disebut hingga lebih 10.000 orang sempat santer diperbincangkan warga Bireuen terutamanya melalui sarana dumay fitur media publik bernama  Faceebook (FB).

Beberapa situs dengan identitas “abu-abu” terlihat begitu gencar menyuarakan aksi sogok yang dimainkan paslon yang telah ditetapkan KIP sebagai kandidat unggul dalam Rapat Pleno KIP Bireuen Rabu 22 Februari 2017.

Namun yang terkafer, sungguh nun jauh dari jumlah massa yang hari-hari sebelumya diklaim dengan gagah oleh pihak-pihak rentan bunuh diri. Ada pula sang nitizen yang mengaku Jumlah massa yang diperkirakan seribuan lebih umumnya dari kaum hawa yang jika kita lihat dari raut wajahnya, adalah orang-orang polos dan lugu yang bergerak sesuai pemegang raymoth.

Tak terkecuali terhadap pemuda ambisius orator aksi, sungguh bukan pemain baru yang sengaja datang ke kabupaten menuntut secuil keadilan dari  tindakan egois orang kuat.

Tiga diantara hampir sebanyak 10 pemuda yang bertindak sebagai orator aksi dimainkan bekas-bekas jurkam paslon Bupati Bireuen lalu nomor urut 1 dengan motto “Harus Jadi”. Ke tiga pemuda yang sebelumnya sering terlihat “lengket terus kayak perangko” dengan calon petahana Bireuen adalah, Iqbal Peudada, Fadhil Juang dan Yusri.

Kepiawan mereka dalam berorasi sembari meneriakkan yel-yel membakar semangat kaum pendemo  memang sudah layak dilabel “pemain ekspor”. Sayangnya keterlibatan mereka dengan alasan apapun sedikitnya telah menimbulkan pengertian bias bagi pra tokoh masyarakat Bireuen.

Pasalnya, sebagian warga Kota juga sudah cukup terpatri dalam ingatan dengan sosok kepribadian dan rekam jejak dari “Trio Hero” bekas Jurkam andalan Paslon “Harus Jadi” dalam pilkada lalu.

Ujung- ujungnya, Sebagian masyarakat peduli degan perkembangan Kabupaten Bireuen lebih cendrung menilai kalau demo di Panwaslih Bireuen Kamis 23 Februari itu, merupakan bagian dari sikap picik bercampur perasaan Iri hati dari sang Bupati Bireuen Ruslan M Daud.

Tak ada sumber lain yang bisa diyakini menyangkut alasan ketidak ikutan Ulama Kharismatik Abu Tu Min Blang Bladeh dalam orasi yang berlangsung diatas bak terbuka mobil  berbadan lebar sejenis Trailer yang turut terisi beberapa perangkat sound sistem bersuara “Echo plus” untuk kesempurnaan bunyi suara dalam menyampaikan poin tuntutan.

Ketika Mengisi tugas Jurkam Pilkada, Abu Tumin tergolong dalam grup yang sama dengan tiga pemuda “Trio Ambisi” hingga Abu Tu Min sempat mengeluarkan “Matlamat” agar masyarakat Bireuen kembali memilih Ruslan M Daud untuk Bupati Bireuen kali kedua hingga tahun 2022 mendatang.

Padahal H Ruslan M Daud tidak lama lagi sudah nyata wajib angkat kofor dari Pendopo Bupati Bireuen menyerahkan “sangsana” penguasa terhadap paslon “jawara” H Saifannur – H Muzakkar yang telah sukses menggagalkan sikap ambiusnya untuk tujuan mencengkeram nasib Kabupaten  Bireuen untuk priode kedua lima tahun berikutnya.

Dalam putusan pleno KIP Rabu Februari 2017 kandidat H Ruslan M Daud dan H Jamaluddin menduduki tangga ke tiga dari jumlah total suara yang didapat, sebelum Paslon Bupati Bireuen nomor urut 3 yaitu Tgk H M Yusuf Abdul Wahab dan dr Purnama Setia Budi SPog di peringkat ke dua.

Dandim 0111 Bireuen Letkol Arm Adekson dan Kapolres AKBP Heru Novianto SIK, terlihat berbaur bersama massa unjuk rasa sambil berkoordinasi ramah tentang  plus minus nya menjalani aksi yang demikian itu.

Selain Kapolres Bireuen, dari kepolisian juga turut mengawal serta mengarahkan massa demo antara lain, Wakapolres Bireuen Kompol Siswara Hadi Chandra,SIK, Kasat Intelkam Polres Bireuen AKP Ridwan SE .

Selain itu sebagai lingkup kawasan koordinirnya juga terlihat sedang menjalankan tugas Kapolsek Kota Juang Iptu Marzuki Oesman,  sejumlah perwira menengah lain serta dilengkapi dengan  ratusan personil polisi pemukul anti huru hara Polres Bireuen.

Disela-sela teriakan yel orator aksi, Kapolres Bireuen AKBP Heru Novianto SIK yang ditanyai Bongkar News tentang kesiapannya mengawal massa unjuk rasa mempertanyakan proses hukum politik uang oleh kandidat nomor urut 6 menyatakan, personil polres yang dikerahkan untuk menguasai keamanan TKP adalah sebanyak 250 orang plus dari satuan TNI yang umumnya berasal dari Kodim 0111 Bireuen.

Heru mengupas, pihaknya sengaja menyiapkan tim keamanan dengan jumlah lumayan untuk mengimbangi jumlah massa demo, dengan maksut keamanan di Kabupaten Bireuen tetap terkawal menjelang hingga selesai pelaksanaan  pilkada 2017.

“Masak suasana yang disinyalir bakal amburadul di Kabupaten Bireuen menjelang hari “H”, sudah mampu kita buat adem ayem, tapi kenyamanan itu kita biarkan rusak setelah hari pencoblosan,” demikian tandas Kapolres Bireuen AKBP  Heru Novianto SIK. (Roesmady/Maimun Mirdaz)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *